Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengungkapkan penurunan kasus permasalahan gizi kronis atau stunting di daerah itu baru sekitar tujuh persen dan belum memenuhi target yang diharapkan.
"Kita penurunannya mencapai sekitar tujuh persen untuk stunting, dari 26 persen menjadi 19 persen. Walaupun itu masih jauh dari target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat yakni 14 persen, tapi Kota Bandung menjadi yang paling mampu menurunkan angka stunting di Jawa Barat," ujar Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna dalam keterangannya di Bandung, Rabu.
Baca juga: Ema Sumarna: Keluarga kunci utama tangani stunting
Ema menjelaskan penanganan stunting menjadi fokus dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 14 Tahun 2023 tentang RPD.
"Perwal ini berkenaan dengan masalah tujuan, indikator sasaran, target, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM. Di dalamnya mengakomodasi pemkot dalam menangani permasalahan stunting," katanya.
Ia optimis dengan panduan aturan yang ada dan melihat kinerja Pemkot Bandung tahun 2022, maka target 14 persen bisa diraih.
"Selama seluruh stakeholder bisa terintegrasi, berkontribusi untuk menurunkan angka stunting. Dari level kepemimpinan kota, kecamatan, sampai kelurahan bisa bersatu padu dengan kader yang ada di wilayah," ucapnya.
Ia memaparkan dari hasil analisis situasi di Kota Bandung, tak hanya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) yang berperan dalam menurunkan angka stunting, tapi juga dinas lainnya seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Disdik).
"Perlakuan terhadap remaja baru 73,71 persen, terutama penerima layanan status anemia. Lalu para bayi yang dapat ASI eksklusif, ibunya harus bisa benar-benar sehat, sehingga ASI itu memiliki kandungan yang optimal agar bayi bisa tumbuh dengan ideal," ujarnya.
Selain itu, menurutnya, masyarakat sekitar pun harus ikut berperan untuk membantu keluarga berisiko stunting, seperti masyarakat yang mampu memberikan makanan tambahan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Baca juga: Pemkot Bandung dan beberapa chef gelar dapur cegah stunting
"Faktor lainnya, keluarga berisiko yang berada di kawasan kumuh masih butuh banyak perbaikan, air bersih, ventilasi, jarak antar rumah, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Masalah mind set masyarakat juga perlu kita ubah secara perlahan. Sebab layak berhunian ini bisa jadi hambatan besar untuk kita membebaskan stunting di Kota Bandung," ucap Ema.
Oleh karena itu ia mengimbau agar sosialisasi aplikasi e-Penting harus masif agar data balita di Kota Bandung pada tiap wilayah bisa dilihat secara real time.
"E-Penting adalah pintu awal. Terus kita lakukan update sehingga bisa terlihat progresnya. Dari sana kita bisa cek mana anak yang harus difokuskan untuk penanganan stunting mana yang sudah bagus. Ini bekerja real time. Jadi semua harus turut serta dalam penanggulangan stunting ini," ucapnya.
"Kita penurunannya mencapai sekitar tujuh persen untuk stunting, dari 26 persen menjadi 19 persen. Walaupun itu masih jauh dari target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat yakni 14 persen, tapi Kota Bandung menjadi yang paling mampu menurunkan angka stunting di Jawa Barat," ujar Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna dalam keterangannya di Bandung, Rabu.
Baca juga: Ema Sumarna: Keluarga kunci utama tangani stunting
Ema menjelaskan penanganan stunting menjadi fokus dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 14 Tahun 2023 tentang RPD.
"Perwal ini berkenaan dengan masalah tujuan, indikator sasaran, target, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM. Di dalamnya mengakomodasi pemkot dalam menangani permasalahan stunting," katanya.
Ia optimis dengan panduan aturan yang ada dan melihat kinerja Pemkot Bandung tahun 2022, maka target 14 persen bisa diraih.
"Selama seluruh stakeholder bisa terintegrasi, berkontribusi untuk menurunkan angka stunting. Dari level kepemimpinan kota, kecamatan, sampai kelurahan bisa bersatu padu dengan kader yang ada di wilayah," ucapnya.
Ia memaparkan dari hasil analisis situasi di Kota Bandung, tak hanya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) yang berperan dalam menurunkan angka stunting, tapi juga dinas lainnya seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Disdik).
"Perlakuan terhadap remaja baru 73,71 persen, terutama penerima layanan status anemia. Lalu para bayi yang dapat ASI eksklusif, ibunya harus bisa benar-benar sehat, sehingga ASI itu memiliki kandungan yang optimal agar bayi bisa tumbuh dengan ideal," ujarnya.
Selain itu, menurutnya, masyarakat sekitar pun harus ikut berperan untuk membantu keluarga berisiko stunting, seperti masyarakat yang mampu memberikan makanan tambahan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Baca juga: Pemkot Bandung dan beberapa chef gelar dapur cegah stunting
"Faktor lainnya, keluarga berisiko yang berada di kawasan kumuh masih butuh banyak perbaikan, air bersih, ventilasi, jarak antar rumah, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Masalah mind set masyarakat juga perlu kita ubah secara perlahan. Sebab layak berhunian ini bisa jadi hambatan besar untuk kita membebaskan stunting di Kota Bandung," ucap Ema.
Oleh karena itu ia mengimbau agar sosialisasi aplikasi e-Penting harus masif agar data balita di Kota Bandung pada tiap wilayah bisa dilihat secara real time.
"E-Penting adalah pintu awal. Terus kita lakukan update sehingga bisa terlihat progresnya. Dari sana kita bisa cek mana anak yang harus difokuskan untuk penanganan stunting mana yang sudah bagus. Ini bekerja real time. Jadi semua harus turut serta dalam penanggulangan stunting ini," ucapnya.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023