Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat menyiapkan dua opsi menghindari ancaman bencana banjir ke depannya di Kecamatan Pameungpeuk, yakni pertama merelokasi rumah warga dan kedua membuat tanggul agar air dari luapan sungai tidak masuk permukiman penduduk.
"Ada dua pilihan yang pertama relokasi, biayanya cukup mahal karena rumahnya cukup banyak, kedua dengan tanggul menggunakan bronjong," kata Wakil Bupati Garut Helmi Budiman di Garut, Sabtu.
Ia mengatakan upaya mengantisipasi kejadian serupa yang cukup rasional yaitu membangun tanggul di pinggiran Sungai Cipaleubuh.
"Tanggul ini dengan bronjong, itu mungkin pilihan yang paling rasional saat ini adalah ada bronjong," katanya.
Namun pembangunan tanggul itu, kata Helmi, tidak bisa langsung dilakukan oleh Pemkab Garut karena kewenangan sungai ada di Pemerintah Provinsi Jabar.
"Kita koordinasi nanti dengan provinsi, karena sungai ini ada di bawah provinsi," katanya.
Menurut Helmi selain mengatasi daerah rawan banjir, perlu juga dilakukan perbaikan kondisi lahan hutan yang menjadi kawasan hulu sungai.
Jika terjadi banjir di suatu daerah itu, kata Helmi, kemungkinan ada lahan hutan yang harus diperbaiki atau lebih diperbanyak penanaman pohonnya agar ada lahan tegakan.
"Memang itu di atas memang harus diperbaiki, lahan-lahan ini sudah tidak ada tegakan kerasnya, ini harus dilakukan rehabilitasi atau reboisasi terhadap hutan," katanya.
Ia menyampaikan sambil mempersiapkan langkah antisipasi ke depannya, pemerintah daerah sudah melakukan penanganan awal untuk menanggulangi daerah yang terdampak banjir di Kecamatan Pameungpeuk.
Banjir dari luapan Sungai Cipaleubuh itu, kata dia, telah menggenangi 1.644 rumah warga di Kecamatan Pameungpeuk dengan kategori kerusakan masih dilakukan pendataan.
Menurut Helmi banjir di daerah itu sudah pernah terjadi sebelumnya tahun 2020, namun bencana saat ini lebih besar dan banyak yang terdampaknya.
"Jadi kita sekarang masih menghitung jumlah kerugian kemudian melakukan langkah-langkah penanganan daripada banjir bandang, dan juga longsor di Garut selatan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Ada dua pilihan yang pertama relokasi, biayanya cukup mahal karena rumahnya cukup banyak, kedua dengan tanggul menggunakan bronjong," kata Wakil Bupati Garut Helmi Budiman di Garut, Sabtu.
Ia mengatakan upaya mengantisipasi kejadian serupa yang cukup rasional yaitu membangun tanggul di pinggiran Sungai Cipaleubuh.
"Tanggul ini dengan bronjong, itu mungkin pilihan yang paling rasional saat ini adalah ada bronjong," katanya.
Namun pembangunan tanggul itu, kata Helmi, tidak bisa langsung dilakukan oleh Pemkab Garut karena kewenangan sungai ada di Pemerintah Provinsi Jabar.
"Kita koordinasi nanti dengan provinsi, karena sungai ini ada di bawah provinsi," katanya.
Menurut Helmi selain mengatasi daerah rawan banjir, perlu juga dilakukan perbaikan kondisi lahan hutan yang menjadi kawasan hulu sungai.
Jika terjadi banjir di suatu daerah itu, kata Helmi, kemungkinan ada lahan hutan yang harus diperbaiki atau lebih diperbanyak penanaman pohonnya agar ada lahan tegakan.
"Memang itu di atas memang harus diperbaiki, lahan-lahan ini sudah tidak ada tegakan kerasnya, ini harus dilakukan rehabilitasi atau reboisasi terhadap hutan," katanya.
Ia menyampaikan sambil mempersiapkan langkah antisipasi ke depannya, pemerintah daerah sudah melakukan penanganan awal untuk menanggulangi daerah yang terdampak banjir di Kecamatan Pameungpeuk.
Banjir dari luapan Sungai Cipaleubuh itu, kata dia, telah menggenangi 1.644 rumah warga di Kecamatan Pameungpeuk dengan kategori kerusakan masih dilakukan pendataan.
Menurut Helmi banjir di daerah itu sudah pernah terjadi sebelumnya tahun 2020, namun bencana saat ini lebih besar dan banyak yang terdampaknya.
"Jadi kita sekarang masih menghitung jumlah kerugian kemudian melakukan langkah-langkah penanganan daripada banjir bandang, dan juga longsor di Garut selatan," katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022