Antarajawabarat.com,4/7 - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengimbau seluruh bupati/wali kota untuk terus menegakkan komitmen antikorupsi, mengingat ada kepala daerah di Jabar yang tersandung kasus korupsi yakni Wali Kota Bandung Dada Rosada.

"Seluruh pejabat di lingkungan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota wajib menegakkan komitmennya untuk tidak melakukan korupsi, tidak menggerogoti uang negara dan menjalankan pelayanan publik yang akuntabel dan transparan," kata Ahmad Heryawan, di Gedung Sate Bandung, Rabu.

Ia menuturkan, persoalan hukum yang menimpa Wali Kota Bandung Dada Rosada dan Sekda Kota Bandung Edi Siswadi sudah menjadi kasus hukum.

"Kasus hukum Dada Rosada dan Edi Siswadi sebaiknya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Kalau tidak ada penyimpangan, tentu tidak akan ada kasus hukum. Kasus hukum ada, karena ada penyimpangan," katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyatakan para kepala daerah bisa mengambil hikmah dari penetapan Wali Kota Bandung Dada Rosada sebagai tersangka dalam kasus suap dana bantuan sosial (bansos) oleh KPK, yakni lebih berhati-hati.

"Biarkan hukum yang berjalan, dengan banyaknya yang jadi tersangka, maka ke depan harus hati-hati. Itu, hikmahnya," kata Deddy Mizwar.

Ia mengatakan penetapan Dada Rosada sebagai tersangka juga jangan sampai membuat gejolak atau resah masyarakat.

"Saya kira untuk kinerja PNS Pemkot Bandung juga tidak akan terganggu, sudah ada sistem yang berjalan dan masih ada Wakil Wali Kota Bandung," katanya.

Menurut dia, biarkan kasus hukum yang membelit Wali Kota Bandung tersebut berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Kalau untuk saya, saya melihat segala sesuatu diambil dari sisi positifnya. Peristiwa ini tidak mungkin terjadi kalau tidak atas ketentuan Allah, segala sesuatu berjalan atas kehendaknya," katanya.

Ia menuturkan, di dunia ini tidak ada kejadian yang sia-sia, oleh karena itu dirinya mengajak semua pihak agar berpikir positif.

"Jadi sesuatu yang kata orang buruk, belum tentu memang buruk. Biarkan saja proses hukum tersebut berjalan. Jangan justifikasi, belum tentu kita lebih baik. Jangan kita menciptakan opini baru," kata Wagub Jabar. ***2***

Ajat S

Pewarta:

Editor : Irawan


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013