Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mencatat 51 ribu warga putus sekolah ikut dalam kesetaraan jenjang pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sehingga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Masyarakat.
Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Disdikpora Kabupaten Cianjur, Jajang Sutisna di Cianjur Rabu, mengatakan PKBM merupakan bentuk pendidikan non formal yang diarahkan untuk kesetaraan bagi masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan formal.
"Saat ini di Cianjur terdapat 235 lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan nonformal atau PKBM dengan jumlah siswa sebanyak 51.812 masyarakat putus sekolah di Kabupaten Cianjur, rata-rata kalangan produktif dengan rentan usia tujuh sampai 24 tahun," katanya.
Program PKBM salah satu ujung tombak dalam mendongkrak naiknya IPM karena Rata Lama Sekolah (RLS) di Cianjur di kisaran 7,2 atau setara kelas 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari puluhan ribu siswa PKBM sebanyak 33.380 orang merupakan peserta usia produktif.
Sedangkan sisanya sekitar 18.432 siswa merupakan peserta didik berusia di atas 24 tahun, sehingga dinas pendidikan mendorong mereka untuk meningkatkan RLS sehingga IPM Cianjur dalam indikator pendidikan mengalami peningkatan.
"Setiap PKBM membuka program jenjang pendidikan Paket A untuk kesetaraan SD, Paket B untuk kesetaraan SMP, dan Paket C untuk kesetaraan SMA. Peserta didik usia produktif mendapatkan biaya operasional (BOP) dari pemerintah," katanya.
Pemerintah memberikan BOP bagi siswa didik usia produktif untuk memudahkan mereka dalam menjalani proses belajar mengajar tanpa harus memikirkan biaya tidak seperti mereka menjalani pendidikan formal, sehingga dapat mendorong mereka untuk kembali ke sekolah.
Melihat jumlah lembaga PKBM yang ada saat ini, ungkap dia, sudah memenuhi kebutuhan di setiap wilayah, namun yang masih perlu ditingkatkan pemerataan kualitas di setiap lembaga.
"Kami akan menyamakan atau penguatan kualitas di setiap PKBM yang masih terjadi kesenjangan kualitas pengelolaan antar PKBM. Kita adakan standarisasi agar kualitas PKBM sama rata dengan cara memberikan pembinaan dengan melibatkan berbagai kalangan terkait," katanya.
Bahkan tambah dia, pihaknya berkolaborasi dengan aparat TNI dan Polri melalui Babinsa ataupun Bhabinkamtibmas di setiap wilayah untuk ikut andil menguatkan kelembagaan PKBM dengan memotivasi masyarakat untuk belajar.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Disdikpora Kabupaten Cianjur, Jajang Sutisna di Cianjur Rabu, mengatakan PKBM merupakan bentuk pendidikan non formal yang diarahkan untuk kesetaraan bagi masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan formal.
"Saat ini di Cianjur terdapat 235 lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan nonformal atau PKBM dengan jumlah siswa sebanyak 51.812 masyarakat putus sekolah di Kabupaten Cianjur, rata-rata kalangan produktif dengan rentan usia tujuh sampai 24 tahun," katanya.
Program PKBM salah satu ujung tombak dalam mendongkrak naiknya IPM karena Rata Lama Sekolah (RLS) di Cianjur di kisaran 7,2 atau setara kelas 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari puluhan ribu siswa PKBM sebanyak 33.380 orang merupakan peserta usia produktif.
Sedangkan sisanya sekitar 18.432 siswa merupakan peserta didik berusia di atas 24 tahun, sehingga dinas pendidikan mendorong mereka untuk meningkatkan RLS sehingga IPM Cianjur dalam indikator pendidikan mengalami peningkatan.
"Setiap PKBM membuka program jenjang pendidikan Paket A untuk kesetaraan SD, Paket B untuk kesetaraan SMP, dan Paket C untuk kesetaraan SMA. Peserta didik usia produktif mendapatkan biaya operasional (BOP) dari pemerintah," katanya.
Pemerintah memberikan BOP bagi siswa didik usia produktif untuk memudahkan mereka dalam menjalani proses belajar mengajar tanpa harus memikirkan biaya tidak seperti mereka menjalani pendidikan formal, sehingga dapat mendorong mereka untuk kembali ke sekolah.
Melihat jumlah lembaga PKBM yang ada saat ini, ungkap dia, sudah memenuhi kebutuhan di setiap wilayah, namun yang masih perlu ditingkatkan pemerataan kualitas di setiap lembaga.
"Kami akan menyamakan atau penguatan kualitas di setiap PKBM yang masih terjadi kesenjangan kualitas pengelolaan antar PKBM. Kita adakan standarisasi agar kualitas PKBM sama rata dengan cara memberikan pembinaan dengan melibatkan berbagai kalangan terkait," katanya.
Bahkan tambah dia, pihaknya berkolaborasi dengan aparat TNI dan Polri melalui Babinsa ataupun Bhabinkamtibmas di setiap wilayah untuk ikut andil menguatkan kelembagaan PKBM dengan memotivasi masyarakat untuk belajar.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023