Antarajawabarat.com, 7/3 - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menilai usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Bank BJB oleh DPRD Jabar dinilai tidak perlu karena pembentukan itu malah akan mengancam nasib bank kebanggaan masyarakat Jabar tersebut.
"Kalau menurut saya, tidak perlu lah, karena enggak ada masalah apa-apa kan di sana," kata Ahmad Heryawan, di Gedung Sate Bandung, Kamis.
Dengan tidak dibentuk pansus oleh DPRD, kata Heryawan, maka hal itu adalah upaya menyelamatkan Bank BJB dari kehancuran.
"Mengapa demikian karena isu negatif malah akan mengganggu kinerja bank ini. Kalau seperti itu maka akan goncang nasabah akan rugi padahal bank sudah sangat baik," kata dia.
Pihaknya juga berharap masyarakat Jabar harus tergerak untuk menentang pihak-pihak yang telah mengganggu kondusifitas Bank BJB karena bank yang tergolong BUMD ini sedang berupaya masuk dalam jajaran 10 besar bank terbesar di Indonesia.
"Nantinya yang akan dirugikan adalah masyarakat Jabar, seharusnya masyarakat demo kepada orang-orang yang mengganggu kondisi kondusif Bank BJB saat ini," kata Heryawan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mendorong upaya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan penelusuran terkait dugaan pembobolan yang terjadi PT Bank Jabar Banten (BJB) Tbk.
"Ini (pembentukan pansus) merupakan bukti fungsi kontrol DPRD, tidak ada jalan lain kecuali membentuk pansus guna menelusuri dugaan tersebut," ujar Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Rudy Harsa Tanaya, di Kota Bandung, beberapa waktu lalu.
Ditemui usai melakukan audiensi dengan perwakilan Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Jabar di Gedung DPRD Jabar, Rudy mengatakan pembentukan pansus sebagai langkah tepat guna menelusuri dugaan pembobolan di bank daerah milik Pemprov Jabar tersebut.
"Terlebih kedudukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar sebagai pemilik saham terbesar di bank yang berstatus go public itu," katanya.
Dalam pertemuan antara massa dari ARAK dengan DPRD Jawa Barat, diusulkan agar dibentuk pansus untuk melakukan penelusuran terkait dugaan pembobolan yang terjadi di PT Bank Jabar Banten (BJB).
Menyikapi usulan dari massa ARAK Jabar tentang dugaan pembobolan Bank BJB yang sudah diangkat salah satu media nasional, maka, kata Rudy, pihaknya akan menyampaikan usulan itu kepada komisi C DPRD Jabar sebagai komisi yang berwenang menangani persoalan tersebut.
"Komisi C sedang dinas ke luar kota, pertemuan akan dijadwalkan Senin (13/3) . Saya akan mendorong pembentukan pansus pada komisi C," kata dia.***2***
Ajat S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013
"Kalau menurut saya, tidak perlu lah, karena enggak ada masalah apa-apa kan di sana," kata Ahmad Heryawan, di Gedung Sate Bandung, Kamis.
Dengan tidak dibentuk pansus oleh DPRD, kata Heryawan, maka hal itu adalah upaya menyelamatkan Bank BJB dari kehancuran.
"Mengapa demikian karena isu negatif malah akan mengganggu kinerja bank ini. Kalau seperti itu maka akan goncang nasabah akan rugi padahal bank sudah sangat baik," kata dia.
Pihaknya juga berharap masyarakat Jabar harus tergerak untuk menentang pihak-pihak yang telah mengganggu kondusifitas Bank BJB karena bank yang tergolong BUMD ini sedang berupaya masuk dalam jajaran 10 besar bank terbesar di Indonesia.
"Nantinya yang akan dirugikan adalah masyarakat Jabar, seharusnya masyarakat demo kepada orang-orang yang mengganggu kondisi kondusif Bank BJB saat ini," kata Heryawan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mendorong upaya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan penelusuran terkait dugaan pembobolan yang terjadi PT Bank Jabar Banten (BJB) Tbk.
"Ini (pembentukan pansus) merupakan bukti fungsi kontrol DPRD, tidak ada jalan lain kecuali membentuk pansus guna menelusuri dugaan tersebut," ujar Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Rudy Harsa Tanaya, di Kota Bandung, beberapa waktu lalu.
Ditemui usai melakukan audiensi dengan perwakilan Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Jabar di Gedung DPRD Jabar, Rudy mengatakan pembentukan pansus sebagai langkah tepat guna menelusuri dugaan pembobolan di bank daerah milik Pemprov Jabar tersebut.
"Terlebih kedudukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar sebagai pemilik saham terbesar di bank yang berstatus go public itu," katanya.
Dalam pertemuan antara massa dari ARAK dengan DPRD Jawa Barat, diusulkan agar dibentuk pansus untuk melakukan penelusuran terkait dugaan pembobolan yang terjadi di PT Bank Jabar Banten (BJB).
Menyikapi usulan dari massa ARAK Jabar tentang dugaan pembobolan Bank BJB yang sudah diangkat salah satu media nasional, maka, kata Rudy, pihaknya akan menyampaikan usulan itu kepada komisi C DPRD Jabar sebagai komisi yang berwenang menangani persoalan tersebut.
"Komisi C sedang dinas ke luar kota, pertemuan akan dijadwalkan Senin (13/3) . Saya akan mendorong pembentukan pansus pada komisi C," kata dia.***2***
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013