Antarajawabarat.com,25/7 - Pemerintah Provinsi Jabar melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mensukseskan pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) 2016 agar tidak terjadi pelanggaran hukum atau administrasi.

"Kami tidak ingin pasca-PON ada urusan hukum, ingin sesuai administrasi juga, makanya kita libatkan aparat hukum, dan BPKP," kata Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dalam acara 777 hari lagi menggelar PON 2016 di Gedung Sate, Bandung, Kamis.

Ia menjelaskan, keterlibatan BPKP untuk memeriksa segala administrasi dalam pengalokasian anggaran kegiatan PON di Jabar.

Jika hasil verifikasi BPKP tidak masalah, kata Heryawan maka Pemerintah Provinsi akan menjalankan sesuai dengan arahan yang dianjurkan BPKP.

"Nanti diverifikasi, diperiksa oleh BPKP, kalau kata BPKP ok kita ok," kata Gubernur dihadapan insan pers.

Menurut dia, PON di Jabar akan memberikan dampak positif pada pembangunan Jabar maupun pertumbuhan perekonomian bagi masyarakatnya.

Masyarakat maupun pengusaha berbagai produk, lanjut dia, menjadi kesempatan untuk menawarkan produk terbaiknya pada acara PON.

"Nanti akan banyak tamu yang berkunjung ke Jabar dan akan mendatangkan dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi di masyarakat," katanya.

Ia berharap, penyelenggaraan PON membawa kemenangan atau juara bagi Jabar.

Ia mengajak, seluruh lapisan masyarakat Jabar mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan PON.

"Mudah-mudahan Jabar berprestasi, dan media ikut mengapanyekan, menyosialisasikan PON ini," kata Gubernur.***1***

Feri P

Pewarta:

Editor : Irawan


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2014