Dari sekian kota di Indonesia, Kota Bogor, Jaws Barat, menjadi salah satu sorotan mengenai isu toleransi, HAM, dan plularisme yang berkembang setidaknya 17 tahun ini, baik positif maupun yang bisa dinilai negatif.
Bukan hanya konsumsi di dalam negeri, isu toleransi dari kota hujan ini, bahkan ramai menjadi perbincangan masyarakat di luar negeri.
Kota Bogor yang memiliki kawasan pecinan di sekitar Jalan Suryakencana dikenal baik mampu merawat plularisme. Masyarakat keturunan Tionghoa dan warga lain berbaur dengan harmonis, tanpa sekat.
Di kawasan Suryakencana, terdapat masjid, klenteng, vihara dan gereja, sehingga menjadi objek penelitian.
Pada Selasa, 11 Okober 2022, Pemerintah Kota Bogor berkolaborasi dengan Universitas Katolik Parahyangan berencana melakukan riset di Kampung Labirin, Kebon Jukut, Kelurahan Babakanpasar, Kecamatan Bogor Timur, yang kondisi pluralismenya terjaga cukup lama untuk dikembangkan di daerah lain.
Namun di sisi lain, isu konflik pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan pos Bogor Barat yang sebelumnya dikenal GKI Yasmin, selama 15 tahun mencuat, hingga menjadi perbincangan hangat masyarakat, termasuk di luar negeri.
Hingga akhirnya, konflik berakhir dengan peranan Pemerintah Kota Bogor di bawah kepemimpinan Bima Arya dan Dedie Abdul Rachim sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor dua tahun silam, sukses mendapatkan titik temu untuk mewujudkan toleransi beragama.
Rupaya, konflik pembangunan gereja di Jalan KH Abdullah bin Nuh, Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, memerlukan intervensi pemerintah pusat. Bima Arya, diungkap Mendagri Muhammad Tito Karnavian rajin mengomunikasikan persoalan itu dengan pemerintah pusat.
Belum lagi, soal hak asasi manusia (HAM), isu penolakan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan 23 organisasi masyarakat lain yang dianggap diskriminasi dan perkusi terhadap masyarakat yang lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).
Namun demikian, Bima Arya tidak gentar meluruskan maksud dari perda yang telah disahkan bersama DPRD setempat bahwa peraturan tersebut bermaksud mengedukasi dan melindungi korban penyimpangan seksual.
Mewarisi perjuangan berat
Dari tiga soal toleransi, plularisme, dan HAM yang bergulir belasan tahun di Kota Bogor, bukan hal yang mudah bagi Pemkot Bogor meyakinkan semua pihak bahwa kota itu justru menjunjung nilai tinggi ketiga nilai itu.
Pemerintah daerah mengajak masyarakat untuk mau membuka diri, memiliki kebesaran hati untuk duduk bersama di atas perbedaan, menjadi "beban" dari periode pemerintahan sebelumnya dan tidak selesai.
Konflik GKI Yasmin sudah telanjur menjadi polemik yang meresahkan, hingga muncul demo di depan Istana presiden di Jakarta, membuat Tito Karnavian yang kala itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya mengaku dibuat pusing.
Oleh karena itu, Tito mengapresiasi Bima Arya yang berani dan gigih memperjuangkan konflik ini berakhir di masa kepemimpinannya.
Langkah Pemkot Bogor menarik perhatian dan dukungan dari Menko Polhukam Mahfud MD, hingga bangunan gedung GKI Pengadilan pos Bogor Barat sebagai rumah ibadah umat Kristiani kini berdiri kokoh dan telah diresmikan bertepatan dengan Paskah, Minggu, 9 April 2023, yang juga berbarengan dengan pelaksanaan puasa Ramadhan bagi umat Islam.
Sikap pemkot juga ditantang keadaan bahwa tuntutan terhadap visi menjadikan Kota Bogor sebagai ramah keluarga dengan lahirnya kebijakan-kebijakan dan peraturan daerah yang "menjegal" berbagai penyakit masyarakat, salah satunya penyimpangan seksual mendapat hujan protes dari pelbagai kalangan yang tidak sepandangan.
Peminpin di pemerintahan daerah itu menjelaskan kebijakan-kebijakannya hingga perda yang dibuat bersama DPRD tidak akan dicabut hanya karena mereka yang protes dan tidak memahami bahwa melindungi keluarga perlu regulasi yang mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan seksual.
Dalam hal plularisme, meskipun keberagaman suku dan agama di Kota Bogor terawat dengan baik, Pemerintah Kota Bogor tidak berhenti pada pengakuan lokal. Bogor Street Festival (BSF) Cap Go Meh berhasil masuk kalender kegiatan nasional yang membawa daya tarik perwakilan negara-negara sahabat datang untuk menyaksikan.
