Antarajawabarat.com, 29/6 - Komisi I DPR RI telah menetapkan jadwal pemaparan visi misi calon Kepala Badan Intelijen Negara pada Selasa (30/6) dan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI pada Rabu (1/7).
"Insya Allah apabila tidak ada halangan untuk calon Kepala BIN pada Selasa (30/6) dan Panglima TNI pada Rabu (1/7)," kata Wakil Ketua DPR RI Hanafi Rais, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan penetapan jadwal itu dilakukan setelah melalui berbagai macam proses mekanisme setelah Presiden mengirimkan surat ke Pimpinan DPR RI.
Menurut dia Badan Musyawarah DPR RI telah menugaskan Komisi I DPR RI untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI dan calon Kepala BIN.
"Kami di Pimpinan Komisi I DPR RI menyiapkan kehadiran semua anggota untuk hadir mendengarkan visi dan misi calon," ujarnya.
Hanafi mengatakan Komisi I DPR RI akan melakukan rapat internal tertutup pasca pelaksanaan uji kelayakan itu. Menurut dia rapat internal itu untuk memutuskan hasil dari uji kelayakan dan kepatutan tersebut.
"Semua tergantung rapat internal karena apabila belum ada kesepakatan maka akan ditunda. Diharapkan bisa cepat karena agar tidak ada kerjaan lain yang tertunda," katanya.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengatakan secara umum uji kelayakan dan kepatutan calon Kabin tidak ada masalah. Menurut dia pertanyaan mendasar yang kemungkinan diungkapkan legislator terkait peran, fungsi dan tugas BIN.
"Semua menerima dan tidak ada masalah yang perlu dirisaukan. Selamat bertugas Pak Sutiyoso," katanya.
Sementara itu terkait calon Panglima TNI, tidak ada masalah namun dirinya meminta penekanan pada empat poin.
Pertama, meningkatkan disiplin prajurit untuk ditingkatkan agar lebih baik dari tahun sebelumnya; kedua melajutkan program Minimun Essential Forces karena saat ini sudah mencapai 38 persen.
"Nanti lima tahun berikutnya harus 68 persen dan lima tahun lagi harus 100 persen," katanya.
Ketiga menurut dia, meningkatkan profesionalisme dan diimbangi dengan kesejahteraan prajurit. Dan keempat ujar dia, penyelesaikan konflik TNI dengan rakyat soal tanah rakyat. ***2***
antara
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2015
"Insya Allah apabila tidak ada halangan untuk calon Kepala BIN pada Selasa (30/6) dan Panglima TNI pada Rabu (1/7)," kata Wakil Ketua DPR RI Hanafi Rais, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan penetapan jadwal itu dilakukan setelah melalui berbagai macam proses mekanisme setelah Presiden mengirimkan surat ke Pimpinan DPR RI.
Menurut dia Badan Musyawarah DPR RI telah menugaskan Komisi I DPR RI untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI dan calon Kepala BIN.
"Kami di Pimpinan Komisi I DPR RI menyiapkan kehadiran semua anggota untuk hadir mendengarkan visi dan misi calon," ujarnya.
Hanafi mengatakan Komisi I DPR RI akan melakukan rapat internal tertutup pasca pelaksanaan uji kelayakan itu. Menurut dia rapat internal itu untuk memutuskan hasil dari uji kelayakan dan kepatutan tersebut.
"Semua tergantung rapat internal karena apabila belum ada kesepakatan maka akan ditunda. Diharapkan bisa cepat karena agar tidak ada kerjaan lain yang tertunda," katanya.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengatakan secara umum uji kelayakan dan kepatutan calon Kabin tidak ada masalah. Menurut dia pertanyaan mendasar yang kemungkinan diungkapkan legislator terkait peran, fungsi dan tugas BIN.
"Semua menerima dan tidak ada masalah yang perlu dirisaukan. Selamat bertugas Pak Sutiyoso," katanya.
Sementara itu terkait calon Panglima TNI, tidak ada masalah namun dirinya meminta penekanan pada empat poin.
Pertama, meningkatkan disiplin prajurit untuk ditingkatkan agar lebih baik dari tahun sebelumnya; kedua melajutkan program Minimun Essential Forces karena saat ini sudah mencapai 38 persen.
"Nanti lima tahun berikutnya harus 68 persen dan lima tahun lagi harus 100 persen," katanya.
Ketiga menurut dia, meningkatkan profesionalisme dan diimbangi dengan kesejahteraan prajurit. Dan keempat ujar dia, penyelesaikan konflik TNI dengan rakyat soal tanah rakyat. ***2***
antara
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2015