Antarajawabarat.com,10/3 - Komisi E DPRD Jawa Barat merasa diabaikan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Provinsi Jabar terkait pengumuman logo dan maskot Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX yang akan digelar pada tahun 2016.
"Kami sebagai mitra kerja Disorda, menyesalkan tidak adanya koordinasi usai sayembara logo dan maskot PON digelar," kata Ketua Komisi E DPRD Jabar Didin Saupriadin, di Bandung, Senin.
Menurut dia, seharusnya sebelum diumumkan kandidat pemenang sayembara logo dan maskot PON Jabar, Disorda Jabar melakukan koordinasi dengan Komisi E DPRD Jabar.
"Mengapa diperlukan koordinasi dengan kami, karena PON merupakan gelaran nasional dan Jabar menjadi tuan rumah, maka seharusnya seluruh stakeholder dilibatkan," kata dia.
Ia menuturkan, koordinasi tersebut perlu dilakukan agar ada kesamaan visi misi PON antara eksekutif dan legislatif.
"Salah satu misi PON itu mensukseskan penyelenggaraan, pembinaan dan prestasi, dan administrasi serta peningkatan ekonomi masyarakat," ujarnya.
Akan tetapi, kata Didin, dalam kasus penentuan maskot PON XIX yakni hewan endemik Jabar, Surili, dirinya menilai Pemprov Jabar seolah berjalan sendiri.
"Memang betul disayembarakan tapi harusnya itu disampaikan ke DPRD. Itu kalau pemprov masih mengakui DPRD. Disini artinya Pemprov arogan karena jalan sendiri," katanya.
Didin mengatakan, dalam rapat mitra kerja yang digelar dua pekan lalu Disorda tidak menyampaikan hal tersebut pada Komisi E.
"Tidak pernah ada pembahasan sama sekali terkait sayembara logo dan maskot," katanya.
Komisi E DPRD Jabar, lanjut dia, malah mendapatkan informasi jika penetapan maskot tersebut melahirkan protes para inohong (sesepuh) Jabar, dimana Surili dengan ikat kepala yang simbol masyarakat Jabar dianggap tidak sopan.
"Itu mereka protes. Kalau sudah begini mereka harus bisa menjelaskan, terkait protes-protes itu," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap sebelum polemik meleber ke mana-mana maka Pemprov Jabar harus menjelaskan pada publik terkait maskot itu.***1***
Ajat S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2014
"Kami sebagai mitra kerja Disorda, menyesalkan tidak adanya koordinasi usai sayembara logo dan maskot PON digelar," kata Ketua Komisi E DPRD Jabar Didin Saupriadin, di Bandung, Senin.
Menurut dia, seharusnya sebelum diumumkan kandidat pemenang sayembara logo dan maskot PON Jabar, Disorda Jabar melakukan koordinasi dengan Komisi E DPRD Jabar.
"Mengapa diperlukan koordinasi dengan kami, karena PON merupakan gelaran nasional dan Jabar menjadi tuan rumah, maka seharusnya seluruh stakeholder dilibatkan," kata dia.
Ia menuturkan, koordinasi tersebut perlu dilakukan agar ada kesamaan visi misi PON antara eksekutif dan legislatif.
"Salah satu misi PON itu mensukseskan penyelenggaraan, pembinaan dan prestasi, dan administrasi serta peningkatan ekonomi masyarakat," ujarnya.
Akan tetapi, kata Didin, dalam kasus penentuan maskot PON XIX yakni hewan endemik Jabar, Surili, dirinya menilai Pemprov Jabar seolah berjalan sendiri.
"Memang betul disayembarakan tapi harusnya itu disampaikan ke DPRD. Itu kalau pemprov masih mengakui DPRD. Disini artinya Pemprov arogan karena jalan sendiri," katanya.
Didin mengatakan, dalam rapat mitra kerja yang digelar dua pekan lalu Disorda tidak menyampaikan hal tersebut pada Komisi E.
"Tidak pernah ada pembahasan sama sekali terkait sayembara logo dan maskot," katanya.
Komisi E DPRD Jabar, lanjut dia, malah mendapatkan informasi jika penetapan maskot tersebut melahirkan protes para inohong (sesepuh) Jabar, dimana Surili dengan ikat kepala yang simbol masyarakat Jabar dianggap tidak sopan.
"Itu mereka protes. Kalau sudah begini mereka harus bisa menjelaskan, terkait protes-protes itu," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap sebelum polemik meleber ke mana-mana maka Pemprov Jabar harus menjelaskan pada publik terkait maskot itu.***1***
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2014