Dalam kegiatan tahunan tersebut, berbagai penampilan budaya Nusantara tersaji secara lengkap dengan antusias masyarakat yang tinggi.
Tantangan
Bogor sempat masuk dalam kategori kota paling kurang toleran di antara 10 kota di Indonesia dalam daftar Kota Toleran Terbawah 2015 oleh Setara Institute.
Kota kedua yang menurut studi indeks Setara Institute kurang toleran dalam daftar itu adalah Bekasi, diikuti Banda Aceh, Tangerang, Depok, Bandung, Serang, Mataram, Sukabumi, Banjar dan Tasikmalaya.
Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos di Jakarta, Senin (16/11/2015), mengatakan regulasi sosial Bogor dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebenarnya cukup baik, tetapi indeksnya menjadi rendah karena beberapa kejadian yang mencerminkan intoleransi.
Misalnya, di Bogor, beberapa waktu banyak kejadian soal GKI Yasmin dan Syiah, bahkan kita dengar juga bahwa pertemuan gerakan aliansi anti-Syiah akan difasilitasi pemerintah kota dan diadakan di gedung wali kota. Hal itu menjadi catatan dan pertanyaan Setara Institute, bagaimana mungkin pemerintah memfasilitasi kelompok-kelompok intoleran.
Ada korelasi yang kuat antara peraturan daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan peristiwa yang terjadi di kota dengan hasil survei tersebut.
Kini, penyelesaian masalah GKI Yasmin atau GKI Pengadilan telah terwujud dengan usaha keras pemerintah kota, pemerintah pusat dan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) setempat.
Begitupun dengan perda P4S yang disoal karena menyinggung LGBT telah disosialisasikan terus melalui berbagai kesempatan mengenai maksud dan tujuannya. Apalagi isu plularisme yang terjaga, cukup banyak mendapat apresiasi.
Hanya saja, Pemkot Bogor menangkap bahwa tantangan besar ke depan ialah merawat keberhasilan menjaga kebersamaan dalam toleransi dan edukasi yang baik.
Bima Arya hanya bisa menuruti nasihat senior sekaligus tokoh yang ia kagumi, yaitu Mendagri Tito Karnavian, bahwa setiap masalah ada lapisan yang perlu dipetakan untuk menghasilkan solusi atau jalan keluar.
Di sisi lain, Pemkot Bogor bersepakat dengan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa pemerintah harus hadir dalam menyelesaikan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan keharmonisan. Saat ini, tugas bersama seluruh elemen adalah terus menjaga keharmonisan yang telah terwujud lewat perjuangan dan kebersamaan semua pihak.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menggali isu toleransi dari Kota Bogor
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
Bukan hanya konsumsi di dalam negeri, isu toleransi dari kota hujan ini, bahkan ramai menjadi perbincangan masyarakat di luar negeri.
Kota Bogor yang memiliki kawasan pecinan di sekitar Jalan Suryakencana dikenal baik mampu merawat plularisme. Masyarakat keturunan Tionghoa dan warga lain berbaur dengan harmonis, tanpa sekat.
Di kawasan Suryakencana, terdapat masjid, klenteng, vihara dan gereja, sehingga menjadi objek penelitian.
Pada Selasa, 11 Okober 2022, Pemerintah Kota Bogor berkolaborasi dengan Universitas Katolik Parahyangan berencana melakukan riset di Kampung Labirin, Kebon Jukut, Kelurahan Babakanpasar, Kecamatan Bogor Timur, yang kondisi pluralismenya terjaga cukup lama untuk dikembangkan di daerah lain.
Namun di sisi lain, isu konflik pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan pos Bogor Barat yang sebelumnya dikenal GKI Yasmin, selama 15 tahun mencuat, hingga menjadi perbincangan hangat masyarakat, termasuk di luar negeri.
Hingga akhirnya, konflik berakhir dengan peranan Pemerintah Kota Bogor di bawah kepemimpinan Bima Arya dan Dedie Abdul Rachim sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor dua tahun silam, sukses mendapatkan titik temu untuk mewujudkan toleransi beragama.
Rupaya, konflik pembangunan gereja di Jalan KH Abdullah bin Nuh, Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, memerlukan intervensi pemerintah pusat. Bima Arya, diungkap Mendagri Muhammad Tito Karnavian rajin mengomunikasikan persoalan itu dengan pemerintah pusat.
Belum lagi, soal hak asasi manusia (HAM), isu penolakan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan 23 organisasi masyarakat lain yang dianggap diskriminasi dan perkusi terhadap masyarakat yang lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).
Namun demikian, Bima Arya tidak gentar meluruskan maksud dari perda yang telah disahkan bersama DPRD setempat bahwa peraturan tersebut bermaksud mengedukasi dan melindungi korban penyimpangan seksual.
Mewarisi perjuangan berat
Dari tiga soal toleransi, plularisme, dan HAM yang bergulir belasan tahun di Kota Bogor, bukan hal yang mudah bagi Pemkot Bogor meyakinkan semua pihak bahwa kota itu justru menjunjung nilai tinggi ketiga nilai itu.
