Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Cianjur untuk ikut serta menekan angka golput administrasi pada Pemilu 2024, dengan melakukan sosialisasi pendataan maksimal terhadap warga pemilih.
Anggota DPRD Cianjur M Isnaeni di Cianjur Jumat, mengatakan golput administrasi karena warga tidak terdata dalam administrasi kependudukan di Disdukcapil Cianjur, sehingga tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, sehingga tidak mendapat surat panggilan mencoblos.
Baca juga: KPU catat 786 bacaleg bakal berebut 50 kursi DPRD Cianjur
"Saat ini masyarakat sedang menunggu pemilu serentak yang akan digelar tahun 2024, sedangkan selama ini masih banyak golput administrasi yang kemudian terjadi karena persoalan administrasi kependudukan mereka tidak mendapat surat C6 untuk datang ke TPS," katanya.
Pihaknya memastikan setiap pemilu digelar, masih banyak warga yang masuk dalam golput adminstrasi, sehingga harus menjadi perhatian khusus Disdukcapil Cianjur, untuk menekan angka tersebut karena banyak warga yang hendak menyalurkan aspirasinya terbentur administrasi kependudukan.
Sosialisasi terkait administrasi kependudukan lebih digencarkan dinas terkait dengan melibatkan aparatur kecamatan, desa hingga rukun tetangga (RT), sehingga angka golput administrasi dapat ditekan dan tidak lagi tinggi setiap pemilu digelar.
"DPRD Cianjur melalui komisi A, akan mendorong Disdukcapil Cianjur untuk dapat mencegah terjadinya golput administrasi di tengah masyarakat, sehingga angka golput dapat ditekan pada gelaran Pemilu 2024," katanya.
Pihaknya juga meminta warga untuk rajin mengecek administrasi kependudukan yang mereka miliki dan perubahan dalam keluarga sehingga saat diperlukan terutama saat pemilu, mereka yang memiliki hak pilih tidak dirugikan karena tidak masuk dalam daftar pemilih tetap.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
Anggota DPRD Cianjur M Isnaeni di Cianjur Jumat, mengatakan golput administrasi karena warga tidak terdata dalam administrasi kependudukan di Disdukcapil Cianjur, sehingga tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, sehingga tidak mendapat surat panggilan mencoblos.
Baca juga: KPU catat 786 bacaleg bakal berebut 50 kursi DPRD Cianjur
"Saat ini masyarakat sedang menunggu pemilu serentak yang akan digelar tahun 2024, sedangkan selama ini masih banyak golput administrasi yang kemudian terjadi karena persoalan administrasi kependudukan mereka tidak mendapat surat C6 untuk datang ke TPS," katanya.
Pihaknya memastikan setiap pemilu digelar, masih banyak warga yang masuk dalam golput adminstrasi, sehingga harus menjadi perhatian khusus Disdukcapil Cianjur, untuk menekan angka tersebut karena banyak warga yang hendak menyalurkan aspirasinya terbentur administrasi kependudukan.
Sosialisasi terkait administrasi kependudukan lebih digencarkan dinas terkait dengan melibatkan aparatur kecamatan, desa hingga rukun tetangga (RT), sehingga angka golput administrasi dapat ditekan dan tidak lagi tinggi setiap pemilu digelar.
"DPRD Cianjur melalui komisi A, akan mendorong Disdukcapil Cianjur untuk dapat mencegah terjadinya golput administrasi di tengah masyarakat, sehingga angka golput dapat ditekan pada gelaran Pemilu 2024," katanya.
Pihaknya juga meminta warga untuk rajin mengecek administrasi kependudukan yang mereka miliki dan perubahan dalam keluarga sehingga saat diperlukan terutama saat pemilu, mereka yang memiliki hak pilih tidak dirugikan karena tidak masuk dalam daftar pemilih tetap.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023