Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman menyebut program swasembada pangan yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto menjadi "gayung bersambut" bagi Jawa Barat.
Bagi Herman, pemerintah daerah pasti menyesuaikan diri dengan kebijakan dari pemerintah pusat, termasuk program swasembada pangan sebagai upaya penguatan ketahanan pangan.
"Tentu kami juga harus menyesuaikan, apalagi pangan ini sebuah kebutuhan. Jadi "gayung bersambut", Provinsi Jawa Barat juga berkomitmen untuk penguatan ketahanan pangan, di pihak lain ini menjadi salah satu prioritas dari Kabinet Merah Putih," kata Herman di Bandung, Jumat.
Herman mengatakan penguatan pangan di Jabar akan dipimpin oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH), Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang harus melibatkan perangkat daerah di 27 kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan.
Kemudian, berkoordinasi dengan unsur Forkopimda TNI dan Polri untuk memberikan dukungan, yang akan mengorkestrasi jajarannya sampai Babinsa/Babinkamtibmas.
"Termasuk perguruan tinggi, karena kita pun kan perlu backup, research and development, kemudian perlu juga untuk ikut mensosialisasikan dengan pengabdian masyarakat melalui KKN Tematik. Serta kita minta dukungan dunia usaha dan masyarakat untuk bersama-sama memastikan ketahanan pangan di Jawa Barat bukan hanya terjaga, tapi bisa terdepan di Indonesia," tuturnya.
Ketahanan dan swasembada pangan menjadi salah satu topik yang disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto, saat dilantik di Gedung MPR/DPR RI di Jakarta, Minggu (20/10).
Prabowo berambisi untuk mewujudkan swasembada pangan agar Indonesia tidak bergantung pada negara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Prabowo meyakini Indonesia bisa mencapai swasembada pangan paling tidak empat hingga lima tahun ke depan. Indonesia, kata dia, bahkan siap menjadi lumbung pangan dunia.
"Kita tidak boleh tergantung pada sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan," kata Prabowo dalam pidatonya saat pelantikan.
Untuk itu, Prabowo bahkan membuat kementerian baru, yakni Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan, yang akan membantu mewujudkan cita-cita tersebut. Prabowo juga mengangkat Muhamad Mardiono sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan dengan meluncurkan program Astacita yang dicanangkan untuk lima tahun mendatang.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
Bagi Herman, pemerintah daerah pasti menyesuaikan diri dengan kebijakan dari pemerintah pusat, termasuk program swasembada pangan sebagai upaya penguatan ketahanan pangan.
"Tentu kami juga harus menyesuaikan, apalagi pangan ini sebuah kebutuhan. Jadi "gayung bersambut", Provinsi Jawa Barat juga berkomitmen untuk penguatan ketahanan pangan, di pihak lain ini menjadi salah satu prioritas dari Kabinet Merah Putih," kata Herman di Bandung, Jumat.
Herman mengatakan penguatan pangan di Jabar akan dipimpin oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH), Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang harus melibatkan perangkat daerah di 27 kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan.
Kemudian, berkoordinasi dengan unsur Forkopimda TNI dan Polri untuk memberikan dukungan, yang akan mengorkestrasi jajarannya sampai Babinsa/Babinkamtibmas.
"Termasuk perguruan tinggi, karena kita pun kan perlu backup, research and development, kemudian perlu juga untuk ikut mensosialisasikan dengan pengabdian masyarakat melalui KKN Tematik. Serta kita minta dukungan dunia usaha dan masyarakat untuk bersama-sama memastikan ketahanan pangan di Jawa Barat bukan hanya terjaga, tapi bisa terdepan di Indonesia," tuturnya.
Ketahanan dan swasembada pangan menjadi salah satu topik yang disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto, saat dilantik di Gedung MPR/DPR RI di Jakarta, Minggu (20/10).
Prabowo berambisi untuk mewujudkan swasembada pangan agar Indonesia tidak bergantung pada negara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Prabowo meyakini Indonesia bisa mencapai swasembada pangan paling tidak empat hingga lima tahun ke depan. Indonesia, kata dia, bahkan siap menjadi lumbung pangan dunia.
"Kita tidak boleh tergantung pada sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan," kata Prabowo dalam pidatonya saat pelantikan.
Untuk itu, Prabowo bahkan membuat kementerian baru, yakni Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan, yang akan membantu mewujudkan cita-cita tersebut. Prabowo juga mengangkat Muhamad Mardiono sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan dengan meluncurkan program Astacita yang dicanangkan untuk lima tahun mendatang.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024