Bupati Garut, Jawa Barat, Rudy Gunawan meminta aparatur sipil negara (ASN) di daerah ini menjaga integritas, tidak korupsi, dan meningkatkan pelayanan publik dengan baik.
"Kabupaten Garut serius dan berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas di semua entitas, ini kita mulai, setelah itu wilayah bebas korupsi dan wilayah demokrasi, bersih, dan melayani. Ini akan kita tunjukkan mulai dengan zona integritas," katanya saat acara Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Kantor Inspektorat Garut, Rabu.
Ia meminta seluruh instansi untuk melakukan penataan, penguatan, berkomitmen menjaga integritas, dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Bupati akan memberikan dorongan dalam menuju wilayah zona integritas yang memberikan pelayanan publik di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
"Saya selaku Bupati Garut akan memberikan dorongan bagaimana daya ungkit untuk menuju zona integritas ini dapat dilaksanakan," katanya.
Menurut dia, salah satu dinas yang langsung memberikan pelayanan publik, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Instansi itu bisa menunjukkan zona integritas untuk menuju wilayah bebas korupsi, bersih, dan melayani.
"Ini akan terus dikembangkan di Pemerintah Kabupaten Garut, nanti bagaimana ada kesungguhan dari Disdukcapil mengenai manajemen perubahan, penataan tata laksana, sumber daya manusia, dan penataan tata laksana organisasi pada muatan mengenai produktivitas kerja," katanya.
Selain Disdukcapil, kata dia, ada instansi lain seperti puskesmas. Keberadaannya sudah diberi tugas negara melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) yang harus dijalankan dengan memberikan pelayanan baik kepada masyarakat.
"Puskesmas ini harus dijadikan sumber daya untuk meningkatkan kualitas pelayanan," katanya.
Inspektur Daerah Kabupaten Garut Toni Tisna Somantri menambahkan saat ini Tim Penilai Nasional melakukan evaluasi terkait pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi yang dilakukan Disdukcapil Garut, Puskesmas Siliwangi, dan Puskesmas Cibatu.
Toni mengungkapkan penilaian yang dilakukan cukup rumit mengingat banyak indikator penilaian yang harus dipenuhi organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga diharapkan hasil penilaian bisa meraih predikat zona integritas wilayah bebas korupsi.
"Kita berharap mereka bisa meraih predikat zona integritas wilayah bebas korupsi yang ke depannya ada satu tahapan lagi, yaitu wilayah birokrasi, bersih, dan melayani," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Kabupaten Garut serius dan berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas di semua entitas, ini kita mulai, setelah itu wilayah bebas korupsi dan wilayah demokrasi, bersih, dan melayani. Ini akan kita tunjukkan mulai dengan zona integritas," katanya saat acara Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Kantor Inspektorat Garut, Rabu.
Ia meminta seluruh instansi untuk melakukan penataan, penguatan, berkomitmen menjaga integritas, dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Bupati akan memberikan dorongan dalam menuju wilayah zona integritas yang memberikan pelayanan publik di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
"Saya selaku Bupati Garut akan memberikan dorongan bagaimana daya ungkit untuk menuju zona integritas ini dapat dilaksanakan," katanya.
Menurut dia, salah satu dinas yang langsung memberikan pelayanan publik, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Instansi itu bisa menunjukkan zona integritas untuk menuju wilayah bebas korupsi, bersih, dan melayani.
"Ini akan terus dikembangkan di Pemerintah Kabupaten Garut, nanti bagaimana ada kesungguhan dari Disdukcapil mengenai manajemen perubahan, penataan tata laksana, sumber daya manusia, dan penataan tata laksana organisasi pada muatan mengenai produktivitas kerja," katanya.
Selain Disdukcapil, kata dia, ada instansi lain seperti puskesmas. Keberadaannya sudah diberi tugas negara melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) yang harus dijalankan dengan memberikan pelayanan baik kepada masyarakat.
"Puskesmas ini harus dijadikan sumber daya untuk meningkatkan kualitas pelayanan," katanya.
Inspektur Daerah Kabupaten Garut Toni Tisna Somantri menambahkan saat ini Tim Penilai Nasional melakukan evaluasi terkait pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi yang dilakukan Disdukcapil Garut, Puskesmas Siliwangi, dan Puskesmas Cibatu.
Toni mengungkapkan penilaian yang dilakukan cukup rumit mengingat banyak indikator penilaian yang harus dipenuhi organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga diharapkan hasil penilaian bisa meraih predikat zona integritas wilayah bebas korupsi.
"Kita berharap mereka bisa meraih predikat zona integritas wilayah bebas korupsi yang ke depannya ada satu tahapan lagi, yaitu wilayah birokrasi, bersih, dan melayani," katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022