Antarajawabarat.com,16/5 - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pengawasan persaingan usaha di sejumlah sektor untuk menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif.
"Tadi kami bertemu Bapak Gubernur Jabar dalam rangka membuat sebuah MoU untuk melakukan pengawasan terhadap lima sektor," ujar Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) M Nawir Messi, di Bandung, Rabu.
Pihaknya menjelaskan sektor pertama yang menjadi sorotan dalam persaingan dunia usaha adalah pangan karena kerap terjadi gejolak harga dan pasokan barang di sektor tersebut kemudian sektor pendidikan dan kesehatan.
"Selanjutnya adalah sektor infrastruktur dan keuangan. Mengapa sektor keuangan jadi sorotan karena sebagai hilir yang harus dibenahi supaya sektor riil bisa berjalan," katanya.
Dikatakannya MoU dengan daerah Pemprov Jabar tersebut akan dilakukan serentak pada Juli 2013 mendatang.
Selain dengan Pemprov Jabar, kata dia, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha juga menggandeng Pemprov DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan
"Jadi selain bekerjasama dengan pemerintah daerah, pihaknya juga menggandeng Universitas Padjajaran (Unpad). Ini dilakukan sebagai tinjauan kebijakan-kebijakan persaingan usaha," katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyambut baik kerja sama antara Pemprov Jabar dengan KPPU.
"Tentunya kami siap mendukung upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat. Kita ingin persaingan usaha di Jabar bisa fair," katanya.
Persaingan usaha yang sehat, kata Heryawan, sangat penting diciptakan agar muncul kualitas produk/jasa yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Dan kondisi tersebut juga melahirkan bentuk efisiensi sehingga prpses pembangunan bisa berjalan baik," ujarnya.
***3***
Ajat S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013
"Tadi kami bertemu Bapak Gubernur Jabar dalam rangka membuat sebuah MoU untuk melakukan pengawasan terhadap lima sektor," ujar Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) M Nawir Messi, di Bandung, Rabu.
Pihaknya menjelaskan sektor pertama yang menjadi sorotan dalam persaingan dunia usaha adalah pangan karena kerap terjadi gejolak harga dan pasokan barang di sektor tersebut kemudian sektor pendidikan dan kesehatan.
"Selanjutnya adalah sektor infrastruktur dan keuangan. Mengapa sektor keuangan jadi sorotan karena sebagai hilir yang harus dibenahi supaya sektor riil bisa berjalan," katanya.
Dikatakannya MoU dengan daerah Pemprov Jabar tersebut akan dilakukan serentak pada Juli 2013 mendatang.
Selain dengan Pemprov Jabar, kata dia, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha juga menggandeng Pemprov DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan
"Jadi selain bekerjasama dengan pemerintah daerah, pihaknya juga menggandeng Universitas Padjajaran (Unpad). Ini dilakukan sebagai tinjauan kebijakan-kebijakan persaingan usaha," katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyambut baik kerja sama antara Pemprov Jabar dengan KPPU.
"Tentunya kami siap mendukung upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat. Kita ingin persaingan usaha di Jabar bisa fair," katanya.
Persaingan usaha yang sehat, kata Heryawan, sangat penting diciptakan agar muncul kualitas produk/jasa yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Dan kondisi tersebut juga melahirkan bentuk efisiensi sehingga prpses pembangunan bisa berjalan baik," ujarnya.
***3***
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013