Antarajabar.com - DPRD Provinsi Jawa Barat bangga dengan capaian pemerintah provinsi yang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK untuk keenam kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016.
"Tentunya kami mengapresiasi semua kerja yang sudah dilakukan sehingga meraih prestasi ini dan ini sebuah prestasi luar biasa sudah enam kali berturut-turut pemprov mendapat opini wajar tanpa pengecualian," kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, di Bandung, Senin.
Menurut dia, untuk meraih opini WTP dari BPK selama enam kali berturut-turut bukanlah hal yang mudah untuk dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Tentunya ini tidak mudah karena beberap provinsi ada yang WTP tapi kemudian WDP lalu WTP lagi. Tapi Jawa Barat alhamdulillah, WTP terus selama enam kali berturut-turut. Maka ini harus tetap dipertahankan," kata dia.
Terkait catatan yang diberikan oleh BPK atas LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, Ineu optimistis legislatif dapat menyelesaikan semua catatan tersebut dalam waktu 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
"Dan ini diberi waktu 60 hari, semoga bisa selesai waktu memperbaiki beberapa catatan yang disampaikan BPK RI. Catatan mengenai aset hingga PON dan Peparnas bisa selesai," kata dia.
Selain itu, pihaknya berharap pada LKPD Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa meraih opini WTP dari BPK RI tanpa ada catatan.
"Harapan kami, ke depan Pemprov Jawa Barat bisa kembali meraih WTP untuk yang ketujuh kalinya tanpa catatan apapun," kata Ineu.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK yang keenam kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2011 hingga saat ini tahun anggaran 2016.
Penyerahan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD tersebut dilakukan langsung Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara dalam Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), di Gedung DPRD Jawa Barat di Kota Bandung, Senin dan dihadiri oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan serta Wagub Deddy Mizwar.
Moermahadi mengatakan predikat opini WTP yang keenam kalinya diterima oleh Pemprov Jawa Barat ini merupakan hasil pemeriksaan yang detail dan benar oleh pihaknya.
"Memang wajar, masa kita diada2in, karena sudah sewajarnya tadi begitu saya sampaikan dalam pidato," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Tentunya kami mengapresiasi semua kerja yang sudah dilakukan sehingga meraih prestasi ini dan ini sebuah prestasi luar biasa sudah enam kali berturut-turut pemprov mendapat opini wajar tanpa pengecualian," kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, di Bandung, Senin.
Menurut dia, untuk meraih opini WTP dari BPK selama enam kali berturut-turut bukanlah hal yang mudah untuk dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Tentunya ini tidak mudah karena beberap provinsi ada yang WTP tapi kemudian WDP lalu WTP lagi. Tapi Jawa Barat alhamdulillah, WTP terus selama enam kali berturut-turut. Maka ini harus tetap dipertahankan," kata dia.
Terkait catatan yang diberikan oleh BPK atas LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, Ineu optimistis legislatif dapat menyelesaikan semua catatan tersebut dalam waktu 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
"Dan ini diberi waktu 60 hari, semoga bisa selesai waktu memperbaiki beberapa catatan yang disampaikan BPK RI. Catatan mengenai aset hingga PON dan Peparnas bisa selesai," kata dia.
Selain itu, pihaknya berharap pada LKPD Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa meraih opini WTP dari BPK RI tanpa ada catatan.
"Harapan kami, ke depan Pemprov Jawa Barat bisa kembali meraih WTP untuk yang ketujuh kalinya tanpa catatan apapun," kata Ineu.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK yang keenam kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2011 hingga saat ini tahun anggaran 2016.
Penyerahan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD tersebut dilakukan langsung Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara dalam Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), di Gedung DPRD Jawa Barat di Kota Bandung, Senin dan dihadiri oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan serta Wagub Deddy Mizwar.
Moermahadi mengatakan predikat opini WTP yang keenam kalinya diterima oleh Pemprov Jawa Barat ini merupakan hasil pemeriksaan yang detail dan benar oleh pihaknya.
"Memang wajar, masa kita diada2in, karena sudah sewajarnya tadi begitu saya sampaikan dalam pidato," kata dia.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017