ANTARAJAWABARAT.com,11/10 - Seribuan buruh dari Forum Komunikasi Buruh Kota Bandung melakukan penutupan atau blokir Jalan Wastukencana di depan Kantor Wali Kota Bandung, Kamis.
"Ini baru satu persen buruh di Bandung yang turun ke jalan, pokok tuntutan kami penghapusan sistem kerja 'outsourching' dan peningkatan kesejahteraan buruh," kata Ketua SBSI 1992 Kota Bandung, Adjat Sudrajat dalam orasinya.
Buruh yang datang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor, langsung berhenti di Jalan Wastukencana yang berlokasi di sebelah barat Gedung Putih Balai Kota Bandung, tempat Wali Kota Dada Rosada Berkantor.
Para pengunjuk rasa berasal dari berbagai organisasi dan serikat buruh yang ada di Kota Bandung seperti SPSI, SBSI, SPN, FK-PTDI, SPFKK serta beberapa organisasi lainny. Mereka datang dengan mengusung bendera dan seragam masing-masing.
"Kami akan menggelar serangkaian unjuk rasa dan pengerahan massa ke sini (Balai Kota) hingga tuntutan kami diluluskan," kata Adjat.
Ia menyebutkan, kondisi buruh dan pekerja industri saat ini sangat tertekan, terutama dengan pemberlakuan sistem kerja outsourching. Dengan sistem kerja seperti itu posisi tawar pekerja menjadi lemah dan dalam tekanan pengusaha.
Akibatnya upah buruh menjadi murah dan berada dibawah kontrol pengusaha. Akibatnya sangat rentan terhadap pemutusan hubungan kerja.
"Melalui aksi ini kami menyerukan agar Pemkot dan DPRD Kota Bandung mendengar dan menyampaikan aspirasi pekerja Bandung, hapuskan outsourching dan upah murah bagi pekerja," kata Adjat.
Selain itu, buruh juga menyerukan peningkatan kesejahteraan dan kenaikan indeks upah bagi karyawan yang dituangkan pada kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) yang saat ini Rp1,276 juta.
"Penghitungan KHL untuk UMK 2013 saat ini ada penambahan 15 item kebutuhan hidup layak menjadi 60 item, sebelumnya hanya dihitung 45 item saja," kata koordinator lapangan aksi itu.
Aksi unjuk rasa yang disertai pemblokiran Jalan Wastukencana mengakibatkan sejumlah ruas jalan macet seperti di Jalan Merdeka, Jalan Wastukencana, Jalan Aceh dan merambat ke Jalan Perintis Kemerdekaan.
Puluhan anggota kepolisian dari Polrestabes Bandung dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas yang terpaksa dilakukan pengalihan ke jalur lain, sehingga pengendara harus memutar untuk menghindari jalan Wastukencana.
Selama satu setengah jam, jalan utama di kompleks Kantor Wali Kota Bandung itu diblokir dan menjadi lautan buruh yang melakukan aksi orasi di depan pintu gerbang masuk ke Gedung Putih atau Kantor Wali Kota Dada Rosada itu.***1***
Syarif a
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012
"Ini baru satu persen buruh di Bandung yang turun ke jalan, pokok tuntutan kami penghapusan sistem kerja 'outsourching' dan peningkatan kesejahteraan buruh," kata Ketua SBSI 1992 Kota Bandung, Adjat Sudrajat dalam orasinya.
Buruh yang datang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor, langsung berhenti di Jalan Wastukencana yang berlokasi di sebelah barat Gedung Putih Balai Kota Bandung, tempat Wali Kota Dada Rosada Berkantor.
Para pengunjuk rasa berasal dari berbagai organisasi dan serikat buruh yang ada di Kota Bandung seperti SPSI, SBSI, SPN, FK-PTDI, SPFKK serta beberapa organisasi lainny. Mereka datang dengan mengusung bendera dan seragam masing-masing.
"Kami akan menggelar serangkaian unjuk rasa dan pengerahan massa ke sini (Balai Kota) hingga tuntutan kami diluluskan," kata Adjat.
Ia menyebutkan, kondisi buruh dan pekerja industri saat ini sangat tertekan, terutama dengan pemberlakuan sistem kerja outsourching. Dengan sistem kerja seperti itu posisi tawar pekerja menjadi lemah dan dalam tekanan pengusaha.
Akibatnya upah buruh menjadi murah dan berada dibawah kontrol pengusaha. Akibatnya sangat rentan terhadap pemutusan hubungan kerja.
"Melalui aksi ini kami menyerukan agar Pemkot dan DPRD Kota Bandung mendengar dan menyampaikan aspirasi pekerja Bandung, hapuskan outsourching dan upah murah bagi pekerja," kata Adjat.
Selain itu, buruh juga menyerukan peningkatan kesejahteraan dan kenaikan indeks upah bagi karyawan yang dituangkan pada kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) yang saat ini Rp1,276 juta.
"Penghitungan KHL untuk UMK 2013 saat ini ada penambahan 15 item kebutuhan hidup layak menjadi 60 item, sebelumnya hanya dihitung 45 item saja," kata koordinator lapangan aksi itu.
Aksi unjuk rasa yang disertai pemblokiran Jalan Wastukencana mengakibatkan sejumlah ruas jalan macet seperti di Jalan Merdeka, Jalan Wastukencana, Jalan Aceh dan merambat ke Jalan Perintis Kemerdekaan.
Puluhan anggota kepolisian dari Polrestabes Bandung dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas yang terpaksa dilakukan pengalihan ke jalur lain, sehingga pengendara harus memutar untuk menghindari jalan Wastukencana.
Selama satu setengah jam, jalan utama di kompleks Kantor Wali Kota Bandung itu diblokir dan menjadi lautan buruh yang melakukan aksi orasi di depan pintu gerbang masuk ke Gedung Putih atau Kantor Wali Kota Dada Rosada itu.***1***
Syarif a
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012