Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) memberikan pelatihan kompetensi kepada 32 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) agar ketika berada di luar negeri tidak ada permasalahan.
"Pelatihan kompetensi ini kami berikan kepada CPMI, agar mereka dapat beradaptasi ketika bekerja," kata Bupati Cirebon Imron di Cirebon, Senin.
Imron mengatakan pelatihan diperlukan oleh CPMI, untuk menghindari permasalahan saat penempatan di luar negeri, sehingga mereka mempunyai bekal yang matang ketika berada di negara orang.
Menurutnya, pelatihan yang dilakukan pemerintah itu sangat diperlukan, apalagi pekerja migran merupakan penyumbang devisa bagi negara, dan sudah seharusnya negara memfasilitasi serta memberikan perlindungan.
Imron menuturkan CPMI ini diberikan keahlian dan bahasa sesuai dengan negara tujuan, agar mereka mendapatkan tempat yang laik, untuk itu pemerintah memfasilitasi bagi masyarakat yang akan bekerja di luar negeri dan memberikan pelindungan.
Pihaknya meminta kepada peserta pelatihan untuk dapat mengikuti semua tahapan secara baik. Hal tersebut, menurutnya sangat penting sebagai bekal kelak saat bekerja.
"Peserta pelatihan agar mengikuti proses pelatihan dengan baik dan cermat agar dapat memiliki bekal untuk bekerja di luar negeri," katanya.
Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon Novi Hendriant mengatakan pelatihan diperlukan untuk menghindari permasalahan saat penempatan di luar negeri, karena hingga Oktober 2022 terdapat 48 orang PMI yang bermasalah di luar negeri.
"Dengan pelatihan ini, minimal dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti salah paham dalam bahasa dan menerjemahkan perintah," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Pelatihan kompetensi ini kami berikan kepada CPMI, agar mereka dapat beradaptasi ketika bekerja," kata Bupati Cirebon Imron di Cirebon, Senin.
Imron mengatakan pelatihan diperlukan oleh CPMI, untuk menghindari permasalahan saat penempatan di luar negeri, sehingga mereka mempunyai bekal yang matang ketika berada di negara orang.
Menurutnya, pelatihan yang dilakukan pemerintah itu sangat diperlukan, apalagi pekerja migran merupakan penyumbang devisa bagi negara, dan sudah seharusnya negara memfasilitasi serta memberikan perlindungan.
Imron menuturkan CPMI ini diberikan keahlian dan bahasa sesuai dengan negara tujuan, agar mereka mendapatkan tempat yang laik, untuk itu pemerintah memfasilitasi bagi masyarakat yang akan bekerja di luar negeri dan memberikan pelindungan.
Pihaknya meminta kepada peserta pelatihan untuk dapat mengikuti semua tahapan secara baik. Hal tersebut, menurutnya sangat penting sebagai bekal kelak saat bekerja.
"Peserta pelatihan agar mengikuti proses pelatihan dengan baik dan cermat agar dapat memiliki bekal untuk bekerja di luar negeri," katanya.
Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon Novi Hendriant mengatakan pelatihan diperlukan untuk menghindari permasalahan saat penempatan di luar negeri, karena hingga Oktober 2022 terdapat 48 orang PMI yang bermasalah di luar negeri.
"Dengan pelatihan ini, minimal dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti salah paham dalam bahasa dan menerjemahkan perintah," katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022