Antarajawabarat.com, 2/9 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cianjur, Jawa Barat, kesulitan dana untuk memindahkan puluhan rumah di dua kampung, Desa Rawabelut, Sukaresmi.
"Pasalnya 29 rumah milik warga mendesak harus segera direlokasi karena pergerakan tanah yang terus meluas dan mengancam keselamatan penghuni rumah tersebut," kata Kepala BPBD Cianjur Asep Suhara di Cianjur, Senin.
Selain itu, katanya, lahan pemerintah untuk pemindahan itu sulit dicari di wilayah Cianjur timur.
Dia menjelaskan relokasi warga setidaknya membutuhkan lokasi yang layak, tidak terisolasi, dan bisa dikembangkan untuk pemukiman.
"Lokasi yang layak itu sangat sulit dicari kalau di wilayah timur. Kalaupun ada persoalan pembebasan lahan menjadi kendala karena anggaran pembebasan lahan belum dianggarkan," katanya.
Menurut pertimbangan Badan Meteologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kata Asep, warga akan direlokasi ke suatu tempat pemukiman yang baru.
Ia mengatakan lokasi itu masih berada di wilayah Sukaresmi, namun menurut analisis bencana dari BPBD, lokasi yang dimaksud masih rawan longsor.
"Selain kendala lahan, warga juga keberatan untuk direlokasi. Alasan warga karena secara sosial mereka sudah hidup bermasyarakat dengan warga sekitar," katanya.
Ia mengatakan masalah hubungan sosial sulit dipisahkan karena warga sudah merasa nyaman menetap di lokasi tersebut.
Ia mengatakan kendala lain untuk upaya relokasi warga yang tinggal di lokasi rawan tanah longsor, adalah minimnya anggaran.
"Sehingga harus ada bantuan dari pemerintah pusat dalam hal ini. Tapi kami juga belum koordinasi dengan pemerintah daerah," katanya.
Dia menjelaskan ada peluang untuk melakukan relokasi, namun perlu kebijakan pemda dan kesungguhan untuk melakukan relokasi karena masih banyak lahan aman dan kosong milik Pemkab Cianjur.
"Jika kebijakan untuk relokasi dilakukan dalam aksi nyata maka kemauan pemda untuk merelokasi pemukiman warga yang rawan longsor tidak hanya ucapan belaka yang dilontarkan ketika terjadi bencana, ditambah kesangupan warga," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2014
"Pasalnya 29 rumah milik warga mendesak harus segera direlokasi karena pergerakan tanah yang terus meluas dan mengancam keselamatan penghuni rumah tersebut," kata Kepala BPBD Cianjur Asep Suhara di Cianjur, Senin.
Selain itu, katanya, lahan pemerintah untuk pemindahan itu sulit dicari di wilayah Cianjur timur.
Dia menjelaskan relokasi warga setidaknya membutuhkan lokasi yang layak, tidak terisolasi, dan bisa dikembangkan untuk pemukiman.
"Lokasi yang layak itu sangat sulit dicari kalau di wilayah timur. Kalaupun ada persoalan pembebasan lahan menjadi kendala karena anggaran pembebasan lahan belum dianggarkan," katanya.
Menurut pertimbangan Badan Meteologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kata Asep, warga akan direlokasi ke suatu tempat pemukiman yang baru.
Ia mengatakan lokasi itu masih berada di wilayah Sukaresmi, namun menurut analisis bencana dari BPBD, lokasi yang dimaksud masih rawan longsor.
"Selain kendala lahan, warga juga keberatan untuk direlokasi. Alasan warga karena secara sosial mereka sudah hidup bermasyarakat dengan warga sekitar," katanya.
Ia mengatakan masalah hubungan sosial sulit dipisahkan karena warga sudah merasa nyaman menetap di lokasi tersebut.
Ia mengatakan kendala lain untuk upaya relokasi warga yang tinggal di lokasi rawan tanah longsor, adalah minimnya anggaran.
"Sehingga harus ada bantuan dari pemerintah pusat dalam hal ini. Tapi kami juga belum koordinasi dengan pemerintah daerah," katanya.
Dia menjelaskan ada peluang untuk melakukan relokasi, namun perlu kebijakan pemda dan kesungguhan untuk melakukan relokasi karena masih banyak lahan aman dan kosong milik Pemkab Cianjur.
"Jika kebijakan untuk relokasi dilakukan dalam aksi nyata maka kemauan pemda untuk merelokasi pemukiman warga yang rawan longsor tidak hanya ucapan belaka yang dilontarkan ketika terjadi bencana, ditambah kesangupan warga," katanya.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2014