Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) perwakilan Jawa Barat, mengingatkan sistem kesehatan harus kuat untuk penanganan dan antisipasi penyakit AIDS, Tuberculosis, dan malaria (ATM) yang merupakan penyakit menular.
"Berkaca dari penanganan kasus COVID-19, ini tidak hanya urusan Dinkes tapi sektor lain. Jika sistem kesehatan kita tidak kuat yang meliputi perencanaan hingga penganggaran terbukti kita kolaps," kata Program Coordinator (PC) Adinkes perwakilan Jabar Dian M Arfiana di Gedung Sate Bandung, Jumat.
Karenanya, kata Dian, diadakan agenda pertemuan untuk penyusunan dokumen perencanaan terkait Pencegahan dan Pengendalian Aids Tuberculosis malaria (PP-ATM) kabupaten kota Provinsi Jabar di Gedung Sate hari ini, untuk memotret kesiapan wilayah di Jabar dalam merespon kasus penyakit menular tersebut dalam perencanaan dan penganggaran.
Terkait perencanaan, ujar Dian, pemerintah kabupaten atau kota di Jabar, harus memiliki konsep dan komitmen agar ATM bisa dicegah dan ditanggulangi, termasuk kesiapan anggaran.
Menurut dia, jika ATM ini tidak menjadi prioritas dan sebagai program strategis, maka semua pesimistis tiga penyakit menular ini bisa dituntaskan.
"Tahun 2030 sebagai tahun eliminasi ATM ini akan gagal jika tidak didukung oleh perencanaan dan anggaran yang memadai," ujarnya.
Dari pertemuan ini, lanjut dia, terlihat apakah kabupaten dan kota telah memenuhi lima nomenklatur komponen perencanaan, di antaranya terkait dengan pelayanan terduga Tuberculosis, resiko HIV, dan malaria yang ternyata masih banyak kasus, kemudian terkait layanan mereka yang sudah terdiagnosis.
"Jadi jangan sampai masih ada kasus penyakit tapi pendanaannya kosong. Yang artinya sistem kesehatan di wilayah tersebut tidak terbangun dengan baik sehingga tidak bisa melengkapi," katanya.
Mengenai kesiapan kota/kabupaten terhadap tiga penyakit menular tersebut, Dian mengungkapkan mayoritas sudah empat nomenklatur atau lebih terkait perencanaan, sudah terpenuhi. Baik terkait pelayanan terduga TB, risiko terindikasi HIV AIDS, layanan orang yang sudah TB dan malaria sudah berjalan baik.
"Hasilnya, kalau dibandingkan 2022, sudah cukup bagus pada 2024 ada empat nomenklatur. Direncanakan untuk 2025 sudah semua lengkap 27 kabupaten/kota kecuali Cianjur, karena belum didampingi secara intensif dengan program. Dia belum mencantumkan nomenklatur tentang Malaria," ungkapnya.
Selain itu, pertemuan ini juga ruang bagi semua perencanaan di tingkat kota/kabupaten terkait dengan jumlah kasus TB dan AIDS yang terus meningkat pada anak, termasuk juga usia produktif.
"Jika kasus pada anak ini tinggi sudah seharusnya ada program mitigasi. Sehingga diperlukan peran pemerintah agar memiliki program khusus yang strategis untuk mitigasi terhadap kasus AIDS pada anak, walaupun di komunitas biasanya ada," ucapnya.
"Berkaca dari penanganan kasus COVID-19, ini tidak hanya urusan Dinkes tapi sektor lain. Jika sistem kesehatan kita tidak kuat yang meliputi perencanaan hingga penganggaran terbukti kita kolaps," kata Program Coordinator (PC) Adinkes perwakilan Jabar Dian M Arfiana di Gedung Sate Bandung, Jumat.
Karenanya, kata Dian, diadakan agenda pertemuan untuk penyusunan dokumen perencanaan terkait Pencegahan dan Pengendalian Aids Tuberculosis malaria (PP-ATM) kabupaten kota Provinsi Jabar di Gedung Sate hari ini, untuk memotret kesiapan wilayah di Jabar dalam merespon kasus penyakit menular tersebut dalam perencanaan dan penganggaran.
Terkait perencanaan, ujar Dian, pemerintah kabupaten atau kota di Jabar, harus memiliki konsep dan komitmen agar ATM bisa dicegah dan ditanggulangi, termasuk kesiapan anggaran.
Menurut dia, jika ATM ini tidak menjadi prioritas dan sebagai program strategis, maka semua pesimistis tiga penyakit menular ini bisa dituntaskan.
"Tahun 2030 sebagai tahun eliminasi ATM ini akan gagal jika tidak didukung oleh perencanaan dan anggaran yang memadai," ujarnya.
Dari pertemuan ini, lanjut dia, terlihat apakah kabupaten dan kota telah memenuhi lima nomenklatur komponen perencanaan, di antaranya terkait dengan pelayanan terduga Tuberculosis, resiko HIV, dan malaria yang ternyata masih banyak kasus, kemudian terkait layanan mereka yang sudah terdiagnosis.
"Jadi jangan sampai masih ada kasus penyakit tapi pendanaannya kosong. Yang artinya sistem kesehatan di wilayah tersebut tidak terbangun dengan baik sehingga tidak bisa melengkapi," katanya.
Mengenai kesiapan kota/kabupaten terhadap tiga penyakit menular tersebut, Dian mengungkapkan mayoritas sudah empat nomenklatur atau lebih terkait perencanaan, sudah terpenuhi. Baik terkait pelayanan terduga TB, risiko terindikasi HIV AIDS, layanan orang yang sudah TB dan malaria sudah berjalan baik.
"Hasilnya, kalau dibandingkan 2022, sudah cukup bagus pada 2024 ada empat nomenklatur. Direncanakan untuk 2025 sudah semua lengkap 27 kabupaten/kota kecuali Cianjur, karena belum didampingi secara intensif dengan program. Dia belum mencantumkan nomenklatur tentang Malaria," ungkapnya.
Selain itu, pertemuan ini juga ruang bagi semua perencanaan di tingkat kota/kabupaten terkait dengan jumlah kasus TB dan AIDS yang terus meningkat pada anak, termasuk juga usia produktif.
"Jika kasus pada anak ini tinggi sudah seharusnya ada program mitigasi. Sehingga diperlukan peran pemerintah agar memiliki program khusus yang strategis untuk mitigasi terhadap kasus AIDS pada anak, walaupun di komunitas biasanya ada," ucapnya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024