Antarajabar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengkritik kinerja salah satu BUMD milik pemerintah provinsi yakni PT Jasa Sarana karena dinilai masih belum tuntas melakukan konsolidasi internal.
Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi, di Bandung, Senin, menjelaskan kritik terhadap PT Jasa Sarana terkait dengan direksi baru BUMD yang dipimpin Mulyadi sudah hampir setahun ini masih belum menunjukan keseriusan menggarap proyek-proyek infrastruktur prioritas pemerintah seperti jalan tol.
"Data yang kami ketahui itu ada 11 titik tol di Jawa Barat dan kalau memang BUMD Jasa Sarana berperan di dalamnya, mohon ini ditangani dengan serius," kata Ineu.
Dirinya mengatakan saat pertama kali mengetahui direksi PT Jasa Sarana seluruhnya diganti maka pihaknya berharap proses konsolidasi diharapkan lebih cepat namun dari informasi yang didapatkannya proses ini belum tuntas sampai sekarang.
"Tentunya pada awalnya, saya berharap bisa cepat karena BUMD ini masih banyak pekerjaan rumah sehingga saya minta ini jadi perhatian segera akhiri konsolidasi," kata dia.
Selama ini, PT Jasa Sarana memiliki belasan anak perusahaan diberikan tanggung jawab sejumlah program prioritas di RPJMD juga penuntasan sejumlah proyek fisik seperti tol Soreang-Pasirkoja, Cisumdawu dan Bogor Ring Road.
"Dan kami melihatnya perlu ada keseriusan dalam penuntasan ini karena fisik ini sifatnya jangka panjang," ujarnya.
Menurut dia, untuk menagih keseriusan dari BUMD tersebut maka pihaknya merencanakan akan memanggil direksi BUMD pascalebaran nanti.
"Jadi hadirnya direksi baru harusnya menjadi momentum perbaikan dan percepatan kinerja. Jangan malah menimbulkan situasi yang tidak kondusif, RUPS saja kita tidak diundang. Nanti kita jadwalkan memanggil mereka untuk meminta laporan," kata Ineu.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi, di Bandung, Senin, menjelaskan kritik terhadap PT Jasa Sarana terkait dengan direksi baru BUMD yang dipimpin Mulyadi sudah hampir setahun ini masih belum menunjukan keseriusan menggarap proyek-proyek infrastruktur prioritas pemerintah seperti jalan tol.
"Data yang kami ketahui itu ada 11 titik tol di Jawa Barat dan kalau memang BUMD Jasa Sarana berperan di dalamnya, mohon ini ditangani dengan serius," kata Ineu.
Dirinya mengatakan saat pertama kali mengetahui direksi PT Jasa Sarana seluruhnya diganti maka pihaknya berharap proses konsolidasi diharapkan lebih cepat namun dari informasi yang didapatkannya proses ini belum tuntas sampai sekarang.
"Tentunya pada awalnya, saya berharap bisa cepat karena BUMD ini masih banyak pekerjaan rumah sehingga saya minta ini jadi perhatian segera akhiri konsolidasi," kata dia.
Selama ini, PT Jasa Sarana memiliki belasan anak perusahaan diberikan tanggung jawab sejumlah program prioritas di RPJMD juga penuntasan sejumlah proyek fisik seperti tol Soreang-Pasirkoja, Cisumdawu dan Bogor Ring Road.
"Dan kami melihatnya perlu ada keseriusan dalam penuntasan ini karena fisik ini sifatnya jangka panjang," ujarnya.
Menurut dia, untuk menagih keseriusan dari BUMD tersebut maka pihaknya merencanakan akan memanggil direksi BUMD pascalebaran nanti.
"Jadi hadirnya direksi baru harusnya menjadi momentum perbaikan dan percepatan kinerja. Jangan malah menimbulkan situasi yang tidak kondusif, RUPS saja kita tidak diundang. Nanti kita jadwalkan memanggil mereka untuk meminta laporan," kata Ineu.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017