Universitas Padjadjaran (Unpad) Jawa Barat memastikan tidak ada tekanan dalam menyerukan soal penyelamatan demokrasi di Indonesia karena hal tersebut merupakan tanggung jawab moral yang perlu dilakukan para akademisi.
Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan seruan-seruan itu merupakan refleksi serta perwujudan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad yang sudah dimiliki institusi pendidikan tersebut selama berpuluh-puluh tahun.
"Seruan moral ini sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok Unpad, yaitu Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup. Kami beri judul sebagai upaya menyelamatkan negara hukum yang demokratis, etis, dan bermartabat," kata Susi saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Sabtu.
Susi yang sempat menjadi panelis debat calon presiden Pemilu 2024 itu mengatakan hal yang meneguhkan hati para akademisi di kampus tersebut untuk bisa menyampaikan seruan itu adalah adanya dukungan dari para pimpinan, termasuk rektor Unpad.
Dalam acara deklarasi yang dihadiri para akademisi di Kampus Unpad Dipatiukur, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu, tersebut, Susi mengatakan seruan tersebut bersifat inklusif karena disokong oleh seluruh elemen akademisi dari Unpad, mulai dari pihak rektorat, senat akademik, guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni.
"Para guru besar, yaitu para pimpinan ada di belakang kami, Prof. Ganjar sebagai ketua senat akademik, kemudian rektor ada di belakang kami," kata Susi.
Dia mengatakan seruan-seruan itu akan terus disuarakan oleh para akademisi Unpad agar lembaga negara tetap terselenggara sesuai dengan koridornya.
Susi menambahkan seruan tersebut merupakan fungsi dari perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah pendidikan.
Rukmini sehari-hari membantu tetangganya membuat comro, makanan khas Sunda yang terbuat dari parutan singkong dan oncom, dengan upah Rp10.000 sehari.
Selain memberikan kursi roda adaptif untuk Imas, Kemensos juga memberikan bantuan kewirausahaan untuk Rukmini, berupa perlengkapan usaha comro dan ternak ayam.
Kementerian Sosial juga memberikan bantuan berupa kasur, sembako, peralatan kebersihan diri, dan sebagainya.
Kementerian Sosial juga memberikan penyuluhan kepada Rukmini untuk mengelola keuangan serta melakukan kunjungan berkala untuk meninjau keberlanjutan usaha ternak dan comro yang dikelola Rukmini.
Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan seruan-seruan itu merupakan refleksi serta perwujudan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad yang sudah dimiliki institusi pendidikan tersebut selama berpuluh-puluh tahun.
"Seruan moral ini sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok Unpad, yaitu Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup. Kami beri judul sebagai upaya menyelamatkan negara hukum yang demokratis, etis, dan bermartabat," kata Susi saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Sabtu.
Susi yang sempat menjadi panelis debat calon presiden Pemilu 2024 itu mengatakan hal yang meneguhkan hati para akademisi di kampus tersebut untuk bisa menyampaikan seruan itu adalah adanya dukungan dari para pimpinan, termasuk rektor Unpad.
Dalam acara deklarasi yang dihadiri para akademisi di Kampus Unpad Dipatiukur, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu, tersebut, Susi mengatakan seruan tersebut bersifat inklusif karena disokong oleh seluruh elemen akademisi dari Unpad, mulai dari pihak rektorat, senat akademik, guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni.
"Para guru besar, yaitu para pimpinan ada di belakang kami, Prof. Ganjar sebagai ketua senat akademik, kemudian rektor ada di belakang kami," kata Susi.
Dia mengatakan seruan-seruan itu akan terus disuarakan oleh para akademisi Unpad agar lembaga negara tetap terselenggara sesuai dengan koridornya.
Susi menambahkan seruan tersebut merupakan fungsi dari perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah pendidikan.
Rukmini sehari-hari membantu tetangganya membuat comro, makanan khas Sunda yang terbuat dari parutan singkong dan oncom, dengan upah Rp10.000 sehari.
Selain memberikan kursi roda adaptif untuk Imas, Kemensos juga memberikan bantuan kewirausahaan untuk Rukmini, berupa perlengkapan usaha comro dan ternak ayam.
Kementerian Sosial juga memberikan bantuan berupa kasur, sembako, peralatan kebersihan diri, dan sebagainya.
Kementerian Sosial juga memberikan penyuluhan kepada Rukmini untuk mengelola keuangan serta melakukan kunjungan berkala untuk meninjau keberlanjutan usaha ternak dan comro yang dikelola Rukmini.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Unpad pastikan tak ada tekanan dalam seruan penyelamatan demokrasi
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024