Antarajawabarat.com, 18/5 - DPRD Cianjur, Jabar, segera melakukan kordinasi dengan dinas terkait di Pemkab Cianjur, guna mendongkrak kembali angka kunjungan wisatawan ke wilayah tersebut.
Dedih Sugiarto anggota DPRD Cianjur dari Fraksi Golkar, di Cianjur, Minggu, mengatakan, dengan tidak dijadikannya Cianjur, sebagai daerah kujungan wisata oleh Kementrian pariwisata, harus menjadi cambuk bagi dinas terkait, tidak hanya Disbudpar.
"Ini harus menjadi tanggung jawab semua dinas khususnya dinas terkait. Tidak masuknya Cianjur dalam daftar daerah kunjungan wisata di Indonesia, harus menjadi catatan bagi dinas dan aparatur pemerintahan," katanya.
Untuk meningkatkan kembali status Cianjur layak sebagai daerah kunjungan wisata, ungkap dia, dalam waktu dekat pihaknya segera melakukan rapat kordinasi dengan dinas terkait termasuk Dinas Binamarga karena buruknya infrastruktur menjadi penyebab utama pencoretan tersebut.
"Kami tidak memojokan dinas tersebut karena dalih minimnya anggaran perbaikan jalan yang dimiliki Pemkab Cianjur, namun ada upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk menggalang dana perbaikan jalan tersebut dari pos lain," katanya.
Dia menuturkan, selama ini legislatif kerap menerima laporan dan keluhan masyarakat terkait buruknya infrastruktur jalan di wilayahnya masing-masing dan kurang responnya pemerintah daerah menanggapi laporan tersebut, sehingga roda perekonomian masyarakat terhambat bahkan sempat terhenti.
Hal tersebut dibenarkan sejumlah tokoh masyarakat di wilayah Cianjur utara dan selatan, dimana rusak beratnya landasan jalan di wilayah tersebut, menghambat roda perekonomian masyarakat terutama di wilayah penghasil PAD yang cukup besar untuk Pemkab Cianjur.
"Sejak sepuluh tahun terahir, jalan rusak tidak pernah mendapat perhatian pemerintah, jangankan perbaikan, minimal di tambal sulam saja baru dua kali. Wilayah kami ini merupakan wilayah pontensi penghasil PAD terbesar di Cianjur, dimana selain banyak kawasan wisata termasuk wilayah perekonomiannya Cianjur," kata Endang Suryana tokoh masyarakat Cipanas.
Namun tambah dia, pembangunan infrastruktur jalan menuju tempat wisata dan kawasan ekonomi tidak pernah tersentuh perbaikan meskipun masyarakat telah meminta secara tertulis bahkan hingga melakukan aksi unjukrasa ke Pemkab Cianjur.
"Jangan memilah karena unsur politik, masyarakat sudah tidak peduli dengan janji-janji terutama menjelang pilkada, masyarakat sudah pintar dan tidak akan memilih calon yang umbar janji. Sudah saatnya revolusi mental pejabat Cianjur dilakukan agar masyarakat sejahtera," katanya.***1***(KR,FKR)
Fikri
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2015
Dedih Sugiarto anggota DPRD Cianjur dari Fraksi Golkar, di Cianjur, Minggu, mengatakan, dengan tidak dijadikannya Cianjur, sebagai daerah kujungan wisata oleh Kementrian pariwisata, harus menjadi cambuk bagi dinas terkait, tidak hanya Disbudpar.
"Ini harus menjadi tanggung jawab semua dinas khususnya dinas terkait. Tidak masuknya Cianjur dalam daftar daerah kunjungan wisata di Indonesia, harus menjadi catatan bagi dinas dan aparatur pemerintahan," katanya.
Untuk meningkatkan kembali status Cianjur layak sebagai daerah kunjungan wisata, ungkap dia, dalam waktu dekat pihaknya segera melakukan rapat kordinasi dengan dinas terkait termasuk Dinas Binamarga karena buruknya infrastruktur menjadi penyebab utama pencoretan tersebut.
"Kami tidak memojokan dinas tersebut karena dalih minimnya anggaran perbaikan jalan yang dimiliki Pemkab Cianjur, namun ada upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk menggalang dana perbaikan jalan tersebut dari pos lain," katanya.
Dia menuturkan, selama ini legislatif kerap menerima laporan dan keluhan masyarakat terkait buruknya infrastruktur jalan di wilayahnya masing-masing dan kurang responnya pemerintah daerah menanggapi laporan tersebut, sehingga roda perekonomian masyarakat terhambat bahkan sempat terhenti.
Hal tersebut dibenarkan sejumlah tokoh masyarakat di wilayah Cianjur utara dan selatan, dimana rusak beratnya landasan jalan di wilayah tersebut, menghambat roda perekonomian masyarakat terutama di wilayah penghasil PAD yang cukup besar untuk Pemkab Cianjur.
"Sejak sepuluh tahun terahir, jalan rusak tidak pernah mendapat perhatian pemerintah, jangankan perbaikan, minimal di tambal sulam saja baru dua kali. Wilayah kami ini merupakan wilayah pontensi penghasil PAD terbesar di Cianjur, dimana selain banyak kawasan wisata termasuk wilayah perekonomiannya Cianjur," kata Endang Suryana tokoh masyarakat Cipanas.
Namun tambah dia, pembangunan infrastruktur jalan menuju tempat wisata dan kawasan ekonomi tidak pernah tersentuh perbaikan meskipun masyarakat telah meminta secara tertulis bahkan hingga melakukan aksi unjukrasa ke Pemkab Cianjur.
"Jangan memilah karena unsur politik, masyarakat sudah tidak peduli dengan janji-janji terutama menjelang pilkada, masyarakat sudah pintar dan tidak akan memilih calon yang umbar janji. Sudah saatnya revolusi mental pejabat Cianjur dilakukan agar masyarakat sejahtera," katanya.***1***(KR,FKR)
Fikri
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2015