Warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan tarif retribusi sampah dengan alasan tidak memenuhi unsur solusi dalam menyelesaikan inti persoalan darurat sampah di daerah itu.
Sejumlah warga juga mengaku terbebani dengan kenaikan pelayanan sampah ini. Adit (38) warga Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan mengaku rencana kenaikan tarif ini sudah mulai disosialisasikan pengembang properti dengan mengumumkan kenaikan iuran pengelolaan lingkungan (IPL).
"IPL ini termasuk pengelolaan sampah, padahal tidak setiap hari juga sampah diangkut, kadang sudah melihat truk sampah tapi tidak sampai ke rumah juga. Keberatan karena semakin menambah beban, betulkan dulu kinerja angkut sampah, jangan minta naik dulu," katanya di Cikarang, Jumat.
Dirinya menilai persoalan sampah di Kabupaten Bekasi bukan berada pada pungutan kepada masyarakat melainkan sistem pengelolaan. Sampah seharusnya tidak cuma dibuang hingga menumpuk di TPS Burangkeng melainkan diolah.
"Saya baca berita kan persoalan di Burangkeng yang penuh, ya berarti cari solusi, pakai apa gitu, pakai teknologi. Ini malah naik tarif. Belum juga apa-apa, di kompleks malah bulanan sudah naik duluan," ucap pegawai swasta ini.
Hal senada diungkapkan Amad (36) warga Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru. Dia mengaku terbebani dengan kenaikan tarif pelayanan sampah. Dia pun tidak yakin kenaikan tarif ini mampu meningkatkan pelayanan.
"Harusnya tingkatkan dulu pelayanan seperti sampah jangan telat diangkut. Jangan malah naik harga untuk tingkatkan pelayanan, tidak ada jaminan pelayanan bisa meningkat," ucap dia.
Amad keberatan jika kenaikan tarif sampah dilakukan dengan alasan mengikuti UMK. Sebagai wirausahawan, dia sendiri tidak merasakan kenaikan UMK.
"Kalau yang tidak punya UMK gimana. Kita kemarin pas pada demo cuma kebagian macet, kenaikan mah tidak terasa. Sekarang malah sampah ikutan naik," katanya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Syafri Doni Sirait mengatakan penyesuaian tarif mengikuti kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Saat ini rencana program ini sudah memasuki tahap sosialisasi sebelum diresmikan dalam waktu dekat.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
Sejumlah warga juga mengaku terbebani dengan kenaikan pelayanan sampah ini. Adit (38) warga Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan mengaku rencana kenaikan tarif ini sudah mulai disosialisasikan pengembang properti dengan mengumumkan kenaikan iuran pengelolaan lingkungan (IPL).
"IPL ini termasuk pengelolaan sampah, padahal tidak setiap hari juga sampah diangkut, kadang sudah melihat truk sampah tapi tidak sampai ke rumah juga. Keberatan karena semakin menambah beban, betulkan dulu kinerja angkut sampah, jangan minta naik dulu," katanya di Cikarang, Jumat.
Dirinya menilai persoalan sampah di Kabupaten Bekasi bukan berada pada pungutan kepada masyarakat melainkan sistem pengelolaan. Sampah seharusnya tidak cuma dibuang hingga menumpuk di TPS Burangkeng melainkan diolah.
"Saya baca berita kan persoalan di Burangkeng yang penuh, ya berarti cari solusi, pakai apa gitu, pakai teknologi. Ini malah naik tarif. Belum juga apa-apa, di kompleks malah bulanan sudah naik duluan," ucap pegawai swasta ini.
Hal senada diungkapkan Amad (36) warga Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru. Dia mengaku terbebani dengan kenaikan tarif pelayanan sampah. Dia pun tidak yakin kenaikan tarif ini mampu meningkatkan pelayanan.
"Harusnya tingkatkan dulu pelayanan seperti sampah jangan telat diangkut. Jangan malah naik harga untuk tingkatkan pelayanan, tidak ada jaminan pelayanan bisa meningkat," ucap dia.
Amad keberatan jika kenaikan tarif sampah dilakukan dengan alasan mengikuti UMK. Sebagai wirausahawan, dia sendiri tidak merasakan kenaikan UMK.
"Kalau yang tidak punya UMK gimana. Kita kemarin pas pada demo cuma kebagian macet, kenaikan mah tidak terasa. Sekarang malah sampah ikutan naik," katanya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Syafri Doni Sirait mengatakan penyesuaian tarif mengikuti kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Saat ini rencana program ini sudah memasuki tahap sosialisasi sebelum diresmikan dalam waktu dekat.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024