Antarajabar.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) melakukan pertemuan di Gedung Sate Bandung, Selasa, untuk membahas tentang evaluasi kelanjutan proyek Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR).
Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa, mengatakan dalam rapat keempat pihaknya bersama JICA tersebut diketahui bahwa kepastian proyek ini bergantung pada kesanggupan pemerintah pusat, provinsi dan Pemkot Bandung berbagi anggaran atau cost sharing pembebasan lahan.
"Jadi akan ada rapat terakhir mengenai cost sharing atau pembagian anggaran," katanya usai menerima perwakilan JICA.
Menurut dia, rapat terakhir akan menentukan apakah seluruh pihak menyanggupi mengalokasikan anggaran dalam APBN atau APBD pemprov dan pemkot dan setelah kesepakatan angka muncul, maka selanjutnya akan disusun nota kesepahaman antara Pemerintah Pusat, Gubernur Jabar dan Wali Kota Bandung.
"Untuk MoU ini berujung pada pengalokasian anggaran dari APBN, APBD Jabar dan APBD Kota Bandung," katanya.
Ia mengatakan proses yang belum tuntas ini sekaligus menepis kabar yang beredar di tengah masyarakat jika pembangunan fisik BIUTR akan dimulai pada akhir 2017 ini dimana ruas awal yang akan dibangun mulai pintu keluar Tol Pasteur.
"Sehingga belum bisa dimulai tentu saja karena ini harus ada MoU dulu antara para pihak," ujarnya.
Dia mengatakan Bappeda Jabar sendiri sejauh ini sudah mengindentifikasi alokasi anggaran yang harus disiapkan pemerintah provinsi dan angka-angka ini juga disusun oleh pihak Pemkot Bandung untuk kemudian disanggupi Wali Kota Bandung untuk dianggarkan dalam APBD.
"Sehingga proses MoU ini tergantung pada masing-masing pengambil kebijakan tertinggi, Pak Gubernur Jabar, dan Wali Kota Bandung," kata dia.
Iwa menuturkan berdasarkam hitungan Bappeda Jabar tergambar bahwa pemprov akan mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan untuk segmen Jalan Layang Kopo, pembebasan lahan untuk kawasan interchange Gedebage, dan lahan untuk Jalan Layang Kiara Condong Bandumg.
"Ini akan masuk dalam MoU, tapi nanti harus dihitung kembali. Rapat ini baru pada tahap penyusunan MoU," kata dia.
Sementara itu Perwakilan JICA di Indonesia, Endo Kei memastikan pihaknya akan terus menunggu kesepakatan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemprov Jabar dan Kota Bandung dalam membagi alokasi untuk pembebasan lahan.
"Pemprov, pemkot dan pusat harus segera melakukan kesepakatan untuk sharing. Kami paham prosesnya sedang berjalan," kata Endo.
Ia menilai MoU menjadi kunci penting proyek ini untuk bisa dimulai karena kesepakatan pendanaan dari JICA bergantung pada hal tersebut dan JICA masih memberi peluang agar proyek ini masih bisa berjalan mengingat kebutuhan akan tol dalam kota sudah sangat mendesak.
"Tentunya kami tetap memegang komitmen untuk membangun BIUTR ini sejak enam tahun lalu sampai sekarang," ujar dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa, mengatakan dalam rapat keempat pihaknya bersama JICA tersebut diketahui bahwa kepastian proyek ini bergantung pada kesanggupan pemerintah pusat, provinsi dan Pemkot Bandung berbagi anggaran atau cost sharing pembebasan lahan.
"Jadi akan ada rapat terakhir mengenai cost sharing atau pembagian anggaran," katanya usai menerima perwakilan JICA.
Menurut dia, rapat terakhir akan menentukan apakah seluruh pihak menyanggupi mengalokasikan anggaran dalam APBN atau APBD pemprov dan pemkot dan setelah kesepakatan angka muncul, maka selanjutnya akan disusun nota kesepahaman antara Pemerintah Pusat, Gubernur Jabar dan Wali Kota Bandung.
"Untuk MoU ini berujung pada pengalokasian anggaran dari APBN, APBD Jabar dan APBD Kota Bandung," katanya.
Ia mengatakan proses yang belum tuntas ini sekaligus menepis kabar yang beredar di tengah masyarakat jika pembangunan fisik BIUTR akan dimulai pada akhir 2017 ini dimana ruas awal yang akan dibangun mulai pintu keluar Tol Pasteur.
"Sehingga belum bisa dimulai tentu saja karena ini harus ada MoU dulu antara para pihak," ujarnya.
Dia mengatakan Bappeda Jabar sendiri sejauh ini sudah mengindentifikasi alokasi anggaran yang harus disiapkan pemerintah provinsi dan angka-angka ini juga disusun oleh pihak Pemkot Bandung untuk kemudian disanggupi Wali Kota Bandung untuk dianggarkan dalam APBD.
"Sehingga proses MoU ini tergantung pada masing-masing pengambil kebijakan tertinggi, Pak Gubernur Jabar, dan Wali Kota Bandung," kata dia.
Iwa menuturkan berdasarkam hitungan Bappeda Jabar tergambar bahwa pemprov akan mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan untuk segmen Jalan Layang Kopo, pembebasan lahan untuk kawasan interchange Gedebage, dan lahan untuk Jalan Layang Kiara Condong Bandumg.
"Ini akan masuk dalam MoU, tapi nanti harus dihitung kembali. Rapat ini baru pada tahap penyusunan MoU," kata dia.
Sementara itu Perwakilan JICA di Indonesia, Endo Kei memastikan pihaknya akan terus menunggu kesepakatan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemprov Jabar dan Kota Bandung dalam membagi alokasi untuk pembebasan lahan.
"Pemprov, pemkot dan pusat harus segera melakukan kesepakatan untuk sharing. Kami paham prosesnya sedang berjalan," kata Endo.
Ia menilai MoU menjadi kunci penting proyek ini untuk bisa dimulai karena kesepakatan pendanaan dari JICA bergantung pada hal tersebut dan JICA masih memberi peluang agar proyek ini masih bisa berjalan mengingat kebutuhan akan tol dalam kota sudah sangat mendesak.
"Tentunya kami tetap memegang komitmen untuk membangun BIUTR ini sejak enam tahun lalu sampai sekarang," ujar dia.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017