Pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat yang menggelar konsultasi publik Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Cimahi, pada Kamis ini diharapkan bisa mematangkan dokumen amat penting tersebut untuk tahun 2023-2027.
"Konsultasi publik yang diikuti oleh perwakilan dari berbagai unsur ini, bertujuan untuk menjaring aspirasi dan masukan dalam rangka penyempurnaan dokumen RPB yang sedang disusun," kata Penjabat Wali Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan di Cimahi, Kamis.
Baca juga: Pj Wali Kota ajak warga Cimahi segera bawa balita untuk imunisasi polio
Konsultasi publik itu diikuti oleh perwakilan dari unsur Kodim 0609, Polres Cimahi, MUI Kota Cimahi, OPD, rumah sakit, dunia usaha, organisasi Profesi, Kwarcab Pramuka, PMI, Karang Taruna, Tagana, KSR, sampai PKK.
Dokumen RPB ini, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penting untuk disusun dan dimiliki oleh setiap daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka untuk mewujudkan visi Indonesia Tangguh Bencana 2045.
Dikdik menegaskan bahwa penyusunan dokumen RPB ini sangat penting, untuk mengidentifikasi risiko serta mengukur potensi kemungkinan dan dampak yang akan timbul akibat suatu bencana yang terjadi.
"Penyusunan RPB ini tentunya perlu diselaraskan dengan perencanaan pembangunan dari tingkat daerah hingga tingkat pusat untuk menjamin keselarasan arah pembangunan dan sebagai upaya pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan," ucap dia.
Rencana Penanggulangan Bencana daerah, katanya, menjadi kunci implementasi strategi Penanggulangan bencana di kabupaten/kota di Indonesia. interkoneksi dan kerjasama baik horizontal dan vertikal adalah kunci terwujudnya perencanaan yang komprehensif.
Dokumen RPB disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana di wilayah setempat. Selain itu, RPB juga memuat upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.
Baca juga: Pemkot Cimahi targetkan beri imunisasi polio pada 46.377 balita
Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi tahun 2023-2027 yang disusun ini nantinya diharapkan dapat membantu implementasi upaya-upaya dalam kegiatan penanggulangan bencana secara lebih terencana, lebih terarah, dan lebih terintegrasi dan dalam tahap implementasinya, diharapkan program/kegiatan yang telah disusun ini dapat dimasukkan ke dalam rencana strategis dari masing masing perangkat daerah yang ada di Kota Cimahi.
"Saya berharap dokumen RPB ini tidak sekedar hanya dokumen yang dibuat untuk memenuhi ketentuan pusat, namun perlu kita sepakati bersama sebagai bentuk upaya kita dalam melindungi masyarakat Kota Cimahi," ucapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
"Konsultasi publik yang diikuti oleh perwakilan dari berbagai unsur ini, bertujuan untuk menjaring aspirasi dan masukan dalam rangka penyempurnaan dokumen RPB yang sedang disusun," kata Penjabat Wali Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan di Cimahi, Kamis.
Baca juga: Pj Wali Kota ajak warga Cimahi segera bawa balita untuk imunisasi polio
Konsultasi publik itu diikuti oleh perwakilan dari unsur Kodim 0609, Polres Cimahi, MUI Kota Cimahi, OPD, rumah sakit, dunia usaha, organisasi Profesi, Kwarcab Pramuka, PMI, Karang Taruna, Tagana, KSR, sampai PKK.
Dokumen RPB ini, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penting untuk disusun dan dimiliki oleh setiap daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka untuk mewujudkan visi Indonesia Tangguh Bencana 2045.
Dikdik menegaskan bahwa penyusunan dokumen RPB ini sangat penting, untuk mengidentifikasi risiko serta mengukur potensi kemungkinan dan dampak yang akan timbul akibat suatu bencana yang terjadi.
"Penyusunan RPB ini tentunya perlu diselaraskan dengan perencanaan pembangunan dari tingkat daerah hingga tingkat pusat untuk menjamin keselarasan arah pembangunan dan sebagai upaya pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan," ucap dia.
Rencana Penanggulangan Bencana daerah, katanya, menjadi kunci implementasi strategi Penanggulangan bencana di kabupaten/kota di Indonesia. interkoneksi dan kerjasama baik horizontal dan vertikal adalah kunci terwujudnya perencanaan yang komprehensif.
Dokumen RPB disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana di wilayah setempat. Selain itu, RPB juga memuat upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.
Baca juga: Pemkot Cimahi targetkan beri imunisasi polio pada 46.377 balita
Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi tahun 2023-2027 yang disusun ini nantinya diharapkan dapat membantu implementasi upaya-upaya dalam kegiatan penanggulangan bencana secara lebih terencana, lebih terarah, dan lebih terintegrasi dan dalam tahap implementasinya, diharapkan program/kegiatan yang telah disusun ini dapat dimasukkan ke dalam rencana strategis dari masing masing perangkat daerah yang ada di Kota Cimahi.
"Saya berharap dokumen RPB ini tidak sekedar hanya dokumen yang dibuat untuk memenuhi ketentuan pusat, namun perlu kita sepakati bersama sebagai bentuk upaya kita dalam melindungi masyarakat Kota Cimahi," ucapnya.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023