Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Garut Nurdin Yana menyatakan, aturan larangan pedagang kaki lima (PKL) berjualan di pusat perkotaan Kabupaten Garut, Jawa Barat, merupakan keputusan unsur musyawarah pimpinan daerah (muspida) yang mengacu pada peraturan daerah yang berlaku.
"Kalau muspida kemarin rapat menyatakan itu kan tidak bisa, ada beberapa regulasi yang ada," kata Nurdin Yana usai menerima audiensi perwakilan PKL di Garut, Senin.
Ia menuturkan keputusan itu bukan secara personal kebijakan Penjabat Bupati Garut melainkan hasil rapat unsur muspida terkait PKL.
"Itu rapat muspida, bukan person," katanya.
Namun keputusan muspida itu, kata Nurdin, ada permintaan dari PKL untuk mempertimbangkannya, bukan dari sudut pandang regulasi melainkan nurani.
Apalagi saat ini, lanjut Nurdin, para PKL mengaku saat momentum Ramadhan dan menjelang Idul Fitri sudah biasa berjualan di wilayah perkotaan Garut, dan banyak pedagang yang sudah belanja untuk berjualan.
Tuntutan PKL itu, kata Sekda, akan disampaikan ke muspida terkait meminta izin kegiatan rutin setiap tahun untuk berjualan di pusat perkotaan Garut.
"Kita sampaikan aspirasi mereka ke unsur muspida," katanya.
Perwakilan dari PKL Garut, Amang mengatakan, kehadirannya bersama sejumlah PKL untuk menyampaikan terkait kebijakan larangan berjualan di wilayah perkotaan.
Jika izin berjualan tidak dikeluarkan, kata dia, maka PKL akan kebingungan berjualan di mana, karena di tahun sebelumnya saat momentum Ramadhan tidak dipermasalahkan PKL berjualan di perkotaan.
"Makanya saya tolong sama Pj Bupati minta kebijakan, tolong izin turunkan sama Pj Bupati," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
"Kalau muspida kemarin rapat menyatakan itu kan tidak bisa, ada beberapa regulasi yang ada," kata Nurdin Yana usai menerima audiensi perwakilan PKL di Garut, Senin.
Ia menuturkan keputusan itu bukan secara personal kebijakan Penjabat Bupati Garut melainkan hasil rapat unsur muspida terkait PKL.
"Itu rapat muspida, bukan person," katanya.
Namun keputusan muspida itu, kata Nurdin, ada permintaan dari PKL untuk mempertimbangkannya, bukan dari sudut pandang regulasi melainkan nurani.
Apalagi saat ini, lanjut Nurdin, para PKL mengaku saat momentum Ramadhan dan menjelang Idul Fitri sudah biasa berjualan di wilayah perkotaan Garut, dan banyak pedagang yang sudah belanja untuk berjualan.
Tuntutan PKL itu, kata Sekda, akan disampaikan ke muspida terkait meminta izin kegiatan rutin setiap tahun untuk berjualan di pusat perkotaan Garut.
"Kita sampaikan aspirasi mereka ke unsur muspida," katanya.
Perwakilan dari PKL Garut, Amang mengatakan, kehadirannya bersama sejumlah PKL untuk menyampaikan terkait kebijakan larangan berjualan di wilayah perkotaan.
Jika izin berjualan tidak dikeluarkan, kata dia, maka PKL akan kebingungan berjualan di mana, karena di tahun sebelumnya saat momentum Ramadhan tidak dipermasalahkan PKL berjualan di perkotaan.
"Makanya saya tolong sama Pj Bupati minta kebijakan, tolong izin turunkan sama Pj Bupati," katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024