Antarajabar.com - DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendorong pemerintah setempat meningkatkan kualitas pendidikan di SLTA termasuk meningkatkan besaran anggarannya menyusul pengalihan urusan pendidikan SMA dan SMK ke pemerintah provinsi.
"DPRD Jabar sudah mendorong alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan tingkat SMA dan SMK di Jawa Barat tahun ini," kata Wakil Ketua DPRD Jabar Haris Yuliana kepada wartawan di Bandung, Rabu.
Ia menuturkan Pemerintah Provinsi Jabar saat ini mengelola sepenuhnya operasional pendidikan tingkat SMA dan SMK swasta maupun negeri.
Pengalihan pengelolaan pendidikan SLTA itu, kata dia, harus didukung dengan peningkatan kualitas dan kuantitas termasuk anggarannya.
"Saat ini setiap SMA dan SMK negeri di Jawa Barat sudah mendapat suplai anggaran yang besar," kata politikus PKS itu.
Ia menyampaikan pemerintah provinsi sedang melakukan penyesuaian seperti penambahan anggaran termasuk sistem penerimaan peserta didik baru di tahun pertama pengalihan sekolah dari pemerintsh kota/kabupaten ke pemerintah provinsi.
Menurut dia, ada beberapa sistem pengelolaan pendidikan tingkat SMA dan SMK yang harus diperbaiki termasuk ditunjang dengan anggaran yang cukup.
DPRD Jabar, kata dia, mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Jabar yang bisa meningkatkan anggaran pendidikan di tengah kewajiban mengalokasikan anggaran untuk Pemilihan Gubernur Jabar 2018.
"Anggaran yang diberikan untuk sekolah, jumlahnya tetap, bahkan lebih tinggi," katanya.
Ia menambahkan pengalihan urusan pendidikan SLTA itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Pemerintah Provinsi Jabar, kata dia, baru menerapkan alih kelola Januari 2017 yang selama ini pelaksanaannya tidak terjadi hambatan atau dirugikan.
"Tahun pertama ini masih penyesuaian. Kami pantau memang tidak ada yang merasa dirugikan dengan adanya alih kelola ini, kalau ada pun sedikit dan bisa diperbaiki," katanya.*
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"DPRD Jabar sudah mendorong alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan tingkat SMA dan SMK di Jawa Barat tahun ini," kata Wakil Ketua DPRD Jabar Haris Yuliana kepada wartawan di Bandung, Rabu.
Ia menuturkan Pemerintah Provinsi Jabar saat ini mengelola sepenuhnya operasional pendidikan tingkat SMA dan SMK swasta maupun negeri.
Pengalihan pengelolaan pendidikan SLTA itu, kata dia, harus didukung dengan peningkatan kualitas dan kuantitas termasuk anggarannya.
"Saat ini setiap SMA dan SMK negeri di Jawa Barat sudah mendapat suplai anggaran yang besar," kata politikus PKS itu.
Ia menyampaikan pemerintah provinsi sedang melakukan penyesuaian seperti penambahan anggaran termasuk sistem penerimaan peserta didik baru di tahun pertama pengalihan sekolah dari pemerintsh kota/kabupaten ke pemerintah provinsi.
Menurut dia, ada beberapa sistem pengelolaan pendidikan tingkat SMA dan SMK yang harus diperbaiki termasuk ditunjang dengan anggaran yang cukup.
DPRD Jabar, kata dia, mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Jabar yang bisa meningkatkan anggaran pendidikan di tengah kewajiban mengalokasikan anggaran untuk Pemilihan Gubernur Jabar 2018.
"Anggaran yang diberikan untuk sekolah, jumlahnya tetap, bahkan lebih tinggi," katanya.
Ia menambahkan pengalihan urusan pendidikan SLTA itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Pemerintah Provinsi Jabar, kata dia, baru menerapkan alih kelola Januari 2017 yang selama ini pelaksanaannya tidak terjadi hambatan atau dirugikan.
"Tahun pertama ini masih penyesuaian. Kami pantau memang tidak ada yang merasa dirugikan dengan adanya alih kelola ini, kalau ada pun sedikit dan bisa diperbaiki," katanya.*
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017