ANTARAJAWABARAT.com,20/4 - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Dede Yusuf setuju dengan kebijakan pemerintah yang menyatakan bahwa mulai awal Mei 2012, semua jenis kendaraan milik negara dan daerah diharuskan menggunakan bahan bakar minyak non subsidi atau pertamax.
"Saya setuju plat merah menggunakan pertamax, tapi harus melihat anggaran yang tersedia," kata Dede Yusuf, usai menghadiri Rapat Paripurna tentang Pengumuman Reses I Tahun Sidang 2012 dan Penutupan Masa Sidang I Tahun 2012, di Gedung DPRD Jabar Jalan Diponegoro Nomor 22 Kota Bandung, Jumat.
Ia mengatakan, dengan adanya kebijakan tersebut maka secara tidak langsung akan ada kenaikan anggaran karena harga pertamax jauh lebih mahal dibandingkan dengan premium.
"Tentu ada kenaikan karena kan kemarin premium. Prinsipnya setuju wagub dan eselon satu dua minimal sudah pakai pertamax. Mau tak mau, tapi anggaran tambahannya harus diperubahan harus jalan. Minimal perjalanan jauh harus dikurangi," katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara meminta agar para PNS berkorban perasaan terkait kebijakan tentang kendaraan plat merah harus menggunakan pertamax.
"Dan lebih kepada 'perasaan' lah. Gunaan perasaan anda karena ada sekitar 70 juta rakyat tidak menggunakan pertamax," kata Irfan.
Menurut dia, sudah seharusnya orang yang memiliki kendaraan pribadi baik roda empat dan roda dua tidak menerima subsidi BBM dari pemerintah.
"Saya sampaikan bahwa premium dengan subsidi sebesar Rp191 triliun ternyata 53 persennya dinikmati oleh kendaraan pribadi. 40 persen oleh yang punya motor dan hanya 7 persen oleh kendaraan umum. Artinya ada 70 juta lebih masyarakat miskin yang tidak punya mobil motor tidak menerima dan nikmati subsidi BBM," katanya.
Oleh karena itu, kata Irfan, sudah seharusnya jika kendaraan dinas milik pemerintah tidak menerima subsidi BBM.
"Supaya mereka mempunyai perasaan, kepedulian terhadap 70 juta lebih masyarakat tidak mampu yang tidak menerima subsidi BBM. Dan harapan saya, masyarakat yang punya mobil janganlah mau memakai premium," katanya.
Pihaknya membenarkan jika dengan adanya kebijakan kendaraan dinas harus menggunakan pertamax maka akan menambah atau membebani APBD.
"Otomatis naik angkanya, Tapi kita harus melakukan penghematan di tempat lain, termasuk penghematan energi," katanya.
Pihaknya menambahkan, DPRD Jawa Barat akan mengusulkan agar seluruh kendaraan dinas di lingkungan Pemprov dan DPRD Jabar menggunakan pertamax pada APBD Perubahan 2012 ini.***1***
Ajat S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012
"Saya setuju plat merah menggunakan pertamax, tapi harus melihat anggaran yang tersedia," kata Dede Yusuf, usai menghadiri Rapat Paripurna tentang Pengumuman Reses I Tahun Sidang 2012 dan Penutupan Masa Sidang I Tahun 2012, di Gedung DPRD Jabar Jalan Diponegoro Nomor 22 Kota Bandung, Jumat.
Ia mengatakan, dengan adanya kebijakan tersebut maka secara tidak langsung akan ada kenaikan anggaran karena harga pertamax jauh lebih mahal dibandingkan dengan premium.
"Tentu ada kenaikan karena kan kemarin premium. Prinsipnya setuju wagub dan eselon satu dua minimal sudah pakai pertamax. Mau tak mau, tapi anggaran tambahannya harus diperubahan harus jalan. Minimal perjalanan jauh harus dikurangi," katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara meminta agar para PNS berkorban perasaan terkait kebijakan tentang kendaraan plat merah harus menggunakan pertamax.
"Dan lebih kepada 'perasaan' lah. Gunaan perasaan anda karena ada sekitar 70 juta rakyat tidak menggunakan pertamax," kata Irfan.
Menurut dia, sudah seharusnya orang yang memiliki kendaraan pribadi baik roda empat dan roda dua tidak menerima subsidi BBM dari pemerintah.
"Saya sampaikan bahwa premium dengan subsidi sebesar Rp191 triliun ternyata 53 persennya dinikmati oleh kendaraan pribadi. 40 persen oleh yang punya motor dan hanya 7 persen oleh kendaraan umum. Artinya ada 70 juta lebih masyarakat miskin yang tidak punya mobil motor tidak menerima dan nikmati subsidi BBM," katanya.
Oleh karena itu, kata Irfan, sudah seharusnya jika kendaraan dinas milik pemerintah tidak menerima subsidi BBM.
"Supaya mereka mempunyai perasaan, kepedulian terhadap 70 juta lebih masyarakat tidak mampu yang tidak menerima subsidi BBM. Dan harapan saya, masyarakat yang punya mobil janganlah mau memakai premium," katanya.
Pihaknya membenarkan jika dengan adanya kebijakan kendaraan dinas harus menggunakan pertamax maka akan menambah atau membebani APBD.
"Otomatis naik angkanya, Tapi kita harus melakukan penghematan di tempat lain, termasuk penghematan energi," katanya.
Pihaknya menambahkan, DPRD Jawa Barat akan mengusulkan agar seluruh kendaraan dinas di lingkungan Pemprov dan DPRD Jabar menggunakan pertamax pada APBD Perubahan 2012 ini.***1***
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012