Pengembang Kurikulum Ahli Madya Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Baharudin mengatakan kurikulum merdeka bakal diperkenalkan secara luas sebagai kurikulum nasional pada tahun 2024.
"Tentunya nanti sekolah-sekolah akan menerapkannya. Sedangkan saat ini mengukur kesiapan sekolah di Tanah Air," ujarnya di Kudus, Jawa Tengah, Ahad.
Sementara target sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka, kata dia, diserahkan ke masing-masing satuan pendidikan karena menjadi pilihan mereka.
Nantinya, sekolah yang siap, diapresiasi karena pilihannya berdasarkan konteks dan kesiapan sekolah masing-masing.
Terkait dengan dukungan anggarannya, kata dia, tentunya akan disesuaikan setelah ditetapkan menjadi kurikulum nasional pada 2024, sehingga akan ada penyesuaian terkait pelatihan dan sebagainya.
"Termasuk bagaimana kurikulum ini tersosialisasi secara luas sehingga satuan pendidikan dan bapak ibu guru merasa menerima kurikulum dengan sangat baik," ujarnya.
Hal terpenting, kata dia, bagaimana peserta didik terlayani dengan baik.
Untuk sementara ini, disiapkan juga beberapa aplikasi yang bisa untuk pelatihan mandiri yang disiapkan sehingga ibu guru bisa mengakses beberapa dokumen kurikulum merdeka dan modul-modul yang lain yang bisa dipahami.
Pada dasarnya, kurikulum ini kelanjutan dari kurikulum sebelumnya dengan fokus yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik ketika belajar.
"Ada profil belajar Pancasila, yang menjadi tujuan utama proses pendidikan ini yang diimplementasikan dalam projek profilnya," ujarnya.
Bapak ibu guru, kata dia, diberi keleluasaan materi dan proses belajar sesuai kondisi peserta didik dan dukungan di satuan pendidikan.
Sementara hasilnya, anak-anak memiliki kompetensi maksimal yang mencakup tiga hal. Secara pengetahuan anak-anak hebat dan keterampilan juga luar biasa, kemudian memiliki profil sopan santun yang secara ketimuran maksimal.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat menyatakan kesiapannya untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara mandiri karena sekitar 90 persen tenaga pengajar di wilayahnya telah bisa mengakses dan mengaktifasi Platform Merdeka Mengajar (PMM).
"Terkait implementasi, melihat persentase dari sekolah maupun guru yang telah mengaktifasi di PMM, kita sudah di angka 90 persenan," kata Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan di Cikarang, Selasa.
Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler beragam dengan optimalisasi konten agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
Di kurikulum ini tenaga pengajar memiliki keleluasaan memilih berbagai perangkat belajar sehingga proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak didik.
Adapun kendalanya, ia menyatakan segera menyelesaikan kendala yang dihadapi tenaga pendidik berkaitan dengan PMM yakni jaringan internet yang belum stabil serta persoalan gagap teknologi dari sebagian para pengajar.
Dani menjelaskan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) terdiri atas 3 level, mulai dari Mandiri Belajar (level 1), Mandiri Berubah (level 2), sampai Mandiri Berbagi (level 3). Sekolah yang berada di level kedua dan ketiga sudah mengubah struktur kurikulumnya dan tercatat di data pokok pendidikan (Dapodik).
"Kurikulum merdeka ini belum wajib, kecuali bagi sekolah yang siap saja. Jadi disesuaikan dengan kesiapan sekolah, karena SDM dan sarana di sekolah itu berbeda-beda," ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemendikbudristek: Kurikulum merdeka jadi kurikulum nasional pada 2024
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
"Tentunya nanti sekolah-sekolah akan menerapkannya. Sedangkan saat ini mengukur kesiapan sekolah di Tanah Air," ujarnya di Kudus, Jawa Tengah, Ahad.
Sementara target sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka, kata dia, diserahkan ke masing-masing satuan pendidikan karena menjadi pilihan mereka.
Nantinya, sekolah yang siap, diapresiasi karena pilihannya berdasarkan konteks dan kesiapan sekolah masing-masing.
Terkait dengan dukungan anggarannya, kata dia, tentunya akan disesuaikan setelah ditetapkan menjadi kurikulum nasional pada 2024, sehingga akan ada penyesuaian terkait pelatihan dan sebagainya.
"Termasuk bagaimana kurikulum ini tersosialisasi secara luas sehingga satuan pendidikan dan bapak ibu guru merasa menerima kurikulum dengan sangat baik," ujarnya.
Hal terpenting, kata dia, bagaimana peserta didik terlayani dengan baik.
Untuk sementara ini, disiapkan juga beberapa aplikasi yang bisa untuk pelatihan mandiri yang disiapkan sehingga ibu guru bisa mengakses beberapa dokumen kurikulum merdeka dan modul-modul yang lain yang bisa dipahami.
Pada dasarnya, kurikulum ini kelanjutan dari kurikulum sebelumnya dengan fokus yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik ketika belajar.
"Ada profil belajar Pancasila, yang menjadi tujuan utama proses pendidikan ini yang diimplementasikan dalam projek profilnya," ujarnya.
Bapak ibu guru, kata dia, diberi keleluasaan materi dan proses belajar sesuai kondisi peserta didik dan dukungan di satuan pendidikan.
Sementara hasilnya, anak-anak memiliki kompetensi maksimal yang mencakup tiga hal. Secara pengetahuan anak-anak hebat dan keterampilan juga luar biasa, kemudian memiliki profil sopan santun yang secara ketimuran maksimal.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat menyatakan kesiapannya untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara mandiri karena sekitar 90 persen tenaga pengajar di wilayahnya telah bisa mengakses dan mengaktifasi Platform Merdeka Mengajar (PMM).
"Terkait implementasi, melihat persentase dari sekolah maupun guru yang telah mengaktifasi di PMM, kita sudah di angka 90 persenan," kata Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan di Cikarang, Selasa.
Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler beragam dengan optimalisasi konten agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
Di kurikulum ini tenaga pengajar memiliki keleluasaan memilih berbagai perangkat belajar sehingga proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak didik.
Adapun kendalanya, ia menyatakan segera menyelesaikan kendala yang dihadapi tenaga pendidik berkaitan dengan PMM yakni jaringan internet yang belum stabil serta persoalan gagap teknologi dari sebagian para pengajar.
Dani menjelaskan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) terdiri atas 3 level, mulai dari Mandiri Belajar (level 1), Mandiri Berubah (level 2), sampai Mandiri Berbagi (level 3). Sekolah yang berada di level kedua dan ketiga sudah mengubah struktur kurikulumnya dan tercatat di data pokok pendidikan (Dapodik).
"Kurikulum merdeka ini belum wajib, kecuali bagi sekolah yang siap saja. Jadi disesuaikan dengan kesiapan sekolah, karena SDM dan sarana di sekolah itu berbeda-beda," ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemendikbudristek: Kurikulum merdeka jadi kurikulum nasional pada 2024
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023