ANTARAJAWABARAT.com,9/2 - Kepala Balai Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Jawa Barat Ika Mardiah mengatakan aktivitas lelang melalui LPSE sejak awal tahun 2012 meningkat mendekati angka setengah triliun rupiah.
"Aktivitas lelang melalui LPSE cukup bagus. Sejak awal tahun 2012 hingga bulan Februari jumlahnya mencapai 240 dengan nilai mendekati angka setengah triliun rupiah," kata Ika Mardiah, dalam siaran persnya, Kamis.
Menurut Ika, meningkatnya aktivitas lelang tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Presiden No. 54 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Instruksi Presiden Nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
"Semua instansi didorong untuk menggunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE)," ujar Ika.
Ia menuturkan, sebanyak 240 paket lelang sudah diumumkan yang berasal dari 30 agensi senilai lebih dari Rp482 miliar.
Dari jumlah itu, kata dia, terbanyak berasal dari Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jawa Barat sebanyak 100 paket, menyusul Kabupaten Indramayu 55 paket, Rumah Sakit Hasan Sadikin 12 paket.
"Kemudian Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 10 paket dan hal itu menunjukan tingkat kepercayaan publik terhadap LPSE kian meningkat," kata Ika.
Dikatakannya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam berbagai kesempatan seringkali mengangkat tema LPSE yang menjadi salah satu program unggulan dalam reformasi birokrasi, khususnya dalam hal layanan pengadaan.
Terlebih, kata Ika, dengan LPSE terjadi efisiensi anggaran serta memutus benang merah korupsi.
"Hal ini merupakan bukti komitmen kepala pemerintahan, khususnya Gubernur Jawa Barat yang peduli dan fokus pada pencegahan tindak korupsi, melalui LPSE sesuai amanat dari Instruksi Presiden tersebut," katanya.
Lebih lanjut Ika menyatakan sejumlah balai di bawah instansi yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat menyatakan ingin bergabung dengan menggunakan LPSE Provinsi Jawa Barat.
Begitu juga dengan sejumlah perguruan tinggi yang selama ini belum menggunakan SPSE.
"Antusias itu sudah tentu diikuti dengan upaya peningkatan pelayanan dan infrastruktur layanan sehingga mereka puas. Hal itu merupakan instruksi Gubernur Jawa Barat agar terus meningkatkan pelayanan," katanya.
Ia menuturkan, aktivitas lelang yang selama ini dilaksanakan LPSE Provinsi Jawa Barat selalu diikuti dengan layanan bimbingan teknis bagi panitia dan penyedia.
"Selain itu juga dilakukan proses registrasi dan verifikasi penyedia dan saat ini jumlah penyedia yang melakukan registrasi dan verifikasi terus meningkat," kata Ika.
Sementara bagi penyedia yang sudah terdaftar semakin mudah dengan memanfaatkan agregasi data penyedia dengan "user ID" atau "single
Sign On".***2***
Ajat S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012
"Aktivitas lelang melalui LPSE cukup bagus. Sejak awal tahun 2012 hingga bulan Februari jumlahnya mencapai 240 dengan nilai mendekati angka setengah triliun rupiah," kata Ika Mardiah, dalam siaran persnya, Kamis.
Menurut Ika, meningkatnya aktivitas lelang tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Presiden No. 54 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Instruksi Presiden Nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
"Semua instansi didorong untuk menggunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE)," ujar Ika.
Ia menuturkan, sebanyak 240 paket lelang sudah diumumkan yang berasal dari 30 agensi senilai lebih dari Rp482 miliar.
Dari jumlah itu, kata dia, terbanyak berasal dari Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jawa Barat sebanyak 100 paket, menyusul Kabupaten Indramayu 55 paket, Rumah Sakit Hasan Sadikin 12 paket.
"Kemudian Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 10 paket dan hal itu menunjukan tingkat kepercayaan publik terhadap LPSE kian meningkat," kata Ika.
Dikatakannya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam berbagai kesempatan seringkali mengangkat tema LPSE yang menjadi salah satu program unggulan dalam reformasi birokrasi, khususnya dalam hal layanan pengadaan.
Terlebih, kata Ika, dengan LPSE terjadi efisiensi anggaran serta memutus benang merah korupsi.
"Hal ini merupakan bukti komitmen kepala pemerintahan, khususnya Gubernur Jawa Barat yang peduli dan fokus pada pencegahan tindak korupsi, melalui LPSE sesuai amanat dari Instruksi Presiden tersebut," katanya.
Lebih lanjut Ika menyatakan sejumlah balai di bawah instansi yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat menyatakan ingin bergabung dengan menggunakan LPSE Provinsi Jawa Barat.
Begitu juga dengan sejumlah perguruan tinggi yang selama ini belum menggunakan SPSE.
"Antusias itu sudah tentu diikuti dengan upaya peningkatan pelayanan dan infrastruktur layanan sehingga mereka puas. Hal itu merupakan instruksi Gubernur Jawa Barat agar terus meningkatkan pelayanan," katanya.
Ia menuturkan, aktivitas lelang yang selama ini dilaksanakan LPSE Provinsi Jawa Barat selalu diikuti dengan layanan bimbingan teknis bagi panitia dan penyedia.
"Selain itu juga dilakukan proses registrasi dan verifikasi penyedia dan saat ini jumlah penyedia yang melakukan registrasi dan verifikasi terus meningkat," kata Ika.
Sementara bagi penyedia yang sudah terdaftar semakin mudah dengan memanfaatkan agregasi data penyedia dengan "user ID" atau "single
Sign On".***2***
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012