Jawa Barat alokasikan Rp100 miliar terkait penyuluh pertanian

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (DTPH) mengalokasikan anggaran Rp100 miliar terkait perpanjangan kontrak ribuan tenaga penyuluh pertanian dan petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT).

"(Anggaran) Rp100 miliar kita sediakan untuk honor mereka dan operasional, yang menandakan kita sangat serius untuk memastikan kedaulatan pangan hadir di Jawa Barat," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin.

Gubernur Ridwan Kamil menuturkan alasan pihaknya harus memperpanjang kontrak para penyuluh dan POPT, yakni mengingat kinerja pertanian Jawa Barat pada 2022 yang positif di tingkat nasional.

"Jadi hari ini kami mengkoordinasikan para penyuluh dan POPT untuk memperpanjang kontrak, karena kerjanya luar biasa," katanya.
 

Gubernur mencatat produktivitas beras dalam bentuk gabah kering giling Jawa Barat pada 2021 itu meningkat 4 persen mendekati 5 persen di 2022.

Bahkan pada 2022, Provinsi Jawa Barat berhasil menjadi lumbung pangan ketiga secara nasional dengan kontribusi sebesar 17,58 persen atau setara 9,4 ton gabah kering.

Menurut dia hal ini menandakan Jawa Barat dengan jumlah penduduknya yang besar tapi produktivitas juga naik.

Para penyuluh ini juga menurutnya akan mendampingi calon peserta program Petani Milenial yang saat ini pendaftarnya pada 2022 mencapai 20.000 orang, kemudian disaring menjadi tinggal 5.000 orang.

"Jadi 5.000 ini sedang dibimbing, mudah-mudahan tingkat keberhasilan lebih banyak dari tahun 2021 ya. Di 2021 itu 1.100 yang berhasil, yang kurang berhasilnya 500 peserta, kita kondisikan agar persentase keberhasilannya lebih banyak," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Jawa Barat Dadan Hidayat mengatakan perpanjangan kontrak dan pemberian fasilitas pada 921 penyuluh tenaga harian lepas dan tenaga bantu penyuluh pertanian serta fasilitasi honor bagi 106 tenaga harian lepas ini bagian dari dukungan Pemprov Jawa Barat kepada pengembangan SDM pertanian.

"Penyediaan penyuluh dalam membantu pengawalan dan pendampingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha di lapangan ini, menjadikan Jawa Barat satu-satunya provinsi yang paling besar kontribusinya terhadap SDM pertanian dibandingkan daerah lain di Indonesia," katanya.

Dadan mengatakan anggaran Rp100 miliar membuktikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memiliki perhatian serius pada pengembangan SDM pertanian dimana total penyuluh pertanian yang berada di bawah dinasnya mencapai 3.753 orang.

"Di tahun 2022 mereka berhasil mendukung peran jabar sebagai lumbung pangan ketika di Indonesia. Mereka layak mendapat kontrak baru di 2023. Mereka ini agen pangan penyuluh provinsi dan sekitar 100 dari pusat ditempatkan di desa sebagai agen pertanian,” kata Dadan.

Lebih lanjut Dadan mengatakan penyuluh ini juga akan mendampingi para peserta Petani Milenial dengan memberikan fasilitasi proses pembelajaran, mengupayakan kemudahan akses ke sumber informasi dan sumber lainnya agar bisa mengembangkan usahanya.