Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melibatkan pemerintah desa untuk mengawasi penyaluran pekerja migran Indonesia (PMI) terhadap warga di desanya yang hendak bekerja di luar negeri agar sesuai prosedur atau secara legal.
"Seluruh desa harus berperan aktif, berkolaborasi, dan berkoordinasi," kata Kepala Biro Hukum dan Humas BP2MI Hadi Wahyuningrum saat sosialisasi penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Aula Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat, Senin.
Ia menuturkan kegiatan sosialisasi tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran itu penting diketahui oleh masyarakat secara luas, khususnya di Kecamatan Tarogong Kidul yang dilaporkan cukup banyak minat masyarakat bekerja ke luar negeri.
Sosialisasi itu, kata dia, tentang kewaspadaan masyarakat agar tidak mudah tertarik apabila ada yang menawarkan bekerja ke luar negeri tidak sesuai prosedur atau ilegal.
Ia meminta masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin rekomendasi dari pemerintah desa. Izin itu dikeluarkan apabila sudah dipastikan penyaluran tenaga kerja ke luar negeri sesuai prosedur.
"Untuk itu, dalam kegiatan sosialisasi ini kami tekankan bahwa untuk memvalidasi dan mencegah warga desa bekerja ke luar negeri tidak sesuai prosedur atau ilegal. Tentunya harus kami lakukan sosialisasi secara masif," kata Hadi.
Ia berharap adanya peran pemerintah desa sesuai undang-undang dan pengetahuan masyarakat tentang prosedur bekerja ke luar negeri bisa terhindar dari tindakan penipuan penempatan kerja secara ilegal.
Selama ini, kata dia, adanya masyarakat yang tertipu atau menjadi korban penyaluran pekerja migran secara ilegal karena masih minimnya informasi maupun ketidaktahuan untuk akses penyalurannya.
"Sekarang desa berperan memberi izin, dilegalisasi oleh pemerintah desa, dan itu gratis, tidak dipungut biaya," katanya.
Kepala Desa Tarogong Endang Solih menambahkan, sosialisasi yang dilakukan BP2MI itu penting agar masyarakat desa mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang bekerja ke luar negeri, yang akhirnya tidak tertipu atau menjadi tenaga kerja ilegal.
Ia berharap adanya sosialisasi itu bisa mendorong masyarakat untuk bekerja ke luar negeri secara legal dan mendapatkan penghasilan yang akhirnya angka pengangguran di desa bisa berkurang.
"Baru pertama kali ini ada sosialisasi tersebut," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BP2MI libatkan desa untuk awasi penyaluran pekerja migran Indonesia
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
"Seluruh desa harus berperan aktif, berkolaborasi, dan berkoordinasi," kata Kepala Biro Hukum dan Humas BP2MI Hadi Wahyuningrum saat sosialisasi penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Aula Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat, Senin.
Ia menuturkan kegiatan sosialisasi tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran itu penting diketahui oleh masyarakat secara luas, khususnya di Kecamatan Tarogong Kidul yang dilaporkan cukup banyak minat masyarakat bekerja ke luar negeri.
Sosialisasi itu, kata dia, tentang kewaspadaan masyarakat agar tidak mudah tertarik apabila ada yang menawarkan bekerja ke luar negeri tidak sesuai prosedur atau ilegal.
Ia meminta masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin rekomendasi dari pemerintah desa. Izin itu dikeluarkan apabila sudah dipastikan penyaluran tenaga kerja ke luar negeri sesuai prosedur.
"Untuk itu, dalam kegiatan sosialisasi ini kami tekankan bahwa untuk memvalidasi dan mencegah warga desa bekerja ke luar negeri tidak sesuai prosedur atau ilegal. Tentunya harus kami lakukan sosialisasi secara masif," kata Hadi.
Ia berharap adanya peran pemerintah desa sesuai undang-undang dan pengetahuan masyarakat tentang prosedur bekerja ke luar negeri bisa terhindar dari tindakan penipuan penempatan kerja secara ilegal.
Selama ini, kata dia, adanya masyarakat yang tertipu atau menjadi korban penyaluran pekerja migran secara ilegal karena masih minimnya informasi maupun ketidaktahuan untuk akses penyalurannya.
"Sekarang desa berperan memberi izin, dilegalisasi oleh pemerintah desa, dan itu gratis, tidak dipungut biaya," katanya.
Kepala Desa Tarogong Endang Solih menambahkan, sosialisasi yang dilakukan BP2MI itu penting agar masyarakat desa mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang bekerja ke luar negeri, yang akhirnya tidak tertipu atau menjadi tenaga kerja ilegal.
Ia berharap adanya sosialisasi itu bisa mendorong masyarakat untuk bekerja ke luar negeri secara legal dan mendapatkan penghasilan yang akhirnya angka pengangguran di desa bisa berkurang.
"Baru pertama kali ini ada sosialisasi tersebut," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BP2MI libatkan desa untuk awasi penyaluran pekerja migran Indonesia
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023