Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menargetkan sertifikasi untuk 1.591 bidang tanah milik Pemkab Cianjur dapat tuntas sebelum tahun 2028 bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.
Kepala Bidang Barang Milik Daerah BKAD Cianjur, Bhakti Kurnianto, di Cianjur, Rabu, mengatakan pada tahun ini tanah aset milik Pemkab Cianjur yang sudah disertifikatkan mencapai 427 bidang dari total keseluruhan sebanyak 1.591 bidang yang tersebar di seluruh wilayah Cianjur.
Baca juga: Dinkes Cianjur minta warga gunakan kotak nasi ramah lingkungan hindari keracunan
"Kami bekerja sama dengan BPN mengusulkan agar tanah milik Pemkab Cianjur yang belum disertifikatkan dapat segera disertifikatkan. Tahun ini dari 100 bidang tanah yang diusulkan baru 38 bidang yang sudah disertifikatkan," katanya.
Pihaknya optimistis sebelum tahun 2028 tanah milik Pemkab Cianjur secara keseluruhan sudah bersertifikat seiring adanya perubahan sistem pembuatan sertifikat dari manual ke digital atau online.
Namun pihaknya mengharapkan seiring dengan sistem online yang terapkan BPN penerbitan sertifikat dapat lebih cepat karena dari sekitar 1.591 bidang tanah milik Pemkab Cianjur, 600 atau sekitar 35 persen di antaranya merupakan bidang jalan dan 30 persen berupa sekolah.
"Sedangkan sisanya terbagi dalam beberapa sektor seperti sawah dan kebun, yang ketika sudah bersertifikat akan memberikan berbagai manfaat dan keuntungan termasuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD)," katanya.
Terlebih, tutur dia, saat ini semua tanah milik pemerintah wajib bersertifikat agar terjamin sehingga dapat dilakukan kerja sama dengan berbagai pihak termasuk investor yang hendak menanamkan investasi di Cianjur.
"Ketika tanah pemerintah daerah sudah bersertifikat dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk kemanfaatan dan lebih terjamin," katanya.
Kepala Kantor Pertanahan Cianjur, Siti Hafsiah mengatakan bidang tanah milik Pemkab Cianjur yang belum disertifikatkan mencapai ribuan yang tersebar di seluruh kecamatan di Cianjur mulai dari kantor, sekolah, hingga puskesmas.
"Setiap tahun kita ada penyertifikatan, tahun ini ditargetkan sekitar 180 bidang tanah milik pemkab dengan prioritas yang dipergunakan untuk sekolah dan kantor," katanya.
Hingga saat ini, menurut dia, masih banyak tanah Pemkab Cianjur yang belum disertifikatkan, terutama tanah yang dipakai SD karena banyak menggunakan tanah bengkok desa. Ada juga tanah yang mungkin hibah dari orang tua murid dan lainnya.
Baca juga: Dinkes Cianjur tambah tenaga kesehatan tangani 71 warga keracunan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
Kepala Bidang Barang Milik Daerah BKAD Cianjur, Bhakti Kurnianto, di Cianjur, Rabu, mengatakan pada tahun ini tanah aset milik Pemkab Cianjur yang sudah disertifikatkan mencapai 427 bidang dari total keseluruhan sebanyak 1.591 bidang yang tersebar di seluruh wilayah Cianjur.
Baca juga: Dinkes Cianjur minta warga gunakan kotak nasi ramah lingkungan hindari keracunan
"Kami bekerja sama dengan BPN mengusulkan agar tanah milik Pemkab Cianjur yang belum disertifikatkan dapat segera disertifikatkan. Tahun ini dari 100 bidang tanah yang diusulkan baru 38 bidang yang sudah disertifikatkan," katanya.
Pihaknya optimistis sebelum tahun 2028 tanah milik Pemkab Cianjur secara keseluruhan sudah bersertifikat seiring adanya perubahan sistem pembuatan sertifikat dari manual ke digital atau online.
Namun pihaknya mengharapkan seiring dengan sistem online yang terapkan BPN penerbitan sertifikat dapat lebih cepat karena dari sekitar 1.591 bidang tanah milik Pemkab Cianjur, 600 atau sekitar 35 persen di antaranya merupakan bidang jalan dan 30 persen berupa sekolah.
"Sedangkan sisanya terbagi dalam beberapa sektor seperti sawah dan kebun, yang ketika sudah bersertifikat akan memberikan berbagai manfaat dan keuntungan termasuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD)," katanya.
Terlebih, tutur dia, saat ini semua tanah milik pemerintah wajib bersertifikat agar terjamin sehingga dapat dilakukan kerja sama dengan berbagai pihak termasuk investor yang hendak menanamkan investasi di Cianjur.
"Ketika tanah pemerintah daerah sudah bersertifikat dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk kemanfaatan dan lebih terjamin," katanya.
Kepala Kantor Pertanahan Cianjur, Siti Hafsiah mengatakan bidang tanah milik Pemkab Cianjur yang belum disertifikatkan mencapai ribuan yang tersebar di seluruh kecamatan di Cianjur mulai dari kantor, sekolah, hingga puskesmas.
"Setiap tahun kita ada penyertifikatan, tahun ini ditargetkan sekitar 180 bidang tanah milik pemkab dengan prioritas yang dipergunakan untuk sekolah dan kantor," katanya.
Hingga saat ini, menurut dia, masih banyak tanah Pemkab Cianjur yang belum disertifikatkan, terutama tanah yang dipakai SD karena banyak menggunakan tanah bengkok desa. Ada juga tanah yang mungkin hibah dari orang tua murid dan lainnya.
Baca juga: Dinkes Cianjur tambah tenaga kesehatan tangani 71 warga keracunan
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024