Antarajawabarat.com, 6/8 - Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI menandatangani nota kesepahaman untuk menyukseskan pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) ke XIX 2016 di Jabar.
Penandatanganan itu langsung oleh Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan beserta pejabat terkait dan Kepala BPKP RI, Mardiasmo disaksikan pejabat birokrasi dan pengurus cabang olah raga di Aula Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa.
Kepala BPKP RI, Mardiasmo mengatakan, nota kesepahaman memang penting dilakukan supaya pelaksanaan PON berjalan sukses dalam administrasi.
Ia berharap, nota kesepahaman itu bukan hanya tandatangan di atas kertas, tetapi dapat diwujudkan secara nyata oleh gubernur dan seluruh pihak terkait.
"Tidak hanya sekedar kertas yang ditandatangani bersama tetapi suatu payung, baik dari pimpimnan provinsi, KONI dan tim teknis lainnya bisa berjalan dengan baik," katanya.
Ia menyarankan kepada Gubernur sebagai Ketua Panitia Besar PON untuk membentuk tim yang solid dan profesional untuk mewujudkan PON sukses sesuai ketentuan.
"Kami mengusulkan gubernur supaya nantinya dibentuk tim yang betul-betul solid, profesional," katanya.
Ia berharap, Jabar sebagai tuan rumah penyelenggaraan PON ke-XIX dapat menjadi suatu kebanggaan bagi pemerintah Provinsi Jabar dan rakyat Jabar khususnya dan seluruh rakyat Indonesia umumnya.
BPKP, lanjut dia, siap mengawal jalannya pelaksanaan PON agar berjalan sukses, tidak terjadi pelanggaran tetapi menjadi kebanggaan bagi semua pihak.
"Tugas ini memang maha berat mulai mengawal perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban," kata Mardiasmo.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman penyelenggaraan PON di Jabar itu untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam pengalokasian anggaran.
Ia berharap, keterlibatan BPKP dalam PON tersebut agar PON di Jabar dapat terwujud sukses penyelenggaraannya, prestasinya, ekonomi kerakyatannya dan sukses administrasinya.
"PON ini tidak ingin menuai masalah, makanya ingin sukses administrasi," katanya.
Ia menjelaskan, nota kesepahaman itu agar dalam pengelolaan keuangan dapat dipersepsikan bersama.
"Lembaga yang berkompeten yang sah di negeri kita adalah BPKP yang mewakili pemerintah dalam mengawasi. Semoga sukses PON di Jabar menjadi contoh untuk PON-PON lainnya," kata Gubernur.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2014
Penandatanganan itu langsung oleh Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan beserta pejabat terkait dan Kepala BPKP RI, Mardiasmo disaksikan pejabat birokrasi dan pengurus cabang olah raga di Aula Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa.
Kepala BPKP RI, Mardiasmo mengatakan, nota kesepahaman memang penting dilakukan supaya pelaksanaan PON berjalan sukses dalam administrasi.
Ia berharap, nota kesepahaman itu bukan hanya tandatangan di atas kertas, tetapi dapat diwujudkan secara nyata oleh gubernur dan seluruh pihak terkait.
"Tidak hanya sekedar kertas yang ditandatangani bersama tetapi suatu payung, baik dari pimpimnan provinsi, KONI dan tim teknis lainnya bisa berjalan dengan baik," katanya.
Ia menyarankan kepada Gubernur sebagai Ketua Panitia Besar PON untuk membentuk tim yang solid dan profesional untuk mewujudkan PON sukses sesuai ketentuan.
"Kami mengusulkan gubernur supaya nantinya dibentuk tim yang betul-betul solid, profesional," katanya.
Ia berharap, Jabar sebagai tuan rumah penyelenggaraan PON ke-XIX dapat menjadi suatu kebanggaan bagi pemerintah Provinsi Jabar dan rakyat Jabar khususnya dan seluruh rakyat Indonesia umumnya.
BPKP, lanjut dia, siap mengawal jalannya pelaksanaan PON agar berjalan sukses, tidak terjadi pelanggaran tetapi menjadi kebanggaan bagi semua pihak.
"Tugas ini memang maha berat mulai mengawal perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban," kata Mardiasmo.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman penyelenggaraan PON di Jabar itu untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam pengalokasian anggaran.
Ia berharap, keterlibatan BPKP dalam PON tersebut agar PON di Jabar dapat terwujud sukses penyelenggaraannya, prestasinya, ekonomi kerakyatannya dan sukses administrasinya.
"PON ini tidak ingin menuai masalah, makanya ingin sukses administrasi," katanya.
Ia menjelaskan, nota kesepahaman itu agar dalam pengelolaan keuangan dapat dipersepsikan bersama.
"Lembaga yang berkompeten yang sah di negeri kita adalah BPKP yang mewakili pemerintah dalam mengawasi. Semoga sukses PON di Jabar menjadi contoh untuk PON-PON lainnya," kata Gubernur.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2014