Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat, merekomendasikan pemerintah desa (Pemdes) untuk menganggarkan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPP Desa) beras dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap tahunnya.
Asisten Daerah (Asda) II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Cianjur, Budhi Rahayu Toyib di Cianjur Jumat, mengatakan minimal satu desa menyiapkan 1 ton beras CPP Desa, sebagai upaya mengantisipasi terjadinya rawan pangan.
"Kami sedang melakukan pendataan desa yang sudah memasukkan CPP Desa beras ke dalam APBDes sebagai upaya ketahanan pangan penyediaan beras, karena hal tersebut perlu dilakukan sebagai langkah pengamanan," katanya.
Program tersebut, ungkap dia, seharusnya sudah berlangsung sejak tahun 2021, sehingga tahun ini diharapkan seluruh desa sudah menerapkan program CPP Desa beras dalam APBDes, terlebih di wilayah yang rawan pangan.
Ketika dalam pendataan ditemukan desa yang belum menganggarkan, pihaknya akan mendorong agar di APBDes perubahan dapat dimasukkan program khusus ketahanan pangan beras.
"Berbagai upaya antisipasi kerawanan pangan di Cianjur dilakukan pemerintah daerah, termasuk mendorong pemerintah desa yang belum memasukkan program CPP Desa beras dalam APBDes murni dapat dimasukkan dalam anggaran perubahan," katanya.
Sedangkan terkait ketersediaan beras di Cianjur, sampai saat ini, tutur dia, masih aman sampai dengan tiga bulan ke depan, setelah pihaknya berkoordinasi dengan Bulog Cianjur, dimana Cadangan Beras Pemerintah (CBP) terus ditambah jumlahnya dengan total stok 5.500 ton.
"Kami juga meminta dinas terkait untuk membuat laporan perkembangan harga dan stok pangan setiap harinya, terutama menjelang masuknya bulan puasa, sehingga ketika terjadi kekosongan dapat dilakukan berbagai langkah termasuk mengeluarkan stok CBP," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
Asisten Daerah (Asda) II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Cianjur, Budhi Rahayu Toyib di Cianjur Jumat, mengatakan minimal satu desa menyiapkan 1 ton beras CPP Desa, sebagai upaya mengantisipasi terjadinya rawan pangan.
"Kami sedang melakukan pendataan desa yang sudah memasukkan CPP Desa beras ke dalam APBDes sebagai upaya ketahanan pangan penyediaan beras, karena hal tersebut perlu dilakukan sebagai langkah pengamanan," katanya.
Program tersebut, ungkap dia, seharusnya sudah berlangsung sejak tahun 2021, sehingga tahun ini diharapkan seluruh desa sudah menerapkan program CPP Desa beras dalam APBDes, terlebih di wilayah yang rawan pangan.
Ketika dalam pendataan ditemukan desa yang belum menganggarkan, pihaknya akan mendorong agar di APBDes perubahan dapat dimasukkan program khusus ketahanan pangan beras.
"Berbagai upaya antisipasi kerawanan pangan di Cianjur dilakukan pemerintah daerah, termasuk mendorong pemerintah desa yang belum memasukkan program CPP Desa beras dalam APBDes murni dapat dimasukkan dalam anggaran perubahan," katanya.
Sedangkan terkait ketersediaan beras di Cianjur, sampai saat ini, tutur dia, masih aman sampai dengan tiga bulan ke depan, setelah pihaknya berkoordinasi dengan Bulog Cianjur, dimana Cadangan Beras Pemerintah (CBP) terus ditambah jumlahnya dengan total stok 5.500 ton.
"Kami juga meminta dinas terkait untuk membuat laporan perkembangan harga dan stok pangan setiap harinya, terutama menjelang masuknya bulan puasa, sehingga ketika terjadi kekosongan dapat dilakukan berbagai langkah termasuk mengeluarkan stok CBP," katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024