Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) guna mendukung perumusan kebijakan hingga ke tingkat desa.
"Pemda juga perlu pastikan data P3KE sudah diterima seluruhnya oleh perangkat desa di masing-masing daerah," kata Muhadjir Effendy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Menko PMK menjelaskan, data P3KE adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran basis data keluarga Indonesia yang merupakan pendataan keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Data tersebut, kata dia, tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi serta memiliki status kesejahteraan atau desil.
"Jika ada perangkat desa di masing-masing daerah belum menerima data P3KE ini maka pemda perlu menindaklanjuti, agar dapat segera dilakukan verifikasi dan validasi oleh masing-masing kepala desa dan kelurahan untuk kemudian ditandatangani oleh kepala daerah sebagai dasar penanganan kemiskinan ekstrem," katanya.
Menteri juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki guna mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing.
"Pemda berperan penting dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang diselenggarakan dalam bentuk kebijakan, program, serta kegiatan pemberdayaan, pendampingan, dan fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara," katanya.
Muhadjir mengingatkan bahwa Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem mengamanatkan kepada kementerian/lembaga terkait dan juga pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang terukur guna mempercepat target penghapusan kemiskinan ekstrem.
Pemerintah menargetkan menghapuskan kemiskinan ekstrem dari empat persen atau 10,86 juta jiwa pada tahun 2021 menjadi nol persen pada tahun 2024. Menko juga mengatakan bahwa kemiskinan ekstrem menjadi salah satu program prioritas pada tahun 2023.
"Penanganan kemiskinan ekstrem jadi salah satu program prioritas. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo," katanya.
Sementara itu Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, melakukan upaya penanganan kemiskinan ekstrem di wilayah setempat dengan "keroyokan", melibatkan semua dinas, agar berhasil menurunkan angka tersebut.
Bupati Cianjur, Herman Suherman di Cianjur Sabtu, menjelaskan, selama ini sistem keroyokan yang dilakukan semua dinas dan organisasi perangkat daerah, berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen dari angka 90 ribu jiwa.
"Penanganannya dilakukan bersama alias keroyokan, agar angka kemiskinan ekstrem dapat ditekan, warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem dengan patokan gaji di bawah Rp500 ribu per bulan, salah satunya dimasukan sebagai penerima bantuan langsung tunai," katanya.
Bantuan lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan mendapat pendampingan dari dinas terkait. Herman mencontohkan, ketika anak mereka terkendala untuk pendidikan, dinas terkait turun membantu untuk menggratiskan biayanya hingga tingkat SMA sederajat.
Termasuk ketika kepala keluarga tidak memiliki pekerjaan tetap, diberikan pembinaan dan pelatihan, sehingga mereka dapat menghasilkan uang setiap hari atau atau digaji setiap bulan-nya.
"Bahkan dinas terkait juga akan membantu pembangunan sanitasi ketika rumah mereka tidak memiliki jamban atau kamar mandi dengan pembuangan limbah yang tidak layak. Berbagai upaya akan terus dilakukan sampai penanganan terhadap puluhan ribu warga miskin ekstrem tuntas," katanya.
Herman menambahkan, untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di sejumlah kecamatan di Cianjur, pihaknya melibatkan warga dalam program padat karya, sehingga mereka dapat memiliki berbagai keahlian, termasuk mencetak anak mereka menjadi petani milenial.
"Mulai dari orang tua, termasuk ibu rumah tangga akan mendapat pendidikan keahlian sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga dapat menunjang perekonomian keluarga, anaknya didik menjadi pelaku usaha atau memiliki keahlian selain fokus ke pendidikan," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menko PMK: Pemda agar optimalkan data kemiskinan ekstrem
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023