Plh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Amran bersama Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu mendeklarasikan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) terhadap 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor yang dilaksanakan di Auditorium Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (2/7).
"Besarnya jumlah penduduk dan cakupan administratif kewilayahan yang begitu luas menjadi sebuah tantangan bagi Pemda Kabupaten Bogor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan layanan yang berbasis pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana," kata Amran dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Karakter kejadian bencana cenderung terjadi lintas wilayah, lintas desa/kelurahan bahkan lintas kecamatan.
Kondisi tersebut memerlukan pola koordinasi yang sederhana dan lincah di tingkat kecamatan sebagai “hub” untuk membantu daerah kabupaten/kota dalam hal fasilitasi percepatan SPM Sub-Urusan Bencana khususnya pada wilayah rawan bencana di tingkat kecamatan.
Amran mengingatkan bahwa salah satu tugas camat adalah fasilitasi percepatan pencapaian SPM di wilayahnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
Dalam kaitan ini maka kecamatan memiliki peran penting sebagai aktor penanggulangan bencana yang membantu kepala daerah maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam upaya mitigasi maupun penanganan kedaruratan bencana.
"Saya berharap melalui keterlibatan seluruh camat se-Kabupaten Bogor dalam Gerakan KENCANA akan mampu berkontribusi dalam perbaikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bogor yang yang diarahkan pada peningkatan mutu layanan maupun mempercepat waktu respons pemerintah daerah termasuk dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons di tingkat kecamatan baik bagi aparatur dan aktor kebencanaan tingkat kecamatan maupun warga," tambahnya.
Di sisi lain, camat diharapkan juga dapat memberikan arahan bagi kepala desa dan instansi lainnya dalam melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Dirjen Bina Adwil-Pj Bupati Bogor deklarasikan kesiapsiagaan bencana
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
"Besarnya jumlah penduduk dan cakupan administratif kewilayahan yang begitu luas menjadi sebuah tantangan bagi Pemda Kabupaten Bogor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan layanan yang berbasis pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana," kata Amran dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Karakter kejadian bencana cenderung terjadi lintas wilayah, lintas desa/kelurahan bahkan lintas kecamatan.
Kondisi tersebut memerlukan pola koordinasi yang sederhana dan lincah di tingkat kecamatan sebagai “hub” untuk membantu daerah kabupaten/kota dalam hal fasilitasi percepatan SPM Sub-Urusan Bencana khususnya pada wilayah rawan bencana di tingkat kecamatan.
Amran mengingatkan bahwa salah satu tugas camat adalah fasilitasi percepatan pencapaian SPM di wilayahnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
Dalam kaitan ini maka kecamatan memiliki peran penting sebagai aktor penanggulangan bencana yang membantu kepala daerah maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam upaya mitigasi maupun penanganan kedaruratan bencana.
"Saya berharap melalui keterlibatan seluruh camat se-Kabupaten Bogor dalam Gerakan KENCANA akan mampu berkontribusi dalam perbaikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bogor yang yang diarahkan pada peningkatan mutu layanan maupun mempercepat waktu respons pemerintah daerah termasuk dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons di tingkat kecamatan baik bagi aparatur dan aktor kebencanaan tingkat kecamatan maupun warga," tambahnya.
Di sisi lain, camat diharapkan juga dapat memberikan arahan bagi kepala desa dan instansi lainnya dalam melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Dirjen Bina Adwil-Pj Bupati Bogor deklarasikan kesiapsiagaan bencana
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024