Pemerintah daerah mengajak masyarakat untuk mau membuka diri, memiliki kebesaran hati untuk duduk bersama di atas perbedaan, menjadi "beban" dari periode pemerintahan sebelumnya dan tidak selesai.
Konflik GKI Yasmin sudah telanjur menjadi polemik yang meresahkan, hingga muncul demo di depan Istana presiden di Jakarta, membuat Tito Karnavian yang kala itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya mengaku dibuat pusing.
Oleh karena itu, Tito mengapresiasi Bima Arya yang berani dan gigih memperjuangkan konflik ini berakhir di masa kepemimpinannya.
Langkah Pemkot Bogor menarik perhatian dan dukungan dari Menko Polhukam Mahfud MD, hingga bangunan gedung GKI Pengadilan pos Bogor Barat sebagai rumah ibadah umat Kristiani kini berdiri kokoh dan telah diresmikan bertepatan dengan Paskah, Minggu, 9 April 2023, yang juga berbarengan dengan pelaksanaan puasa Ramadhan bagi umat Islam.
Sikap pemkot juga ditantang keadaan bahwa tuntutan terhadap visi menjadikan Kota Bogor sebagai ramah keluarga dengan lahirnya kebijakan-kebijakan dan peraturan daerah yang "menjegal" berbagai penyakit masyarakat, salah satunya penyimpangan seksual mendapat hujan protes dari pelbagai kalangan yang tidak sepandangan.
Peminpin di pemerintahan daerah itu menjelaskan kebijakan-kebijakannya hingga perda yang dibuat bersama DPRD tidak akan dicabut hanya karena mereka yang protes dan tidak memahami bahwa melindungi keluarga perlu regulasi yang mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan seksual.
Dalam hal plularisme, meskipun keberagaman suku dan agama di Kota Bogor terawat dengan baik, Pemerintah Kota Bogor tidak berhenti pada pengakuan lokal. Bogor Street Festival (BSF) Cap Go Meh berhasil masuk kalender kegiatan nasional yang membawa daya tarik perwakilan negara-negara sahabat datang untuk menyaksikan.
Dalam kegiatan tahunan tersebut, berbagai penampilan budaya Nusantara tersaji secara lengkap dengan antusias masyarakat yang tinggi.
Tantangan
Bogor sempat masuk dalam kategori kota paling kurang toleran di antara 10 kota di Indonesia dalam daftar Kota Toleran Terbawah 2015 oleh Setara Institute.
Kota kedua yang menurut studi indeks Setara Institute kurang toleran dalam daftar itu adalah Bekasi, diikuti Banda Aceh, Tangerang, Depok, Bandung, Serang, Mataram, Sukabumi, Banjar dan Tasikmalaya.
Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos di Jakarta, Senin (16/11/2015), mengatakan regulasi sosial Bogor dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebenarnya cukup baik, tetapi indeksnya menjadi rendah karena beberapa kejadian yang mencerminkan intoleransi.
Misalnya, di Bogor, beberapa waktu banyak kejadian soal GKI Yasmin dan Syiah, bahkan kita dengar juga bahwa pertemuan gerakan aliansi anti-Syiah akan difasilitasi pemerintah kota dan diadakan di gedung wali kota. Hal itu menjadi catatan dan pertanyaan Setara Institute, bagaimana mungkin pemerintah memfasilitasi kelompok-kelompok intoleran.
Ada korelasi yang kuat antara peraturan daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan peristiwa yang terjadi di kota dengan hasil survei tersebut.
Kini, penyelesaian masalah GKI Yasmin atau GKI Pengadilan telah terwujud dengan usaha keras pemerintah kota, pemerintah pusat dan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) setempat.
Begitupun dengan perda P4S yang disoal karena menyinggung LGBT telah disosialisasikan terus melalui berbagai kesempatan mengenai maksud dan tujuannya. Apalagi isu plularisme yang terjaga, cukup banyak mendapat apresiasi.
Hanya saja, Pemkot Bogor menangkap bahwa tantangan besar ke depan ialah merawat keberhasilan menjaga kebersamaan dalam toleransi dan edukasi yang baik.
Bima Arya hanya bisa menuruti nasihat senior sekaligus tokoh yang ia kagumi, yaitu Mendagri Tito Karnavian, bahwa setiap masalah ada lapisan yang perlu dipetakan untuk menghasilkan solusi atau jalan keluar.
Di sisi lain, Pemkot Bogor bersepakat dengan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa pemerintah harus hadir dalam menyelesaikan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan keharmonisan. Saat ini, tugas bersama seluruh elemen adalah terus menjaga keharmonisan yang telah terwujud lewat perjuangan dan kebersamaan semua pihak.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menggali isu toleransi dari Kota Bogor
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023