Pemerintah Kota Depok di Provinsi Jawa Barat melarang aparatur sipil negara (ASN) menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran.
"Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan," kata Wali Kota Depok Mohammad Idris di Depok, Rabu.
Ketentuan mengenai penggunaan mobil dinas di lingkungan Pemerintah Kota Depok tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 593/214-BKD tanggal 17 April 2023.
Surat edaran itu menyebutkan bahwa kendaraan dinas jabatan/operasional milik Pemerintah Kota Depok dilarang digunakan untuk sarana transportasi mudik Lebaran.
Surat edaran tersebut dibuat mengacu pada Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya tanggal 30 Maret 2023.
Menurut surat edaran itu, pemimpin kementerian/lembaga/organisasi/pemerintah daerah serta badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah diminta melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
"Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan," kata Wali Kota Depok Mohammad Idris di Depok, Rabu.
Ketentuan mengenai penggunaan mobil dinas di lingkungan Pemerintah Kota Depok tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 593/214-BKD tanggal 17 April 2023.
Surat edaran itu menyebutkan bahwa kendaraan dinas jabatan/operasional milik Pemerintah Kota Depok dilarang digunakan untuk sarana transportasi mudik Lebaran.
Surat edaran tersebut dibuat mengacu pada Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya tanggal 30 Maret 2023.
Menurut surat edaran itu, pemimpin kementerian/lembaga/organisasi/pemerintah daerah serta badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah diminta melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023