Antarajawabarat.com,13/5 - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun 2013 ini, para perekrutan kali ini bagi tenaga kerja kontrak (TKK) atau pegawai honorer akan diprioritaskan.
"Jadi dari formasi yang diberikan tersebut, maka yang diutamakan adalah pegawai yang sudah mengabdi (TKK/honorer) terlebih dahulu," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Muhamad Solihin, ketika dihubungi melalui telepon, Senin.
BKD Jawa Barat, kata Solihin, telah mengusulkan perekrutan calon pegawai negeri sipil baru kepada pemerintah pusat dan setelah proses verifikasi, pemerintah pusat melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) lantas memberikan jumlah kuotonya.
"Tahun ini jatah ialah sebanyak 610 orang untuk kategori I atau pegawai honerer yang seharusnya diangkat namun gagal dan 1.200 orang untuk kategori II atau pegawai honorer yang telah mengabdi selama 5 tahun," kata dia.
Dikatakannya, prioritas terhadap pegawai honorer itu membuat kalangan umum tidak bisa ikut melamar karena hal itu dilakukan sesuai perintah pemerintah pusat.
Akan tetapi, lanjut dia, peluang bagi kalangan umum masih terbuka apabila Pemprov Jawa Barat masih kekurangan pegawai, maka penerimaan serupa akan dilakukan kembali.
"Jika kuotanya kurang maka dibuka penerimaan yang selanjutnya yang bisa diakses kalangan umum," katanya.
Menurut dia, penerimaan CPNS di lingkungan Pemprov Jabar sempat mengalami pengunduran karena pada awalnya penerimaan akan dilakukan pada Juni namun diundur hingga September tahun ini.
Pihaknya membutuhkan pegawai pada berbagai sektor seperti tenaga medis dan teknik. Salah satunya pegawai teknik di lingkungan Pekerjaan Umum (PU).
"Penerimaan pegawai baru sangat dibutuhkan karena sekitar 600 pegawai memasuki masa pensiun. Bahkan pada tahun, ditaksir jumlah 'abdi negara' yang pensiun mencapai 750 orang," katanya.
Ia mengatakan, penerimaan CPNS mampu memenuhi kebutuhan jumlah pegawai Pemprov Jabar tapi penerimaan itu akan menimbulkan masalah baru.
Penambahan tersebut, lanjut dia, belum tentu mampu menutupi "lubang" yang ditinggalkan oleh pegawai lama jika dilihat dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
"Mengapa demikian karena kualitas tenaga yang masuk dan keluar tentunya sangat berbeda, apalagi pada penerima CPNS pada 2009 lalu hanya setingkat SMA dan D3," kata Solihin.***1***
Ajat S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013
"Jadi dari formasi yang diberikan tersebut, maka yang diutamakan adalah pegawai yang sudah mengabdi (TKK/honorer) terlebih dahulu," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Muhamad Solihin, ketika dihubungi melalui telepon, Senin.
BKD Jawa Barat, kata Solihin, telah mengusulkan perekrutan calon pegawai negeri sipil baru kepada pemerintah pusat dan setelah proses verifikasi, pemerintah pusat melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) lantas memberikan jumlah kuotonya.
"Tahun ini jatah ialah sebanyak 610 orang untuk kategori I atau pegawai honerer yang seharusnya diangkat namun gagal dan 1.200 orang untuk kategori II atau pegawai honorer yang telah mengabdi selama 5 tahun," kata dia.
Dikatakannya, prioritas terhadap pegawai honorer itu membuat kalangan umum tidak bisa ikut melamar karena hal itu dilakukan sesuai perintah pemerintah pusat.
Akan tetapi, lanjut dia, peluang bagi kalangan umum masih terbuka apabila Pemprov Jawa Barat masih kekurangan pegawai, maka penerimaan serupa akan dilakukan kembali.
"Jika kuotanya kurang maka dibuka penerimaan yang selanjutnya yang bisa diakses kalangan umum," katanya.
Menurut dia, penerimaan CPNS di lingkungan Pemprov Jabar sempat mengalami pengunduran karena pada awalnya penerimaan akan dilakukan pada Juni namun diundur hingga September tahun ini.
Pihaknya membutuhkan pegawai pada berbagai sektor seperti tenaga medis dan teknik. Salah satunya pegawai teknik di lingkungan Pekerjaan Umum (PU).
"Penerimaan pegawai baru sangat dibutuhkan karena sekitar 600 pegawai memasuki masa pensiun. Bahkan pada tahun, ditaksir jumlah 'abdi negara' yang pensiun mencapai 750 orang," katanya.
Ia mengatakan, penerimaan CPNS mampu memenuhi kebutuhan jumlah pegawai Pemprov Jabar tapi penerimaan itu akan menimbulkan masalah baru.
Penambahan tersebut, lanjut dia, belum tentu mampu menutupi "lubang" yang ditinggalkan oleh pegawai lama jika dilihat dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
"Mengapa demikian karena kualitas tenaga yang masuk dan keluar tentunya sangat berbeda, apalagi pada penerima CPNS pada 2009 lalu hanya setingkat SMA dan D3," kata Solihin.***1***
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013