Antarajabar.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimistis dapat menuntaskan masalah pengendapan dana APBD Jabar yang jumlahnya mencapai Rp7,94 triliun.
"Dan kami yakin serapan anggaran di akhir tahun 2017 nanti bisa mencapai 90 persen," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di Bandung, Senin.
Pihaknya akan menginstruksikan para pengusaha yang menggarap proyek pemerintah untuk segera mengajukan pencairan setelah pengerjaan selesai.
Selain itu, ia juga berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dapat menyelesaikan pembukuan dengan baik.
"Jadi proyek pembangunan terus jalan, biasanya dilakukan pembayaran belakangan. Kami optimisi serapan anggaran bisa 90 persen seperti biasanya," katanya.
Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat memberikan penjelasan tentang pengendapan dana APBD Provinsi Jawa Barat yang jumlahnya mencapai Rp7,94 triliun.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan merilis dana simpanan Pemerintah Daerah (Pemda) telah mencapai Rp 222,6 triliun per akhir Juni 2017.
Ada sejumlah provinsi yang paling tinggi dana simpanannya di perbankan adalah DKI Jakarta dengan nilai Rp 19,09 triliun, disusul oleh Provinsi Jawa Barat dengan pengendapan dana sebesar Rp7,94 triliun.
Iwa tidak memungkiri adanya sisa anggaran yang disimpan di bank kas daerah tersebut disebabkan adanya hambatan dalam proses penyerapan anggaran.
Akan tetapi, kata dia, apabila melihat nominal dana yang masih mengendap dibanding dengan tahun lalu, nilai tersebut relatif lebih kecil karena tahun ini porsi APBD Jabar meningkat dengan adanya alih kelola kewengan ke provinsi.
"Jadi ada beberapa hambatan, pengendapan ini karena proses penyerapan anggaran yang relatif lambat. Salah satunya itu adalah integrasi SMA/SMK provinsi belum sempurna," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Dan kami yakin serapan anggaran di akhir tahun 2017 nanti bisa mencapai 90 persen," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di Bandung, Senin.
Pihaknya akan menginstruksikan para pengusaha yang menggarap proyek pemerintah untuk segera mengajukan pencairan setelah pengerjaan selesai.
Selain itu, ia juga berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dapat menyelesaikan pembukuan dengan baik.
"Jadi proyek pembangunan terus jalan, biasanya dilakukan pembayaran belakangan. Kami optimisi serapan anggaran bisa 90 persen seperti biasanya," katanya.
Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat memberikan penjelasan tentang pengendapan dana APBD Provinsi Jawa Barat yang jumlahnya mencapai Rp7,94 triliun.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan merilis dana simpanan Pemerintah Daerah (Pemda) telah mencapai Rp 222,6 triliun per akhir Juni 2017.
Ada sejumlah provinsi yang paling tinggi dana simpanannya di perbankan adalah DKI Jakarta dengan nilai Rp 19,09 triliun, disusul oleh Provinsi Jawa Barat dengan pengendapan dana sebesar Rp7,94 triliun.
Iwa tidak memungkiri adanya sisa anggaran yang disimpan di bank kas daerah tersebut disebabkan adanya hambatan dalam proses penyerapan anggaran.
Akan tetapi, kata dia, apabila melihat nominal dana yang masih mengendap dibanding dengan tahun lalu, nilai tersebut relatif lebih kecil karena tahun ini porsi APBD Jabar meningkat dengan adanya alih kelola kewengan ke provinsi.
"Jadi ada beberapa hambatan, pengendapan ini karena proses penyerapan anggaran yang relatif lambat. Salah satunya itu adalah integrasi SMA/SMK provinsi belum sempurna," kata dia.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017