Antarajawabarat.com, 22/8 - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan mulai menertibkan pedagang kali lima (PKL) yang berjualan di kawan Lapangan Gasibu dan Jalan Diponegoro pada September 2013.
"Kami malah sudah mulai menyosialisasikan penertiban PKL dan melakukan tindakan persuasif sejak Ramadhan kemarin," kata Kepala Satpol PP Jawa Barat Haryadi Wargahadibrata, ketika dihubungi melalui telepon, Kamis.
Menurut dia, pihaknya akan melakukan penertiban PKL secara bertahap dan untuk sementara yang menjadi prioritas penertiban adalah PKL pada hari kerja dan belum menyeluruh hingga akhir pekan.
"Terlebih PKL yang berjualan pada akhir pekan sangat banyak. Tentu penanganannya berproses. Karena sensitif-lah masalah PKL ini. Yang jelas, kita berusaha serius dalam menertibkan para PKL ini," kata dia.
Ia menuturkan, saat ini pihaknya tengah melakukan upaya pendekatan dan komunikasi intensif dengan para PKL Gasibu.
Dikatakannya, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan menggelar pertemuan dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk membahas penertiban PKL tersebut.
"Sementara itu pada pertemuan tersebut pihaknya belum akan memanggil perwakilan dari PKL," ujarnya.
Rencanan pertemuan antara PKL dengan OPD terkait, kata dia, akan dilaksanakan pada 29 atau 30 Agustus ini.
"Karena penertiban PKL ini tidak bisa dilimpahkan hanya pada salah satu pihak saja. Dan penertibannya ini harus dibangun atas sinergitas dari berbagai pihak sampai tingkat kelurahan," katanya.
Pihaknya tidak mengharapkan pihak terlibat menyerahkan kepada satu instansi.
"Jadi harus ada sinergitas sampai tahap kelurahan. Jangan semua angkat tangan ketika ada masalah. Karena kalau 'ngebersihin' PKL 1 hari 2 hari saja gampang, tapi 3 hari sudah balik lagi PKL-nya," kata Haryadi.
Ketika ditanyakan tentang relokasi bagi para PKL Gasibu ke depannya, ia menjelaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk masalah ini.
"Sebab yang berwenang untuk tahapan relokasi adalah Pemerintah Kota Bandung," katanya.
Saat ini, Lapangan Gasibu sudah ada plang "Dilarang Berjualan di Area ini" di beberapa titik.
Selain itu, Pemprov Jawa Barat juga telah melakukan sosialisasi dalam bentuk baliho maupun di media sosial.
Sosialisasi dengan tema "Save Gasibu" tersebut meminta masyarakat untuk memberikan masukan untuk penataan sekitar Lapangan Gasibu
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013
"Kami malah sudah mulai menyosialisasikan penertiban PKL dan melakukan tindakan persuasif sejak Ramadhan kemarin," kata Kepala Satpol PP Jawa Barat Haryadi Wargahadibrata, ketika dihubungi melalui telepon, Kamis.
Menurut dia, pihaknya akan melakukan penertiban PKL secara bertahap dan untuk sementara yang menjadi prioritas penertiban adalah PKL pada hari kerja dan belum menyeluruh hingga akhir pekan.
"Terlebih PKL yang berjualan pada akhir pekan sangat banyak. Tentu penanganannya berproses. Karena sensitif-lah masalah PKL ini. Yang jelas, kita berusaha serius dalam menertibkan para PKL ini," kata dia.
Ia menuturkan, saat ini pihaknya tengah melakukan upaya pendekatan dan komunikasi intensif dengan para PKL Gasibu.
Dikatakannya, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan menggelar pertemuan dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk membahas penertiban PKL tersebut.
"Sementara itu pada pertemuan tersebut pihaknya belum akan memanggil perwakilan dari PKL," ujarnya.
Rencanan pertemuan antara PKL dengan OPD terkait, kata dia, akan dilaksanakan pada 29 atau 30 Agustus ini.
"Karena penertiban PKL ini tidak bisa dilimpahkan hanya pada salah satu pihak saja. Dan penertibannya ini harus dibangun atas sinergitas dari berbagai pihak sampai tingkat kelurahan," katanya.
Pihaknya tidak mengharapkan pihak terlibat menyerahkan kepada satu instansi.
"Jadi harus ada sinergitas sampai tahap kelurahan. Jangan semua angkat tangan ketika ada masalah. Karena kalau 'ngebersihin' PKL 1 hari 2 hari saja gampang, tapi 3 hari sudah balik lagi PKL-nya," kata Haryadi.
Ketika ditanyakan tentang relokasi bagi para PKL Gasibu ke depannya, ia menjelaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk masalah ini.
"Sebab yang berwenang untuk tahapan relokasi adalah Pemerintah Kota Bandung," katanya.
Saat ini, Lapangan Gasibu sudah ada plang "Dilarang Berjualan di Area ini" di beberapa titik.
Selain itu, Pemprov Jawa Barat juga telah melakukan sosialisasi dalam bentuk baliho maupun di media sosial.
Sosialisasi dengan tema "Save Gasibu" tersebut meminta masyarakat untuk memberikan masukan untuk penataan sekitar Lapangan Gasibu
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013