Pendaftaran penerimaan bakal calon komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat diperpanjang khusus bagi perempuan untuk memenuhi kuota target capaian 30 persen keterlibatan perempuan.
Ketua Tim Seleksi (Timsel) Bawaslu Jawa Barat, Rafih Sri Wulandari, dalam keterangannya yang diterima di Karawang, Senin, mengatakan masa pendaftaran komisioner Bawaslu Jabar telah dibuka sejak 28 Maret hingga 6 April 2023.
Hingga berakhirnya masa pendaftaran itu, tercatat sebanyak 210 orang, terdiri atas 176 orang laki-laki dan 34 pendaftar lainnya berjenis kelamin perempuan.
Sebanyak 210 orang itu akan memperebutkan tujuh kursi pimpinan Bawaslu Jabar yang akan habis masa baktinya pada Juni 2023.
"Alhamdulillah target yang dicanangkan Bawaslu RI sampai akhir batas pendaftaran telah terpenuhi. Ini menjadi capaian tersendiri bagi Jawa Barat, mengingat tingginya animo masyarakat yang ingin mengambil bagian dalam pesta demokrasi sebagai pengawas pemilu," katanya.
Meskipun begitu, pihaknya akan melakukan perpanjangan masa pendaftaran khusus untuk pendaftar perempuan karena target capaian 30 persen keterlibatan perempuan masih belum terpenuhi.
"Walau sudah mencapai target jumlah pendaftar, namun perpanjangan masa pendaftaran akan dilakukan, mengingat sampai saat ini pendaftar perempuan baru mencapai 16,2 persen dari target yang harus di penuhi 30 persen," kata dia.
Dengan ada adanya perpanjangan itu, Rafih optimistis target 30 persen yang dicanangkan untuk perempuan bisa terpenuhi.
"Untuk perpanjangan pendaftaran itu dilakukan hingga 10 April ini, khusus untuk perempuan. Jadi kami mengimbau kalangan perempuan di Jawa Barat yang ingin mendaftar, masih ada waktu dan kesempatan," katanya.
Sementara itu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut, Jawa Barat menyebutkan hasil temuan di lapangan ada seribuan anggota TNI dan Polri yang masuk dalam daftar pemilih untuk Pemilu 2024 yang selanjutnya diminta dicoret sebagai pemilih sesuai aturan yang berlaku.
"Kita menemukan juga data-data terkait dengan TMS (tidak memenuhi syarat) banyak yang anggota Polri-TNI," kata Komisioner Divisi Pencegahan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat (P2HM) pada Bawaslu Garut, Iim Imron saat acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di Garut, Selasa.
Ia menuturkan Bawaslu Garut dan seluruh jajarannya di tingkat kecamatan maupun desa bergerak melakukan patroli pengawasan terhadap penyelenggara Pemilu 2024 yang melakukan pemutakhiran data pemilih untuk pencocokan dan penelitian (coklit).
Hasil dari kegiatan coklit itu, kata dia, ada sejumlah temuan daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat seperti anggota TNI dan Polri masuk dalam daftar pemilih untuk Pemilu 2024 yang jumlahnya ada seribuan orang.
"Data-data yang TMS yang lainnya juga banyak, ada ribuan yang Polri itu, ada sekitar seribu lebihan yang masuk gitu ya," katanya.
Ia menyampaikan data aparatur itu kemungkinan karena tidak tertulis status pekerjaannya sebagai anggota TNI maupun Polri di Dinas Kependudukan sehingga masuk dalam daftar pemilih pemilu.
Namun hasil dari coklit itu, kata dia, akhirnya seluruh anggota TNI dan Polri yang masuk dalam daftar pemilih itu kemudian dicoret dan dipastikan tidak masuk sebagai pemilih untuk Pemilu 2024.
"Ketika kemudian dinyatakan bahwa ini betul-betul statusnya sudah TNI atau Polri maka itu langsung dicoret gitu," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
Ketua Tim Seleksi (Timsel) Bawaslu Jawa Barat, Rafih Sri Wulandari, dalam keterangannya yang diterima di Karawang, Senin, mengatakan masa pendaftaran komisioner Bawaslu Jabar telah dibuka sejak 28 Maret hingga 6 April 2023.
Hingga berakhirnya masa pendaftaran itu, tercatat sebanyak 210 orang, terdiri atas 176 orang laki-laki dan 34 pendaftar lainnya berjenis kelamin perempuan.
Sebanyak 210 orang itu akan memperebutkan tujuh kursi pimpinan Bawaslu Jabar yang akan habis masa baktinya pada Juni 2023.
"Alhamdulillah target yang dicanangkan Bawaslu RI sampai akhir batas pendaftaran telah terpenuhi. Ini menjadi capaian tersendiri bagi Jawa Barat, mengingat tingginya animo masyarakat yang ingin mengambil bagian dalam pesta demokrasi sebagai pengawas pemilu," katanya.
Meskipun begitu, pihaknya akan melakukan perpanjangan masa pendaftaran khusus untuk pendaftar perempuan karena target capaian 30 persen keterlibatan perempuan masih belum terpenuhi.
"Walau sudah mencapai target jumlah pendaftar, namun perpanjangan masa pendaftaran akan dilakukan, mengingat sampai saat ini pendaftar perempuan baru mencapai 16,2 persen dari target yang harus di penuhi 30 persen," kata dia.
Dengan ada adanya perpanjangan itu, Rafih optimistis target 30 persen yang dicanangkan untuk perempuan bisa terpenuhi.
"Untuk perpanjangan pendaftaran itu dilakukan hingga 10 April ini, khusus untuk perempuan. Jadi kami mengimbau kalangan perempuan di Jawa Barat yang ingin mendaftar, masih ada waktu dan kesempatan," katanya.
Sementara itu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut, Jawa Barat menyebutkan hasil temuan di lapangan ada seribuan anggota TNI dan Polri yang masuk dalam daftar pemilih untuk Pemilu 2024 yang selanjutnya diminta dicoret sebagai pemilih sesuai aturan yang berlaku.
"Kita menemukan juga data-data terkait dengan TMS (tidak memenuhi syarat) banyak yang anggota Polri-TNI," kata Komisioner Divisi Pencegahan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat (P2HM) pada Bawaslu Garut, Iim Imron saat acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di Garut, Selasa.
Ia menuturkan Bawaslu Garut dan seluruh jajarannya di tingkat kecamatan maupun desa bergerak melakukan patroli pengawasan terhadap penyelenggara Pemilu 2024 yang melakukan pemutakhiran data pemilih untuk pencocokan dan penelitian (coklit).
Hasil dari kegiatan coklit itu, kata dia, ada sejumlah temuan daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat seperti anggota TNI dan Polri masuk dalam daftar pemilih untuk Pemilu 2024 yang jumlahnya ada seribuan orang.
"Data-data yang TMS yang lainnya juga banyak, ada ribuan yang Polri itu, ada sekitar seribu lebihan yang masuk gitu ya," katanya.
Ia menyampaikan data aparatur itu kemungkinan karena tidak tertulis status pekerjaannya sebagai anggota TNI maupun Polri di Dinas Kependudukan sehingga masuk dalam daftar pemilih pemilu.
Namun hasil dari coklit itu, kata dia, akhirnya seluruh anggota TNI dan Polri yang masuk dalam daftar pemilih itu kemudian dicoret dan dipastikan tidak masuk sebagai pemilih untuk Pemilu 2024.
"Ketika kemudian dinyatakan bahwa ini betul-betul statusnya sudah TNI atau Polri maka itu langsung dicoret gitu," katanya.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023