Pemerintah Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana Rp11 miliar lebih dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni tahun 2023, kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut Ahmad Mulyana.
"Alhamdulillah ini juga salah satunya yang dikucurkan oleh Pak Bupati sebesar Rp11,3 atau Rp11,7 miliar untuk tahun ini, yang programnya satu desa satu rumah se-Kabupaten Garut," katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers pemerintah daerah di Garut, Rabu.
Baca juga: Garut siap perbaiki 442 rumah tidak layak huni
"Insya Allah ini sudah launching (diluncurkan) dan uangnya sudah masuk kepada rekening penerima bantuan itu sendiri," katanya.
Dia menyampaikan bahwa perbaikan rumah tidak layak huni milik warga miskin di Kabupaten Garut dilakukan menggunakan dana dari Pemerintah Kabupaten Garut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah pusat.
"Tahun sekarang alhamdulillah kita sudah tercatat 1.800an (sasaran program perbaikan rumah)," katanya.
Ahmad menyampaikan bahwa sesuai dengan janji politik Bupati Garut Rudy Gunawan dan wakilnya Helmi Budiman, pemerintah kabupaten berupaya memperbaiki sekitar 15 ribu rumah tidak layak huni milik warga miskin.
"Lima tahun terakhir ini kurang lebih sudah sekitar 13.700an yang sudah terbangun dari target janji politiknya 15 ribu, dan kita tinggal sekitar 1.300an yang kurangnya, tapi mudah-mudahan dalam sisa masa kepemimpinannya ini bisa tuntas dengan baik," katanya.
Baca juga: Pemprov Jabar perbaiki 780 rumah tidak layak huni di Garut
Ia mengatakan, pemerintah daerah mengupayakan penanganan sisa rumah tidak layak huni yang belum diperbaiki bisa dituntaskan pada tahun anggaran 2024.
Bupati Garut Rudy Gunawan meminta Dinas Perumahan dan Permukiman menyelesaikan masalah perumahan warga.
"Saya mohon masalah perumahan, permukiman, adalah masalah kemanusiaan, masalah yang berhubungan dengan kemiskinan, tentu saya berharap Perkim ke depan, karena saya mau segera pensiun, ini terus ada sesuatu inovasi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
"Alhamdulillah ini juga salah satunya yang dikucurkan oleh Pak Bupati sebesar Rp11,3 atau Rp11,7 miliar untuk tahun ini, yang programnya satu desa satu rumah se-Kabupaten Garut," katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers pemerintah daerah di Garut, Rabu.
Baca juga: Garut siap perbaiki 442 rumah tidak layak huni
"Insya Allah ini sudah launching (diluncurkan) dan uangnya sudah masuk kepada rekening penerima bantuan itu sendiri," katanya.
Dia menyampaikan bahwa perbaikan rumah tidak layak huni milik warga miskin di Kabupaten Garut dilakukan menggunakan dana dari Pemerintah Kabupaten Garut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah pusat.
"Tahun sekarang alhamdulillah kita sudah tercatat 1.800an (sasaran program perbaikan rumah)," katanya.
Ahmad menyampaikan bahwa sesuai dengan janji politik Bupati Garut Rudy Gunawan dan wakilnya Helmi Budiman, pemerintah kabupaten berupaya memperbaiki sekitar 15 ribu rumah tidak layak huni milik warga miskin.
"Lima tahun terakhir ini kurang lebih sudah sekitar 13.700an yang sudah terbangun dari target janji politiknya 15 ribu, dan kita tinggal sekitar 1.300an yang kurangnya, tapi mudah-mudahan dalam sisa masa kepemimpinannya ini bisa tuntas dengan baik," katanya.
Baca juga: Pemprov Jabar perbaiki 780 rumah tidak layak huni di Garut
Ia mengatakan, pemerintah daerah mengupayakan penanganan sisa rumah tidak layak huni yang belum diperbaiki bisa dituntaskan pada tahun anggaran 2024.
Bupati Garut Rudy Gunawan meminta Dinas Perumahan dan Permukiman menyelesaikan masalah perumahan warga.
"Saya mohon masalah perumahan, permukiman, adalah masalah kemanusiaan, masalah yang berhubungan dengan kemiskinan, tentu saya berharap Perkim ke depan, karena saya mau segera pensiun, ini terus ada sesuatu inovasi," katanya.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023