ANTARAJAWABARAT.com,17/2 - Komisi E DPRD Jawa Barat menilai, program Ruang Kelas Baru (RKB) merupakan kebijakan yang bagus, namun impelementasi program tersebut jeblok di lapangan karena perencanaannya yang kurang matang.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Barat, Didin Supriadin, Kamis, di Kota Bandung, mengatakan, berdasarkan hasil kunjungan Komisi E DPRD Jabar ke beberapa daerah, program RKB di tahun 2011 banyak yang tidak tepat sasaran.
"Dan bahkan beberapa sekolah swasta yang kami kunjungi, ternyata sekolah-sekolah itu bisa disebut sekolah yang mampu. Kemudian yayasannya pun bisa dibilang tidak kekurangan uang. Jadi kalau mau membangun dengan dana sendiri pun mereka mampu," kata Didin Supriadin.
Menurut dia, hal tersebut bisa terjadi karena Pemprov Jawa Barat tidak memiliki database yang bagus tentang sekolah-sekolah.
"Fakta juga mengungkapkan, sebenarnya banyak sekolah-sekolah swasta yang kondisinya lebih memprihatinkan dan layak dibantu. Apalagi di daerah pelosok-pelosok," ujar Didin.
Dikatakannya, mengenai persoalan database itu sering disuarakan Komisi E DPRD Jawa Barat kepada Pemprov Jawa Barat namun kesalahan yang sama terus terulang.
Kalau Dinas Pendidikan Jabar belum memiliki database yang baik, kata Didin, maka Komisi E DPRD Jawa Barat mengkhawatirkan program 6.000 RKB yang digaungkan tahun 2012, bakal kacau lagi seperti tahun 2011.
"Terlebih dananya lebih besar yaitu Rp135 juta untuk tiap RKB. Namun sampai sekarang belum ada data detilnya SMA-SMA yang menerima. Jangan-jangan terjadi lagi seperti tahun lalu dimana secara tiba-tiba, RKB diberikan kepada sekolah-sekolah swasta," katanya.
Seharusnya, kata Didin, sebelum menganggarkan itu, sudah ada data yang menyebutkan sekolah mana saja yang bakal menerima atau tidak asal comot data saja.***3***
(KR-ASJ/C/N001)
(U.KR-ASJ/C/N001/N001) 16-02-2012 19:28:32
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012
Anggota Komisi E DPRD Jawa Barat, Didin Supriadin, Kamis, di Kota Bandung, mengatakan, berdasarkan hasil kunjungan Komisi E DPRD Jabar ke beberapa daerah, program RKB di tahun 2011 banyak yang tidak tepat sasaran.
"Dan bahkan beberapa sekolah swasta yang kami kunjungi, ternyata sekolah-sekolah itu bisa disebut sekolah yang mampu. Kemudian yayasannya pun bisa dibilang tidak kekurangan uang. Jadi kalau mau membangun dengan dana sendiri pun mereka mampu," kata Didin Supriadin.
Menurut dia, hal tersebut bisa terjadi karena Pemprov Jawa Barat tidak memiliki database yang bagus tentang sekolah-sekolah.
"Fakta juga mengungkapkan, sebenarnya banyak sekolah-sekolah swasta yang kondisinya lebih memprihatinkan dan layak dibantu. Apalagi di daerah pelosok-pelosok," ujar Didin.
Dikatakannya, mengenai persoalan database itu sering disuarakan Komisi E DPRD Jawa Barat kepada Pemprov Jawa Barat namun kesalahan yang sama terus terulang.
Kalau Dinas Pendidikan Jabar belum memiliki database yang baik, kata Didin, maka Komisi E DPRD Jawa Barat mengkhawatirkan program 6.000 RKB yang digaungkan tahun 2012, bakal kacau lagi seperti tahun 2011.
"Terlebih dananya lebih besar yaitu Rp135 juta untuk tiap RKB. Namun sampai sekarang belum ada data detilnya SMA-SMA yang menerima. Jangan-jangan terjadi lagi seperti tahun lalu dimana secara tiba-tiba, RKB diberikan kepada sekolah-sekolah swasta," katanya.
Seharusnya, kata Didin, sebelum menganggarkan itu, sudah ada data yang menyebutkan sekolah mana saja yang bakal menerima atau tidak asal comot data saja.***3***
(KR-ASJ/C/N001)
(U.KR-ASJ/C/N001/N001) 16-02-2012 19:28:32
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012