Komisi X DPR RI menjembatani konflik yang terjadi antara Forum Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (FS SBM ITB) dengan Rektorat ITB terkait swakelola di SBM ITB selama 18 tahun.
Anggota Komisi X DPR Elnino M Husein Mohi dalam keterangan pers Humas SBM ITB, Selasa, menilai, akar masalah antara SBM ITB dan Rektorat ITB bermula dari adanya rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berpendapat pengelolaan anggaran SBM ITB tidak sesuai dengan Statuta ITB.
Oleh karena itu, Rektor ITB Reini Wirahadikusumah, Dekanat SBM ITB, FD SBM ITB dan BPK perlu duduk bersama untuk mendapatkan solusi.
Baca juga: Perkuliahan di SBM ITB kembali dilaksanakan
Komisi X juga akan mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk membantu menyelesaikan masalah antara SBM ITB dan Rektorat ITB.
Anggota lain Komisi X DPR Dewi Coryati juga menganggap penting Rektor ITB dan FD SBM ITB bersikap legowo untuk mengatur tata kelola SBM ITB.
Dewi juga menilai, akar masalah antara FD SBM ITB dan ITB adalah temuan BPK. Rektor ITB Reini Wirahadikusumah diminta mencari solusi yang tujuan akhirnya mempertahankan kualitas SBM ITB sama seperti saat ini.
"SBM ITB dari 150 mahasiswa, sekarang jadi 4.000 mahasiswa. Keberhasilan ini baik sekali. Kami tidak mau kesuksesan ini akan jadi berubah," kata Dewi.
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf juga menekankan pentingnya pihak-pihak terkait konflik ini meluruhkan ego.
Usai pertemuan dengan FD SBM ITB, Komisi X DPR akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Rektor ITB Reini Wirahadikusumah pada Kamis (24/3).
Selanjutnya, Komisi X akan mengundang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk membahas masalah pencabutan swakelola SBM ITB.
Baca juga: Kemendikbudristek sesalkan kisruh di SBM ITB
Komisi X akan menjembatani penyelesaian masalah dengan mempertemukan semua pihak, termasuk Wali Amanat ITB, Rektor ITB, Kemendikbudristek agar masyarakat tidak dirugikan.
"Kalau mau Kampus Merdeka, SBM ITB ini sudah jadi contoh. Cuma tidak mungkin semua berubah seperti SBM ITB. Kami sepakat yang dilakukan SBM ITB jadi contoh kampus lain," ujar Dede.
Komisi X berharap kegiatan belajar mengajar tidak terganggu oleh konflik antara FD SBM ITB dan Rektorat ITB. Komisi X berharap proses belajar mengajar tetap berlangsung dengan kualitas tinggi.
"Kami minta proses pendidikan belajar mengajar tetap berjalan sebagaimana standar dan kualitas yang sudah diterapkan supaya orang tua tidak dirugikan," ujar Dede.
Menanggapi masukan dari Komisi X, pada Rapat Dengar Pendapat Umum, Dosen SBM ITB yang juga Koordinator Forum Dosen SBM ITB (FD SBM ITB) Jann Hidajat menjelaskan Statuta ITB menyatakan bahwa yang berhak mengeluarkan peraturan di ITB adalah MWA, Senat Akademik dan Rektor.
Sejak berdiri, SBM beroperasi berdasar peraturan dekan karena peraturan rektor sebagai payung hukum operasional SBM belum pernah dibuat oleh Rektor.
Baca juga: Forum Orang Tua Mahasiswa: Psikologis mahasiswa SBM ITB terguncang
FD SBM ITB berpendapat bahwa dengan adanya temuan BPK tersebut, rektor diharapkan membuat payung hukum untuk operasional SBM bukan malah untuk mencabut swakelola SBM ITB.
Menurut Jann, dengan dikeluarkannya Peraturan Rektor ITB Nomor 178B Tahun 2022 yang dirilis 17 Maret 2022 mengindikasikan bahwa Rektor mempunyai wewenang untuk mengeluarkan peraturan yang memayungi otonomi SBM.
Peraturan Rektor ITB Nomor 178B Tahun 2022 merupakan payung operasional SBM ITB sesuai sistem sebelum swakelola SBM dicabut.
Jann juga memastikan Forum Dosen SBM ITB tidak pernah mogok mengajar.
Lebih lanjut, Jann mengatakan bahwa otonomi baik untuk membangun fakultas dan sekolah agar berkualitas internasional.
Dengan otonomi, universitas-universitas milik Indonesia akan mampu mengejar kualitas universitas-universitas unggulan di luar negeri. Selain itu, mampu bersaing dengan universitas-universitas asing yang sudah dan akan beroperasi di Indonesia.
Otonomi pendidikan tinggi juga membuat anggaran negara lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang memerlukan.
Otonomi sekolah dan fakultas membuat pendidikan bergerak lebih lincah dan berkualitas.
Baca juga: Dosen ITB terpilih menjadi anggota Komite Saintifik PBB
Pencabutan swakelola akan menyulitkan SBM ITB menerapkan strategi bertumbuh dalam sekolah.
Selain itu, akan merusak tata kelola dan reputasi internasional, termasuk sulit memenuhi standar AACSB.
