Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara faktual, agar menghasilkan satu data kemiskinan yang valid, karena saat ini angka kemiskinan sangat besar.
"Saat diskusi tadi, ternyata ada selisih antara data DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial), dan data Puskesos tingkat desa," kata Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptaningsih di Cirebon, Senin.
Baca juga: Tim Jihandak Polda Jabar amankan seorang pria yang mengancam ledakkan bom di Majalengka
Ayu sapaan akrabnya mengatakan, Pemkab Cirebon saat ini sedang melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan mulai dari tingkat desa, untuk memastikan data tersebut bisa valid.
Karena, lanjut Ayu, saat ini angka kemiskinan dari data DTKS Kementerian Sosial sangat tinggi, padahal ketika dilakukan verifikasi di tingkat desa ditemukan data yang berbeda.
Meskipun, lanjut Ayu, data DTKS tidak bisa diubah, padahal pada kenyataannya secara ekonomi orang itu sudah lebih baik lagi. Untuk itu perlu adanya verifikasi dan validasi data kemiskinan.
"Ini kan harus segera disinkronkan, supaya datanya benar-benar valid. Kalau data sudah valid, berarti penerima bantuan memang real orang miskin," tuturnya.
Pemkab Cirebon kata Ayu, mempunyai target supaya setiap tahunnya bisa menurunkan angka kemiskinan, minimal bisa menekan sebanyak satu persen.
Karena, setiap bulan dipastikan pasti ada perubahan data orang miskin, sebab banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi.
"Perubahan data setiap bulannya, itu sangat pasti. Karena pasti ada yang meninggal. Mereka secara ekonomi juga pasti ada perubahan. Di samping itu, pasti ada warga yang pindah, faktor ini kan harus terus dimonitoring," katanya.
Ayu menambahkan ada tiga skema menurunkan kemiskinan, pertama menurunkan pengeluaran, meningkatkan pendapatan dengan cara membuka lapangan pekerjaan, serta bagaimana intervensi Pemkab pada kantong-kantong kemiskinan.
"Skema tersebut sedang kita jalankan. Kita akan buka lapangan pekerjaan pada kawasan industri. Kami juga harus intervensi secara intens, supaya bisa mengetahui secara detail, di mana lokasi kantong-kantong kemiskinan itu berada," kata Ayu. ***3***
Baca juga: Ombudsman Jabar turun ke Garut dorong peningkatan kualitas layanan publik
Baca juga: Posisi Penjabat Bupati Bekasi banyak yang incar, ungkap Wagub Jabar
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Saat diskusi tadi, ternyata ada selisih antara data DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial), dan data Puskesos tingkat desa," kata Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptaningsih di Cirebon, Senin.
Baca juga: Tim Jihandak Polda Jabar amankan seorang pria yang mengancam ledakkan bom di Majalengka
Ayu sapaan akrabnya mengatakan, Pemkab Cirebon saat ini sedang melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan mulai dari tingkat desa, untuk memastikan data tersebut bisa valid.
Karena, lanjut Ayu, saat ini angka kemiskinan dari data DTKS Kementerian Sosial sangat tinggi, padahal ketika dilakukan verifikasi di tingkat desa ditemukan data yang berbeda.
Meskipun, lanjut Ayu, data DTKS tidak bisa diubah, padahal pada kenyataannya secara ekonomi orang itu sudah lebih baik lagi. Untuk itu perlu adanya verifikasi dan validasi data kemiskinan.
"Ini kan harus segera disinkronkan, supaya datanya benar-benar valid. Kalau data sudah valid, berarti penerima bantuan memang real orang miskin," tuturnya.
Pemkab Cirebon kata Ayu, mempunyai target supaya setiap tahunnya bisa menurunkan angka kemiskinan, minimal bisa menekan sebanyak satu persen.
Karena, setiap bulan dipastikan pasti ada perubahan data orang miskin, sebab banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi.
"Perubahan data setiap bulannya, itu sangat pasti. Karena pasti ada yang meninggal. Mereka secara ekonomi juga pasti ada perubahan. Di samping itu, pasti ada warga yang pindah, faktor ini kan harus terus dimonitoring," katanya.
Ayu menambahkan ada tiga skema menurunkan kemiskinan, pertama menurunkan pengeluaran, meningkatkan pendapatan dengan cara membuka lapangan pekerjaan, serta bagaimana intervensi Pemkab pada kantong-kantong kemiskinan.
"Skema tersebut sedang kita jalankan. Kita akan buka lapangan pekerjaan pada kawasan industri. Kami juga harus intervensi secara intens, supaya bisa mengetahui secara detail, di mana lokasi kantong-kantong kemiskinan itu berada," kata Ayu. ***3***
Baca juga: Ombudsman Jabar turun ke Garut dorong peningkatan kualitas layanan publik
Baca juga: Posisi Penjabat Bupati Bekasi banyak yang incar, ungkap Wagub Jabar
Editor : Feri Purnama
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022