Antarajabar.com - Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai memprediksi jumlah pengaduan masyarakat ke Ombudsman hingga akhir tahun 2016 mencapai 9.000 lebih aduan/laporan.
"Sampai sekarang kan bergerak terus, bertambahnya jumlah pengaduan kepada kami ini mengindikasikan adanya kepedulian yang tinggi dari masyarakat," kata Amzulian Rifai di Bandung, Rabu.
Ditemui usai menghadiri Forum Nasional Replika Inovasi Pelayanan Publik, di Pusdai Jabar Kota Bandung, dia mengatakan dari Januari 2016 hingga saat ini jumlah pengaduan masyarakat yang sudah masuk Ombudsman mencapai 6.500 aduan/laporan.
"Jadi bertambahnya laporan masyarakat ini berkat sosialisasi yang dilakukannya terus menerus.Ombudsman semakin gencar menunjukkan eksistensinya," katanya.
Menurut dia, seluruh aduan/laporan dari mamsyarakat yang diterima oleh Ombudsman nantinya akan diteruskan juga ke Satuan Tugas Anti Pungli.
"Tingginya pengaduan warga ini, dia meminta pemerintah daerah memperbaiki pelayanan terutama terkait hajat hidup orang banyak. Salah satunya menyangkut layanan kesehatan," kata dia.
Ia mengatakan pemerintah daerah harus memastikan seluruh warganya terlayani kesehatan dengan baik.
"Benar enggak semua orang punya akses kesehatan. Di republik ini kadang-kadang orang punya hak aja enggak bisa menggunakannya kok," katanya.
Pihaknya juga mengingatkan pemerintah agar meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan seperti program sekolah gratis harus benar-benar dirasakan masyarakat.
"Harus dipastikan apakah bener enggak rakyat kita ini sekolahnya gratis. Yang basic saja enggak bisa bayar, apalagi untuk hal-hal sekolah," kata dia.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur mengatakan untuk menghindari pungli seluruh pemerintah daerah diwajibkan menerapkan e-government mulai tahun 2017.
"Selain untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN), penggunaan sistem inipun diyakini ampuh dalam memberantas pungli," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
"Sampai sekarang kan bergerak terus, bertambahnya jumlah pengaduan kepada kami ini mengindikasikan adanya kepedulian yang tinggi dari masyarakat," kata Amzulian Rifai di Bandung, Rabu.
Ditemui usai menghadiri Forum Nasional Replika Inovasi Pelayanan Publik, di Pusdai Jabar Kota Bandung, dia mengatakan dari Januari 2016 hingga saat ini jumlah pengaduan masyarakat yang sudah masuk Ombudsman mencapai 6.500 aduan/laporan.
"Jadi bertambahnya laporan masyarakat ini berkat sosialisasi yang dilakukannya terus menerus.Ombudsman semakin gencar menunjukkan eksistensinya," katanya.
Menurut dia, seluruh aduan/laporan dari mamsyarakat yang diterima oleh Ombudsman nantinya akan diteruskan juga ke Satuan Tugas Anti Pungli.
"Tingginya pengaduan warga ini, dia meminta pemerintah daerah memperbaiki pelayanan terutama terkait hajat hidup orang banyak. Salah satunya menyangkut layanan kesehatan," kata dia.
Ia mengatakan pemerintah daerah harus memastikan seluruh warganya terlayani kesehatan dengan baik.
"Benar enggak semua orang punya akses kesehatan. Di republik ini kadang-kadang orang punya hak aja enggak bisa menggunakannya kok," katanya.
Pihaknya juga mengingatkan pemerintah agar meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan seperti program sekolah gratis harus benar-benar dirasakan masyarakat.
"Harus dipastikan apakah bener enggak rakyat kita ini sekolahnya gratis. Yang basic saja enggak bisa bayar, apalagi untuk hal-hal sekolah," kata dia.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur mengatakan untuk menghindari pungli seluruh pemerintah daerah diwajibkan menerapkan e-government mulai tahun 2017.
"Selain untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN), penggunaan sistem inipun diyakini ampuh dalam memberantas pungli," kata dia.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016