Dampak lainnya, turunnya kepercayaan para pemegang kepentingan, termasuk calon mahasiswa.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
Anggota Komisi X DPR Elnino M Husein Mohi dalam keterangan pers Humas SBM ITB, Selasa, menilai, akar masalah antara SBM ITB dan Rektorat ITB bermula dari adanya rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berpendapat pengelolaan anggaran SBM ITB tidak sesuai dengan Statuta ITB.
Oleh karena itu, Rektor ITB Reini Wirahadikusumah, Dekanat SBM ITB, FD SBM ITB dan BPK perlu duduk bersama untuk mendapatkan solusi.
Baca juga: Perkuliahan di SBM ITB kembali dilaksanakan
Komisi X juga akan mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk membantu menyelesaikan masalah antara SBM ITB dan Rektorat ITB.
Anggota lain Komisi X DPR Dewi Coryati juga menganggap penting Rektor ITB dan FD SBM ITB bersikap legowo untuk mengatur tata kelola SBM ITB.
Dewi juga menilai, akar masalah antara FD SBM ITB dan ITB adalah temuan BPK. Rektor ITB Reini Wirahadikusumah diminta mencari solusi yang tujuan akhirnya mempertahankan kualitas SBM ITB sama seperti saat ini.
"SBM ITB dari 150 mahasiswa, sekarang jadi 4.000 mahasiswa. Keberhasilan ini baik sekali. Kami tidak mau kesuksesan ini akan jadi berubah," kata Dewi.
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf juga menekankan pentingnya pihak-pihak terkait konflik ini meluruhkan ego.
Usai pertemuan dengan FD SBM ITB, Komisi X DPR akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Rektor ITB Reini Wirahadikusumah pada Kamis (24/3).
Selanjutnya, Komisi X akan mengundang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk membahas masalah pencabutan swakelola SBM ITB.
Baca juga: Kemendikbudristek sesalkan kisruh di SBM ITB
Komisi X akan menjembatani penyelesaian masalah dengan mempertemukan semua pihak, termasuk Wali Amanat ITB, Rektor ITB, Kemendikbudristek agar masyarakat tidak dirugikan.
"Kalau mau Kampus Merdeka, SBM ITB ini sudah jadi contoh. Cuma tidak mungkin semua berubah seperti SBM ITB. Kami sepakat yang dilakukan SBM ITB jadi contoh kampus lain," ujar Dede.
Komisi X berharap kegiatan belajar mengajar tidak terganggu oleh konflik antara FD SBM ITB dan Rektorat ITB. Komisi X berharap proses belajar mengajar tetap berlangsung dengan kualitas tinggi.
"Kami minta proses pendidikan belajar mengajar tetap berjalan sebagaimana standar dan kualitas yang sudah diterapkan supaya orang tua tidak dirugikan," ujar Dede.
Menanggapi masukan dari Komisi X, pada Rapat Dengar Pendapat Umum, Dosen SBM ITB yang juga Koordinator Forum Dosen SBM ITB (FD SBM ITB) Jann Hidajat menjelaskan Statuta ITB menyatakan bahwa yang berhak mengeluarkan peraturan di ITB adalah MWA, Senat Akademik dan Rektor.
Sejak berdiri, SBM beroperasi berdasar peraturan dekan karena peraturan rektor sebagai payung hukum operasional SBM belum pernah dibuat oleh Rektor.
Baca juga: Forum Orang Tua Mahasiswa: Psikologis mahasiswa SBM ITB terguncang
FD SBM ITB berpendapat bahwa dengan adanya temuan BPK tersebut, rektor diharapkan membuat payung hukum untuk operasional SBM bukan malah untuk mencabut swakelola SBM ITB.
Menurut Jann, dengan dikeluarkannya Peraturan Rektor ITB Nomor 178B Tahun 2022 yang dirilis 17 Maret 2022 mengindikasikan bahwa Rektor mempunyai wewenang untuk mengeluarkan peraturan yang memayungi otonomi SBM.
Peraturan Rektor ITB Nomor 178B Tahun 2022 merupakan payung operasional SBM ITB sesuai sistem sebelum swakelola SBM dicabut.
Jann juga memastikan Forum Dosen SBM ITB tidak pernah mogok mengajar.
Lebih lanjut, Jann mengatakan bahwa otonomi baik untuk membangun fakultas dan sekolah agar berkualitas internasional.
Dengan otonomi, universitas-universitas milik Indonesia akan mampu mengejar kualitas universitas-universitas unggulan di luar negeri. Selain itu, mampu bersaing dengan universitas-universitas asing yang sudah dan akan beroperasi di Indonesia.
Otonomi pendidikan tinggi juga membuat anggaran negara lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang memerlukan.
Otonomi sekolah dan fakultas membuat pendidikan bergerak lebih lincah dan berkualitas.
Baca juga: Dosen ITB terpilih menjadi anggota Komite Saintifik PBB
Pencabutan swakelola akan menyulitkan SBM ITB menerapkan strategi bertumbuh dalam sekolah.
Selain itu, akan merusak tata kelola dan reputasi internasional, termasuk sulit memenuhi standar AACSB.
Dampak lainnya, turunnya kepercayaan para pemegang kepentingan, termasuk calon mahasiswa.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022