Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengingatkan kepada prajuritnya untuk memegang teguh netralitas TNI dan tidak terlibat politik praktis dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.
"Kita tetap memegang teguh netralitas TNI untuk tidak terlibat politik praktis," kata Dudung dalam sambutannya saat memimpin Apel Kesiapsiagaan TNI AD Tahun 2022 di Silang Monas, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, tahapan Pemilu Serentak 2024 sudah berjalan, bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan 18 partai politik yang sudah dinyatakan lolos verifikasi administrasi.
Sejumlah partai politik juga terpantau sudah mulai mendeklarasikan dan mendukung para tokoh-tokoh sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk diusung pada pesta demokrasi lima tahunan.
"Namun, kita tetap memegang teguh netralitas TNI," tegasnya.
Menurut Dudung, tugas dan tanggung jawab prajurit TNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni salah satunya membantu Pemerintah agar semua rangkaian dan tahapan pemilu berjalan aman dan lancar. Dia akan memberikan sanksi tegas bagi prajurit TNI AD yang terbukti terlibat dalam politik.
"Kalau orang dukung-mendukung dari TNI AD, nanti akan kami proses secara hukum, karena sudah dari dulu yang namanya TNI AD itu harus netral, tidak boleh memilih salah satu calon," ujarnya.
Cawapres PKS
Sementara itu Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, mengatakan, nama Wakil Ketua Majelis Syura, Ahmad Heryawan, menjadi kandidat cawapres terkuat mendampingi Anies Baswedan."Kita tetap memegang teguh netralitas TNI untuk tidak terlibat politik praktis," kata Dudung dalam sambutannya saat memimpin Apel Kesiapsiagaan TNI AD Tahun 2022 di Silang Monas, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, tahapan Pemilu Serentak 2024 sudah berjalan, bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan 18 partai politik yang sudah dinyatakan lolos verifikasi administrasi.
Sejumlah partai politik juga terpantau sudah mulai mendeklarasikan dan mendukung para tokoh-tokoh sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk diusung pada pesta demokrasi lima tahunan.
"Namun, kita tetap memegang teguh netralitas TNI," tegasnya.
Menurut Dudung, tugas dan tanggung jawab prajurit TNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni salah satunya membantu Pemerintah agar semua rangkaian dan tahapan pemilu berjalan aman dan lancar. Dia akan memberikan sanksi tegas bagi prajurit TNI AD yang terbukti terlibat dalam politik.
"Kalau orang dukung-mendukung dari TNI AD, nanti akan kami proses secara hukum, karena sudah dari dulu yang namanya TNI AD itu harus netral, tidak boleh memilih salah satu calon," ujarnya.
Cawapres PKS
Kholid menjelaskan aspirasi yang masuk ke majelis PKS telah mengantongi lima nama kadernya sebagai alternatif cawapres. Nama-nama itu ialah Ahmad Heryawan alias Aher, Hidayat Nur Wahid, Irwan Prayitno, Ahmad Syaikhu, dan Sohibul Iman.
"Dalam perkembangannya, kalau dikerucutkan menjadi satu nama, PKS akan mengusulkan Aher dalam meja perundingan tim kecil," katanya dihubungi di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, PKS tidak menutup pilihan terhadap alternatif cawapres lain. Sebab, pembahasan soal pendamping Anies di antara calon mitra koalisi masih cair.
Ia menjelaskan kriterianya paling potensial menang, paling mampu memimpin serta saling melengkapi, dan paling mampu mempersatukan bangsa.
Kholid juga menjelaskan saat ini tim kecil masih berfokus membahas kriteria dan mekanisme pemilihan cawapres.
Hingga saat ini PKS terus memperkuat penjajakan koalisi dengan Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Sementara itu, Partai Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Dudung ingatkan prajurit pegang teguh netralitas TNI di Pemilu 2024
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022