Badan Pengawas Pemilu melaporkan seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, karena mengampanyekan salah satu pasangan calon pada pemilihan kepala daerah atau pilkada setempat.
"Ada yang baru-baru ini ada satu (temuan), yaitu terkait netralitas ASN kita sudah laporkan ke BKN," ungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Ridwan Arifin usai apel siaga pengawasan pilkada di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Minggu.
Menindaklanjuti temuan itu, Bawaslu Kabupaten Bogor telah melayangkan surat rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI untuk memberikan sanksi kepada ASN tersebut.
"Untuk yang kita rekomendasikan ke BKN ini satu orang karena dugaanya dia ikut kampanye dan seterusnya tetapi untuk sanksi itu kewenanganya BKN," ujarnya.
Bawaslu Kabupaten Bogor lebih gencar melakukan pengawasan ketika memasuki masa tenang dan hari pencoblosan dengan mengerahkan panwaslu di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
"Ada yang baru-baru ini ada satu (temuan), yaitu terkait netralitas ASN kita sudah laporkan ke BKN," ungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Ridwan Arifin usai apel siaga pengawasan pilkada di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Minggu.
Menindaklanjuti temuan itu, Bawaslu Kabupaten Bogor telah melayangkan surat rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI untuk memberikan sanksi kepada ASN tersebut.
"Untuk yang kita rekomendasikan ke BKN ini satu orang karena dugaanya dia ikut kampanye dan seterusnya tetapi untuk sanksi itu kewenanganya BKN," ujarnya.
Bawaslu Kabupaten Bogor lebih gencar melakukan pengawasan ketika memasuki masa tenang dan hari pencoblosan dengan mengerahkan panwaslu di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024