ANTARAJAWABARAT.com,12/7 - Aksi puluhan mahasiswa menuntut keberadaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, dibubarkan, karena dinilai tidak berfungsi dalam mengawasi kinerja setiap PNS di instansi satuan kerja perangkat daerah ini.
Mahasiswa yang tergabung dalam Consentratie Gerakan Radikal (Corac), bersama sejumlah organisasi mahasiswa lainnya, melakukan aksinya di bundaran Jalan Simpang Lima, Garut, Kamis.
Dalam orasinya, para mahasiswa itu menilai keberadaan inspektorat sebagai instansi pemerintah yang berfungsi mengawasi kinerja SKPD dan harus menindak tegas ketika menemukan pelanggaran, ternyata tidak dapat menjalankan tugas sesuai fungsinya.
Namun, kenyataannya, inspektorat itu tidak mampu menyelesaikan permasalahan ketika SKPD melakukan tindakan kekeliruan yang merugikan masyarakat.
"Inspektorat terkesan seperti macan ompong dan tidak melaksanakan tugas serta fungsinya secara ideal, sehingga berdampak bagi pembangunan Garut," kata koordinator aksi, Dani.
Menurut dia, kondisi Kabupaten Garut tidak mengalami kemajuan dalam pembangunan dan tidak menjadi lebih baik.
Bahkan Garut, ujar Dani, masih menyandang predikat sebagai daerah tertinggal yang memiliki warga dengan kondisi perekonomian jauh dari sejahtera.
Padahal daerah Garut, menurut dia, memiliki potensi sumber daya alam yang dinilai mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat sehingga dapat terlepas dari predikat sebagai daerah tertinggal.
"Pemerintah Garut ternyata tidak mampu melakukan perubahan dan tidak mampu membangun untuk dan kemajuan di Garut," kata dia lagi.
Aksi para mahasiswa tersebut mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian, termasuk saat mahasiswa melanjutkan aksi di kantor bupati Garut.***1***
Feri P
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012
Mahasiswa yang tergabung dalam Consentratie Gerakan Radikal (Corac), bersama sejumlah organisasi mahasiswa lainnya, melakukan aksinya di bundaran Jalan Simpang Lima, Garut, Kamis.
Dalam orasinya, para mahasiswa itu menilai keberadaan inspektorat sebagai instansi pemerintah yang berfungsi mengawasi kinerja SKPD dan harus menindak tegas ketika menemukan pelanggaran, ternyata tidak dapat menjalankan tugas sesuai fungsinya.
Namun, kenyataannya, inspektorat itu tidak mampu menyelesaikan permasalahan ketika SKPD melakukan tindakan kekeliruan yang merugikan masyarakat.
"Inspektorat terkesan seperti macan ompong dan tidak melaksanakan tugas serta fungsinya secara ideal, sehingga berdampak bagi pembangunan Garut," kata koordinator aksi, Dani.
Menurut dia, kondisi Kabupaten Garut tidak mengalami kemajuan dalam pembangunan dan tidak menjadi lebih baik.
Bahkan Garut, ujar Dani, masih menyandang predikat sebagai daerah tertinggal yang memiliki warga dengan kondisi perekonomian jauh dari sejahtera.
Padahal daerah Garut, menurut dia, memiliki potensi sumber daya alam yang dinilai mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat sehingga dapat terlepas dari predikat sebagai daerah tertinggal.
"Pemerintah Garut ternyata tidak mampu melakukan perubahan dan tidak mampu membangun untuk dan kemajuan di Garut," kata dia lagi.
Aksi para mahasiswa tersebut mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian, termasuk saat mahasiswa melanjutkan aksi di kantor bupati Garut.***1***
Feri P
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012