Antarajabar.com - Wakil Bupati Cianjur, Jabar, Herman Suherman mengimbau pendamping desa harus berkoordinasi sebaik mungkin dengan pemerintah desa binaannya karena tahun lalu peran pendamping desa dinilai kurang, bahkan pendamping desa dilarang untuk meminta jatah dari dana desa.
"Pendamping desa harus menjadi motor dan konsultan yang baik guna merealisasikan keinginan dengan terkait pembangunan infrastruktur, keagamaan, ekonomi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang saat ini masih belum berjalan maksimal," kata Herman Suherman di Cianjur, Senin.
Sehingga pendamping desa, ungkap dia, harus mengutamakan komunikasi dan koordinasi, dimana hal tersebut kerap disampaikan pihaknya dalam rapat koordinasi dengan pendamping desa. Mereka diarahkan untuk berkomunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, sehingga desa dapat menggunakan anggaran dengan baik tanpa ada anggaran yang bocor.
"Pendamping desa harus menjadi konsultan bagi warga dan desa, mengarahkan pihak desa mengelola anggarannya dengan baik. Bahkan ketika desa pembinaan terkait infrastruktur, pendamping dapat berkomunikasi dengan Dinas PUPR. Sedangkan terkait BUMDes dapat ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa," katanya.
Dia menegaskan, pendamping desa agar tidak meminta dana dari anggaran desa karena selama ini, pendamping kurang berkomunikasi dengan pemerintah desa, sehingga banyak temuan dimana anggaran desa digunakan untuk memberi biaya operasional pendamping.
"Bahkan selama ini, banyak pendamping yang sulit untuk diajak pihak desa untuk berkoordinasi. Kalau masih seperti itu, akan saya panggil karena pengawasan mereka langsung di tangan saya," katanya.
Kurangnya koordinasi pendamping desa selama ini, dibenarkan Irwan Kustiiawan Kepala Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong, dimana ungkap dia, peran pendamping desa tidak ada sama sekali karena dalam setahun pendamping Desa Cukahuripan, tidak pernah datang melakukan tugas dan fungsinya sebagai pembina pemerintah desa.
"Namanya ada tapi sekalipun saya tidak pernah bertemu dengan orangnya karena tidak pernah ada kerjanya. Harapan saya tahun ini ada perubahan, dimana komunikasi dapat berjalan baik, sebab anggaran dana desa setiap tahun bertambah besar dan perlu pendampingan agar tidak salah dalam pengelolaan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Pendamping desa harus menjadi motor dan konsultan yang baik guna merealisasikan keinginan dengan terkait pembangunan infrastruktur, keagamaan, ekonomi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang saat ini masih belum berjalan maksimal," kata Herman Suherman di Cianjur, Senin.
Sehingga pendamping desa, ungkap dia, harus mengutamakan komunikasi dan koordinasi, dimana hal tersebut kerap disampaikan pihaknya dalam rapat koordinasi dengan pendamping desa. Mereka diarahkan untuk berkomunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, sehingga desa dapat menggunakan anggaran dengan baik tanpa ada anggaran yang bocor.
"Pendamping desa harus menjadi konsultan bagi warga dan desa, mengarahkan pihak desa mengelola anggarannya dengan baik. Bahkan ketika desa pembinaan terkait infrastruktur, pendamping dapat berkomunikasi dengan Dinas PUPR. Sedangkan terkait BUMDes dapat ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa," katanya.
Dia menegaskan, pendamping desa agar tidak meminta dana dari anggaran desa karena selama ini, pendamping kurang berkomunikasi dengan pemerintah desa, sehingga banyak temuan dimana anggaran desa digunakan untuk memberi biaya operasional pendamping.
"Bahkan selama ini, banyak pendamping yang sulit untuk diajak pihak desa untuk berkoordinasi. Kalau masih seperti itu, akan saya panggil karena pengawasan mereka langsung di tangan saya," katanya.
Kurangnya koordinasi pendamping desa selama ini, dibenarkan Irwan Kustiiawan Kepala Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong, dimana ungkap dia, peran pendamping desa tidak ada sama sekali karena dalam setahun pendamping Desa Cukahuripan, tidak pernah datang melakukan tugas dan fungsinya sebagai pembina pemerintah desa.
"Namanya ada tapi sekalipun saya tidak pernah bertemu dengan orangnya karena tidak pernah ada kerjanya. Harapan saya tahun ini ada perubahan, dimana komunikasi dapat berjalan baik, sebab anggaran dana desa setiap tahun bertambah besar dan perlu pendampingan agar tidak salah dalam pengelolaan," katanya.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017